Upaya menurunkan emisi dengan merestorasi ekosistem hutan dan lahan perlu melibatkan peran serta masyarakat lokal sejak awal. Tujuannya, agar hasil yang diraih lebih optimal baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Co-founder Rimba Raya Conservation Eka Ginting dalam webinar B20 side event tentang upaya dekarbonisasi melalui peran serta komunitas lokal, Jumat (24/6) mengemukakan, partisipasi komunitas lokal adalah syarat inti dalam pengembangan karbon hutan atau proyek untuk menghasilkan karbon kredit dari upaya perlindungan hutan.

Saat ini, Rimba Raya Conservation juga memiliki sejumlah program pemulihan ekosistem dan proyek karbon yang melibatkan langsung masyarakat lokal, salah satunya di Riau. Pelibatan komunitas lokal melalui proyek dekarbonisasi khususnya di hutan itu akan memberikan tiga manfaat. Manfaat pertama yaitu menghasilkan pendapatan tambahan, kedua meningkatkan kualitas hidup, dan ketiga mengembangkan inovasi,” ujarnya.

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto menyatakan, salah satu komitmen dan upaya pemerintah dalam menurunkan emisi di sektor kehutanan dan tata guna lahan dilakukan dengan menetapkan penyerapan karbon bersih atau FoLU Net Sink tahun 2030. Agus mengakui, upaya mencapai FoLU Net Sink 2030 membutuhkan dukungan semua pihak termasuk aspek pendanaan dan SDM. Implementasi ini diperkirakan membutuhkan dana lebih dari Rp 200 triliun dengan porsi kebutuhan terbesar untuk pembangunan hutan tanaman industri sekitar Rp 76 triliun. (Yoga)

Sebagai pemegang Presidensi B20, Indonesia berpeluang besar merumuskan rekomendasi kebijakan yang solutif dan transformatif, terutama bagi negara-negara miskin dan berkembang. Apalagi setelah  Presidensi G20 Indonesia 2022 akan diikuti India dan Brasil. Prioritas dan outcome/legacy Indonesia akan menjadi prioritas kebanyakan negara berkembang lainnya. B20 memegang peranan krusial bagi para pemimpin G20. Sebab, melalui forum inilah komunitas bisnis global dapat bekerja sama dan mencapai konsensus untuk mengatalisasi transformasi ekonomi dunia.

Presidensi B20 perlu dimanfaatkan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang ke tataran global, termasuk dukungan akses infrastruktur, digitalisasi, dan pembiayaan UMKM. Prioritas utama Indonesia ialah keterlibatan UMKM dalam forum multilateral B20, karena UMKM memegang peranan krusial dalam pilar perekonomian, khususnya di negara berkembang. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap PDB 62 %, setara Rp 8.500 triliun pada 2020. UMKM juga menyerap tenaga kerja 97 % daya serap dunia usaha pada 2020. Karena itu, UMKM harus diberi perhatian khusus di business outreach B20 untuk membantu mereka mengatasi hambatan menembus value chain global, melalui komitmen dan kolaborasi bersama antarnegara G20. (Yoga)

Produsen biodiesel memperkirakan ada tambahan hingga 4 pabrik baru fatty acid methyl ester (FAME) dalam 2 tahun mendatang seiring dengan adanya rencana perluasan mandatori pemanfaatan bahan bakar nabati tersebut. Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) merinci saat ini ada sebanyak 19 pabrik yang memproduksi FAME dengan kapasitas produksi total mencapai 11 juta KL. Dengan mandatori campuran bahan nabati itu sebanyak 20% (B20), serapannya diprediksi mencapai 6,2 juta KL. Jika mandatori itu diperluas menjadi 30% (B30), serapan FAME diperkirakan mencapai 9,6 juta KL. Para produsen masih memiliki ruang untuk mengekspor FAME sekaligus mengantisipasi perluasan lanjutan mandatori biodiesel. Pemerintah sudah berancang-ancang untuk memperluas mandatori itu menjadi B50 pada akhir 2020, bahkan B100 dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Dengan adanya pelarangan ekspor biodiesel ke Uni Eropa, pasar dalam negeri menjadi semakin menarik untuk pengusaha. Namun, masih ada sejumlah tantangan dalam mengembangkan biodiesel di Indonesia yakni perlunya stok jaminan keberlanjutan, kesiapan dari industri penunjang, insentif pendanaan yang masih bergantung pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS), permasalahan infrastruktur, hingga kampanye negatif penggunaan biodiesel dari pihak luar.

