Upaya transisi energi di Indonesia kembali mendapat tambahan tenaga setelah sejumlah bank internasional menyatakan kembali komitmennya untuk berpartisipasi memberikan pendanaan dalam waktu dekat. Upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cirebon-1 menjadi lebih jelas, setelah HSBC Holding Plc., Standard Chartered Plc., dan Bank of America Corp. mengusulkan untuk membiayai aksi tersebut. Dilansir Bloomberg, bahkan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. juga dikabarkan sedang berdiskusi untuk terlibat dalam aksi tersebut, tetapi belum menyampaikan pernyataan resminya. Asia Development Bank yang memimpin kesepakatan untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk mengatur pendanaannya sendiri. Nantinya, sebagian besar ekuitas PLTU bakal menjadi utang untuk mendanai satu kali dividen sebagai kompensasi kepada investor atas hilangnya pendapatan di masa depan. Lembaga-lembaga keuangan pun akan memberikan pinjaman dengan harga pasar, dan ADB akan memadukan pinjaman tersebut dengan dana yang ada untuk menjadikan utang tersebut lebih murah dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga dapat dilunasi lebih cepat. Kesepakatan untuk menutup PLTU Cirebon-1 lebih awal dinilai dapat membantu memacu kemajuan yang lebih luas dalam komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP). “Ini adalah upaya untuk mengatalisasi solusi baru terhadap permasalahan yang kita semua tahu ada. Ini adalah tantangan yang sulit,” kata Alice Carr, Direktur Eksekutif Kebijakan Publik di Glasgow Financial Alliance for Net Zero, yang juga memimpin kelompok kerja lembaga keuangan swasta untuk JETP, dilansir Bloomberg, dikutip Rabu (6/4). Sementara itu, David Elzinga, Principal Energy Specialist at ADB, mengatakan bahwa lembaga keuangan bakal terus bergulat dengan persoalan pendanaan untuk perubahan iklim. “Sangat penting untuk mencapai tujuan iklim, tapi ini rumit,” ujarnya. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi membeberkan sejumlah perbankan di Asia telah menunjukkan minat mereka untuk ikut dalam pembiayaan taksonomi transisi tersebut. Taksonomi transition financing itu bakal menambah opsi pembiayaan murah bagi PLN yang sebelumnya telah didapat dari skema green financing atau model taksonomi hijau yang lama dari kemitraan dengan JETP. Evy menambahkan, sejumlah bank yang tergabung ke dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) belakangan juga mulai mempertimbangkan skema pembiayaan transition financing tersebut. Adapun, Transisi Bersih, lembaga riset nirlaba bidang ekonomi lingkungan hidup, menilai pemilik PLTU perlu ikut berkontribusi pada pembiayaan pensiun dini pembangkit listrik yang dimilikinya. “Pemilik PLTU termasuk entitas ekonomi yang paling banyak mengeluarkan emisi. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan, mereka seharusnya menjadi salah satu pihak yang menanggung biaya penutupan dalam jumlah yang signifi kan. Karena itu cukup fairkalau mereka memberikan diskon biaya penggantian,” kata Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih.