Pemerintah mewanti-wanti agar proses akuisisi saham pembangkit listrik tenaga uap Paiton 7 dan 8 dari Mitsui & Co., Ltd. ke RATCH Group tidak mengganggu pasokan tenaga listrik yang selama ini berasal dari fasilitas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak bisa ikut campur lebih dalam mengenai proses alih kepemilikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton 7 dan 8, karena menjadi ranah korporasi. Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana hanya mewanti-wanti agar proses tersebut jangan sampai memunculkan gangguan pasokan listrik. Musababnya, PLTU Paiton menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan di jaringan Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Mitsui & Co., Ltd. memang telah resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Paiton Energy, perusahaan yang mengoperasikan PLTU Paiton 7 dan 8 di Jawa Timur. 

Manajemen Mitsui mengatakan bahwa divestasi saham atas aset PLTU dengan kapasitas keseluruhan 2,045 megawatt (2,04 gigawatt) itu diselesaikan pada 30 April 2024, waktu Eropa. Mitsui melepas saham mayoritasnya, yakni 36,260% kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. atau RHIS, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi asal Thailand, RATCH Group Public Company Limited. Sisanya, 9,255% saham didivestasikan ke PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, serta pemegang saham Paiton existing PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).

“Pada kuartal pertama, tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025, kami akan mencatat laba sekitar 44 miliar yen setelah pajak secara konsolidasi, dan sekitar 81 miliar yen keuntungan setelah pajak secara non-konsolidasi,” tulis manajemen Mitsui lewat keterangan resmi, Kamis (2/5). Lewat divestasi tersebut, kapasitas terpasang aset pembangkit Mitsui bakal menjadi 9,6 GW, di mana sekitar 8% berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, turun sekitar 8% dari periode yang berakhir Maret 2024. Sementara itu, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari portofolio Mitsui menyumbang sekitar 32% atau naik 3% dari periode yang berakhir Maret 2024. Transaksi itu semula diharapkan dapat diselesaikan pada Maret 2024, setelah terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari PT PLN (Persero) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang dengan Paiton Energy, dan juga dari pihak-pihak yang mendanai. 

Mitsui kemudian melaporkan kemajuan bahwa seluruh persyaratan divestasi telah terpenuhi pada 27 Juni 2023, dan penjualan saham diharapkan akan selesai pada Juli 2023. Namun, progres ini tak berjalan mulus seiring dengan Mitsui yang mengumumkan bahwa penyelesaian prosedur-prosedur tertentu membutuhkan waktu dan penyelesaian penjualan saham diperkirakan akan semakin tertunda. Surat yang ditandatangani oleh Chief Operating Offi cer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak tanggal surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. 

Di sisi lain, RATCH Group menyiapkan investasi sekitar US$590,67 juta untuk mengakuisisi 36,26% saham Mitsui. Chief Executive Offi cer of RATCH Group Public Company Limited Nitus Voraphonpiput mengatakan bahwa akuisisi saham Mitsui di Paiton itu bakal memperkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sampai saat ini, RATCH memiliki kepemilikan di pembangkit listrik tenaga gas, batu bara, dan dua pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, dengan kapasitas setrum gabungan sebesar 1.009,72 MW. “Perusahaan melihat Indonesia sebagai target investasi yang menjanjikan, dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sana,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah bersama dengan PLN untuk mencermati sejumlah keputusan yang mungkin dibuat pengelola baru PLTU Paiton 7 dan 8.