Pemerintah berharap industri dan manufaktur menjadi mesin penggerak dalam implementasi program kewajiba atau mandatori pencampuran biodiesel 20% ke bahan bakar solar (B20). Namun, menurut cacatan Kemperin, sektor industri hanya menyerap biodiesel sebesar 600.000 kilo liter. Pemerintah akan terus mendorong industri dalam negeri untuk menggunakan biodiesel, terutama industri transportasi, otomotif, alat berat, kereta api, angkutan pedesaan, dan mesin pembangkit listrik.

Pemerintah terus mendorong kontribusi pelaku industri dalam penggunaan biodiesel B20 dan B30. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian mengklaim implementasi kewajiban penggunaan B20 berjalan baik. Saat ini pemerintah mulai road test atau uji jalan penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel. Aspek-aspek yang diuji meliputi performance, tingkat emisi, serta dampak penggunaan bahan bakar B30 terhadap komponen-komponen mesin yang ada. Produsen pun siap menyesuaikan penggunaan biodiesel.

Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa investasi di bidang industri hilir (downstream) sawit nasional masih sangat menarik. Alasannya, ketersediaan bahan baku industri berupa sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini produksinya begitu melimpah. Pemerintah juga membuka lebar pasar domestik untuk produksi hilir sawit dengan menerapkan program biodiesel 20% (B20), dan nantinya B100. Insentif fiskal juga disiapkan bagi pelaku usaha di industri tersebut juga telah disiapkan pemerintah, seperti tax allowance dan tax holiday. Di sisi lain, telah tersediannya kawasan industri modern di luar Pulau Jawa yang juga telah menjadi sentra produksi sawit. Selain itu, beragamnya produk hilir kelapa sawit tertuama yang menghasilkan produk pangan seperti minyak goreng, lemak padat pangan, dan fitofarmaka. Selain itu, produk oleokimia seperti personal wash atau personal care dan biosurfactant.

Kementerian Pertanian mendorong program penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit sebesar 100% atau mandatori B100. Dengan program itu, permintaan minyak sawit di dalam negeri meningkat dan mengubah struktur perdagangan minyak kelapa sawit di dunia. Pelaksanaan B100 juga dinilai dapat menghemat devisa dan menyukseskan program energi ramah lingkungan.

Sekertaris Jenderal serikat petani kelapa sawit (SPKS) Mansuetus Darto menilai program penggunaan solar dengan pencampuran minyak sawit 20% yang sudah berlangsung belum berdampak atau dirasakan para petani. Semestinya tandan buah segar milik petani (terutama petani swadaya) diserap industri produsen sawit dan biodiesel melalui koperasi. Dengan demikian mandatori B20 bisa dirasakan petani. Pemerintah berharap penerapan mandatori B20 akan mengurangu impor minyak.

Pemerintah terus mendorong produksi dan penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Sedangkan pelaku usaha berharap penggunaan campuran biodiesel sesuai dengan standar emisi Euro 4 yang bakal berlaku 2021. Kemenperin berusaha mendongkrak kontribusi industri nonmigas dengan mendorong produksi bahan bakar yang masih ketergantungan pada impor, diantaranya memproduksi green fuel seperti Biodiesel B20 dan B30. Saat ini B20 sudah sesuai dengan Euro 2, sedangkan B30 masih dilakukan tahap uji coba, dan hasilnya baru diketahui pada akhir tahun ini. Dari sisi produsen, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan Mitsubishi Fuso siap untuk penerapan standar emisi Euro 4. Produsen lainnya yang sudah siap dengan stanra Euro 2 adalah Tata Motors dengan tujuh produk baru kendaraan niaga.

Kementerian ESDM mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk program B20 sampai awal April lalu sebesar 1,5 juta KL, atau sudah mencapai 24,19% dari target tahun ini sebesar 6,2 juta KL. Pemerintah telah menetapkan 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrindustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PT Darmex Biofuel 85.680 KL, PT Musim Mas 745.504 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 KL dan PT Bayar Biofuel 229.075 KL. Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT Intibenua Perkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bioenergi 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189 KL, PT Sukajadi Sawit Mekar 219.677 KL.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group akan mengalokasikan sekitar 52% produksi minyak sawit mentah (CPO) tahun ini untuk program bahan bakar nabati (BBN/biofuel). BUMN Group ini telah menandatangani kontrak jual beli CPO dengan PT Pertamina (Persero). Pada 2019, PTPN Group menargetkan produksi CPO sebesar 2,30 juta ton, sebanyak 1,20 juta ton akan disuplai ke pertamina dan sisanya diekspor. Hal ini dilakukan sebagai dukungan terhadap kethanan energi nasional melalui program biodiesel B20-B100.