Lambatnya peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional membuat pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memastikan target 23% pada 2025 bisa tercapai. Sejumlah aral mulai ditangkal dengan harapan bisa melipatgandakan capaian pada tahun ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjanjikan perbaikan regulasi untuk memasifkan kembali investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT yang menjadi salah satu tulang punggung dalam upaya menggapai net zero emission pada 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui bahwa porsi EBT dalam bauran energi saat ini masih jauh dari harapan. Padahal, beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menggeliatkan iklim investasi energi bersih di dalam negeri. Pembenahan regulasi menjadi ‘kartu truf’ yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memacu kembali pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih, sehingga mampu memperbesar porsi EBT dalam bauran energi nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah juga bakal mendorong peningkatan permintaan listrik dari industri di dalam negeri. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah sempat menyampaikan bakal mengandalkan sejumlah smelter untuk memacu demand tenaga listrik berbasis EBT di dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan strategi pemerintah saat ini yang terus memacu penghiliran di Tanah Air. Pemerintah juga sebelumnya sempat pesimistis terhadap pencapaian target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025, karena sebagian besar commercial operation date (COD) pembangkit listrik berbasis energi bersih diperkirakan baru bisa dieksekusi 1 tahun setelahnya, yakni selepas 2026. Itu pun secara bertahap. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang paruh pertama 2023 baru mencapai 12,5% atau jauh dari target yang ditetapkan tahun ini di level 17,9%. Capaian paruh pertama tahun ini tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2022 dan 2021, masing-masing di level 12,3% dan 12,2%. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa saat ini permintaan listrik sudah mulai menunjukan tren peningkatan. Dengan demikian, lelang-lelang pembangkit PLN bakal diarahkan untuk blok yang lebih besar di atas 1 GW tersebut. “Kami ingin bidding tidak dalam skala kecil 50 MW atau 100 MW, tapi kami ingin blok bidding 1 GW atau 2 GW, sehingga skalanya untuk percepatan mengejar 24 GW EBT bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” jelasnya. Misalnya saja PLTS Terapung Cirata yang dikerjakan oleh sub-holding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar. Proyek itu diresmikan akhir Oktober 2023 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun.

Sementara itu, PLN memastikan bakal berupaya merealisasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, mengatakan bahwa PLN tetap membutuhkan dukungan pihak lain untuk bisa merealisasikan RUPTL yang mayoritas menggunakan energi bersih. Secara terpisah, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengidentifikasi melesetnya target bauran pembangkit EBT pada 2025 disebabkan oleh mundurnya tenggat operasi komersial yang terdapat dalam rencana penyediaan listrik PLN. Analis Energi IEEFA Putra Adhiguna mengatakan bahwa beberapa persoalan ihwal kendala pendanaan, perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), dan teknis di lapangan menyebabkan rencana kapasitas terpasang pembangkit terbarukan mundur. Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa berpendapat bahwa aturan terkait dengan kebijakan komposisi TKDN masih menjadi kendala utama di tengah upaya untuk meningkatkan produksi panel surya di dalam negeri.