Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta berusaha menggenjot penerimaan pajak tahun ini yang baru mencapai 73 persen. Target penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 44,5 triliun, tapi hingga awal November 2019, baru mencapai Rp 33,5 triliun. Kekurangan yang Rp 11 triliun inilah yang akan dikejar oleh BPRD.

Kepala BPRD Faisal Syafruddin menuturkan, dari semua jenis pendapatan, pajak kendaraan bermotor (PKB) mewah dinilai paling potensial untuk meningkatkan target penerimaan. Setidaknya ada 1.140 unit kendaraan mewah yang belum membayar pajaknya hingga 22 November 2019. Menurut Faisal, penagihan pajak kendaraan mewah ini cukup sulit karena pemilik kendaraan justru kerap berupaya menghindar untuk memenuhi kewajiban. Modus yang biasa digunakan adalah meregistrasi kendaraan dengan menggunakan identitas orang lain. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya menyatakan optimistis DKI bisa mengejar target pemasukan pajak untuk menutup defisit anggaran APBD 2019. Adapun APBD DKI Jakarta 2019 mengalami defisit karena ada kekurangan pendapatan dari sisa dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar Rp 6,39 triliun yang belum disetorkan ke kas DKI Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kecanggihan teknologi tidak semata dilihat sebagai ancaman. Sebaliknya, dia mengaku optimis akan hal itu karena dapat memberikan peluang penerimaan pajak khususnya dari sektor informal seperti wirausaha digital. Menurutnya, ada nilai ekonomi yang didapatkan dari sektor informal yakni para pelaku usaha individu tersebut ketika mereka menjalankan bisnisnya dengan mengandalkan kecanggihan teknologi, pelaku usaha bisa melakukan promosi gratis dan menjalankan usaha melalui akun media sosial seperti instagram, facebook dan aplikasi lainnya. Ia menambahkan pula bahwa pihaknya memiliki sistem untuk mendeteksi pelaku usaha digital tersebut sehingga penerimaan negara dari pajak bisa digenjot. Kehadiran sektor informal itu, kata dia, menjadi fenomena tersendiri untuk cepat direspons di tengah upaya pemerintah menggenjot pajak dari sektor formal seperti perusahaan besar berbasis digital.

The Jakarta Municipal government's move to hike taxes to the entertainment industry has dealt a heavy blow to entertainment businesses' revenues. This move, which was initiated in 2015 during the reign of the then-governor Basuki Tjahaya Purnama, aimed to achieve a target of Rp 45.32 trillion (USD 3.2 billion) in municipality tax revenue.

Since 2015, the entertainment tax has increased from 20% to 25% under municipality law. This tax is levied on goods and services at predominantly nocturnal venues such as clubs, bars, karaoke joints. Meanwhile, an even higher tax (35%) is levied to goods and services at massage parlors, saunas, and spas.

This had led to industry-wide critique and protests from the entertainment sector. Represented by Asphija (Association of Entertainment Enterpreneurs in Jakarta), entertainment business owners claim that the policy is killing the industry, closing down businesses since 2015. The association is also planning to file a formal complaint with the city council to the now-governor of Jakarta, Anies Baswedan, with hopes of a review in the policy to reflect the entertainment business needs connected to its dwindling revenues. A plan also echoed by Johnny Simanjuntak, and Indonesian politician from the Democratic Party of Struggle (PDI-P).

However, the city administration has refused to take blame for the decline in the nightlife sector, claiming that in fact the downturn was most likely caused by inefficient business managements that could not cope with economic slowdown that had impacted the country's economy as a whole.

Bos MNC Corporation dan salah satu orang terkaya di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo, membeli rumah mewah miik keluarga Presiden AS, Donald Trump, seharga US$ 13,5 juta atau setara RP 193 miliar di Beverly Hills, Califonia. Hary melakukan transaksi melalui perusahaan pribadinya Hillcrest Asia Limited. Kabar ini pertama kali mencuat di Washington Post pada 13 Juni 2019, saat media tersebut melacak alamat pembeli rumah mewah seluas 1.646 meter persegi di Beverly Hills California. Sementara itu, tahun lalu, perusahaan konstruksi milik Tiongkok, Metallurgical Corporation of China (MCC) menandatangani perjanjian dengan MNC Land di Indonesia untuk membangun sebuah taman hiburan. Adapun proyek ambisius ini berlokasi di Lido City yang juga melibatkan Donald Trump. Taman ini diperkirakan didukung pendanaan hingga US$ 500 juta.

Para pemilik lahan kosong di lima jalan protokol Jakarta bisa mendapatkan diskon PBB-P2 sebesar 50% jika mau membangun ruang terbuka hijau (RTH) untuk kepentingan umum di atas lahannya. Sebaliknya, Pemprov DKI akan mengenakan PBB-P2 dua kali lipat kepada pemilik lahan kosong sepanjang lima jalan protokol, meliputi M.H. Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, H.R. Rasuna Said, dan M.T. Haryono.

Selain itu, Pemprov DKI tidak lagi menggratiskan PBB-P2 bagi rumah yang penggunaannya bukan untuk tempat tinggal, melainkan buat kegiatan komersial. Saat ini, Pemprov DKI tengah melakukan pendataan di empat lokasi, yakni Tanah Abang, Kebayoran Baru, Cilandak, dan Penjaringan. Sebagai informasi, Pemprov DKI memberikan kebijakan pembebasan PBB-P2 kepada sejumlah profesi seperti guru, dosen, serta veteran.

Hasil kajian Guru Besar Ilmu Perpajakan UI, Haula Rosdiana, usaha homestay masih terganjal masalah pajak ganda. Setidaknya ada 5 jenis pajak yg harus dibayar pengusaha homestay, yakni pajak hotel, PBB-P2, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, serta pajak penghasilan. Haula menyebut perlu ada insentif langsung maupun tidak langsung untuk bisnis homestay. Pemda bisa membuat aturan levelling untuk pajak hotel, serta menurunkan PBB-P2.

Kemdagri menilai banyak pemerintah daerah belum optimal mengumpulkan PAD. Untuk itu, Kemkeu menerbitkan dua PMK, yaitu PMK-207 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK-208 tentang pedoman penilaian PBB-P2.
Direktur Eksekutif CITA menilai keluarnya dua PMK itu sebagai langkah tepat. Pasalnya, saat penyerahan wewenang pemungutan pajak ke daerah, tidak disertai transfer of knowledge yang memadai.

Pemkot Depok melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan parkir. Pajak sebesar 20 % per bulan dari seluruh pendapatan parkir. Mereka harus membukukan laporan yang ada.