Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery Tuban masih menyisakan persoalan rumit setelah Rosneft Singapore Pte. Ltd. terkena impak ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perburuan mitra strategis pun dilakukan agar proyek senilai US$13,5 miliar itu bisa berlanjut. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut PT Pertamina (Persero) terus mencari mitra strategis untuk menopang aspek teknologi dan pembiayaan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Pasalnya, sanksi yang mengenai Rosneft telah menghambat akses pendanaan, teknologi, dan jasa konstruksi dalam proyek yang ditujukan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak atau BBM dengan kualitas standar Euro 5 di dalam negeri. Ketua KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina mencari mitra strategis yang bisa mendukung penyelesaian proyek GRR Tuban. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menagih kepastian investasi PSN itu sejak Juni 2023, setelah beberapa kali mengalami pengunduran. Hanya saja, hingga saat ini kepastian investasi proyek tersebut belum kunjung diteken. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sebelumnya menyebutkan bahwa kementeriannya masih memberi tambahan waktu hingga 2024 setelah tenggat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen mengatakan bahwa penyelesaian FID proyek GRR Tuban masih dalam progres untuk diselesaikan. Dalam kesempatan terpisah, Pertamina juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur dan akses lahan kilang seperti yang tertuang dalam kesepakatan perusahaan patungan atau joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Dukungan tersebut antara lain berupa pembangunan ruas Tol Tuban dan rel kereta api Babat—Tuban. Perseroan juga meminta pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik—Tuban, mengingat persetujuan pelebaran jalan yang sudah diperoleh saat ini hanya untuk sepanjang 3,6 kilometer dari target 10,5 kilometer. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman juga sempat mengatakan bahwa pengajuan mitra baru dilakukan sejak tahun lalu. Penambahan mitra baru menjadi hal strategis yang harus dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima oleh Rosneft. Adapun, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menuturkan bahwa posisi investasi Rosneft di Kilang Tuban saat ini masih terhambat akibat embargo dari negara-negara barat, padahal penyiapan investasi awal terkait dengan ketersediaan lahan sudah rampung. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pengalihan fokus pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).