Jalan Berliku Meraih Dana Proyek Transisi Energi
Upaya pemerintah mendapatkan bantuan pendanaan program transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) nampaknya masih harus melalui jalan berliku.
Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak pendonor terkait program-program yang berkaitan dengan transisi energi yang akan dilakukan. Pihak pendonor sendiri merupakan kombinasi dari
multilateral development bank
, bilateral, dan juga filantropi maupun hibah (
grant
).
"Dana sudah
secure by commitment,
tapi implementasinya harus berjuang meyakinkan karena pada dasarnya ini komersial," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada KONTAN, Selasa (27/6).
Menurut Dadan, dari US$ 20 miliar tersebut, yang sifatnya hibah buat mendanai transisi energi hanya US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun. Kemudian US$ 160 juta lagi merupakan dana bantuan teknis. "Dan, sebesar US$ 10 miliar atau Rp 150 triliun merupakan pinjaman komersial," ujar Dadan.
Memang tak semua program transisi energi itu mengandalkan pendanaan JETP. Dalam KTT G20 di Bali, pemerintah juga mendapat komitmen pendanaan serupa melalui skema yang dinamakan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Mirip dengan JETP, skema pendanaan yang digagas Jepang ini meliputi proyek pengembangan transisi energi, seperti proyek EBT, pengembangan amonia, hidrogen, sistem kelistrikan, dan proyek teknologi penangkapan, utilisasi, serta penyimpanan karbon atau
carbon capture, utilization and storage
(CCS/CCUS) dalam pengembangan lapangan migas.
VP
Corporate Communication
PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menilai, penting pendanaan proyek transisi energi di Indonesia. "Tapi kami tak khawatir jika proyek CCS tidak mendapat pendanaan," ujarnya, kemarin.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023