Bisnis, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memacu produk ekspor sektor usaha mikro kecil dan menengah walaupun pandemi belum berakhir. Namun, tarif kargo kontainer yang meningkat jadi masalah bagi perusahaan skala kecil. Meskipun dilanda pandemi Covid-19, sejumlah produk UMKM bisa dikapalkan ke sejumlah negara tahun lalu. Tercatat perdagangan ekspor UMKM sepanjang 2020 dari Kaltim mencapai Rp 428,2 miliar. Dari capaian tersebut, beberapa UMKM baru melakukan ekspor perdana.

UMKM yang bergerak di sektor kuliner 83.996 unit, industri pengolahan 13.921 unit, industri kerajinan 1.573 unit, perdagangan 169.142 unit, dan jasa sebanyak 28.711 unit. Komoditas dar Kaltim yang diserap pasar global meliputi olahan kayu, lidi nipah, sawit, rumput laut, fatty palm acid (asam lemak bebas). Pemerintah mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produk ekspor serta daya saing. Selain produk komoditas, UKM sektor industri kreatif juga berhasil dengan mengekspor produk senilai Rp 7,6 miliar tahun lalu.

Produk kreatif yang diekspor meliputi aksesori manik-manik, batu, lidi nimpah, amplang, pisang, kerajinan rotan, dan mandau ke beberapa negara tujuan seperti Amerika Serikat, Malaysia, India dan Brunei. Untuk sektor industri kreatif Kaltim yang potensial di masa mendatang adalah industri kriya, industri fesyen, dan industri makanan. Di sisi lain, terdapat 18 UKM binaan Disperindagkop dan UKM Kaltim sukses melakukan transaksi sepanjang 2020 dengan nilai penjualan mencapai Rp 11,4 miliar baik ekspor dan domestik. Kaltim memiliki potensi yang besar karena memiliki banyak produk yang tidak dimiliki daerah lain, seperti bawang tiwai, ulap doyo, tumpar, dan kulit kayu jomo'. 

Beberapa UKM mengalami tantangan yang mirip selama melakukan ekspor di tengah pandemi. Salah satu yang kerap dialami adalah terkait permintaan yang menurun baik dalam maupun luar negeri sehingga membuat pendapatan mereka juga turun dikarenakan harga beli yang rendah. 

(Oleh - IDS)

Sepanjang 2020, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS) Eddy Abdurrachman mencatat nilai ekspornya mencapai US$ 22,97 miliar atau setara Rp 321,5 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Angka ini lebih tinggi dari nilai ekspor rata-rata yang sekitar 21,4 miliar per tahun. Menurut Edy, pertumbuhan terjadi karena terjadi kenaikan harga-harga produk kelapa sawit di pasar internasional. Kendati demikian, secara volume ekspor produk sawit turun. Sepanjang 2020, volume ekspor produk sawit mencapai 34 juta ton, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Sebagai salah satu komoditas utama, kenaikan harga komoditas ini ikut mendorong kinerja ekspor sepanjang akhir tahun lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor sepanjang Desember 2020 misalnya, mencapai USD 16,54 miliar. Angka ini naik 8,39 persen (month-to-month/mtm) dan 14,63 persen (year-on-year/yoy). Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan harga komoditas di pasar internasional.

Ekspor produk turunan kelapa dari Sulawesi Utara semakin beragam dengan penjualan cocopeat, serbuk halus sisa pengolahan sabut kelapa.

Perusahaan pertama asal Sulut yang mengekspor cocopeat adalah CV Puri Bitung Gemilang yang terletak di Kelurahan Manembo-Nembo, Kota Bitung. Hermanto (62), pemilik perusahaan tersebut, Selasa (9/2/2021), mengatakan, dirinya sudah dua kali mengekspor cocopeat, terakhir sekitar 75 ton ke Korea Selatan pekan lalu.

Dengan proporsi produksi 40 persen serat kelapa (cocofiber) dan 60 persen cocopeat, perusahaan Hermanto dapat menghasilkan 7-8 ton serat kelapa dan 10,5-16 ton cocopeat. Seluruh sabut kelapa yang jadi bahan baku dibeli dari petani dan pengepul lokal.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Edwin Kindangen mengatakan, ekspor kelapa dapat secara langsung menyejahterakan warga Sulut. Sebab, sebanyak 200.763 keluarga di Sulut berpenghasilan dari perkebunan kelapa.

Sepanjang Januari 2021 ada 19 komoditas yang diekspor dari Sulut ke 21 negara dengan nilai Rp 566,91 miliar. Berbagai produk turunan kelapa termasuk dalam 19 komoditas itu, seperti minyak, minyak mentah, santan, tepung, bungkil, ampas, dan kelapa parut.

Kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan RI yang diekspor ke China masih berlanjut. Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus korona tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM-KKP) Widodo Sumiyanto, Senin (8/2/2021), menyampaikan, temuan kasus kontaminasi virus korona tipe baru terdiri dari sembilan kasus pada kemasan produk dan satu kasus pada produk ikan.

Namun, Widodo mengakui, belum seluruh proses hulu-hilir menerapkan persyaratan tambahan tersebut. Pengawasan hulu meliputi proses produksi penangkapan dan budidaya, sedangkan hilir mencakup pengolahan, penyediaan kemasan, dan distribusi.

Syarat tambahan adalah mencantumkan nama kapal penangkap ikan dan lokasi tangkapan oleh unit pengolahan ikan. Anak buah kapal dan pekerja pabrik olahan beserta produk yang dikirim ke China akan diuji Covid-19. Adapun ekspor ikan hasil budidaya mesti mencantumkan usaha dan lokasi tambak serta menerapkan sistem kendali uji Covid-19.

Pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan asosiasi pemilik barang perlu segera mencari solusi atas kenaikan biaya angkut kapal dan biaya tambahan lainnya agar tidak semakin membebani pelaku bisnis maupun eksportir. Eksportir di Indonesia juga bisa melaporkan kepada KPPU terkait dengan dugaan penaikan tarif angkut kapal di luar kontrak yang disepakati hingga pengenaan biaya tambahan.

Pasalnya, tindakan operator pelayaran telah mengakibatkan banyak pengusaha tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha, karena ketidakpastian pasokan bahan baku, bahkan distribusi produk ekspor di sejumlah negara. Para operator pelayanan diduga kuat telah mengabaikan kontrak layanan yang telah disepakati  antara sarana pengangkut dan forwarder. Kondisi tersebut telah berdampak pada terpusatnya relokasi peti kemas dan ketersediaan ruang kapal di beberapa negara.

Kondisi kekurangan ruangan muat kapal dan kelangkaan kontainer menjadi alasan peningkatan tarif yang semakin tidak terkendali, sehingga merugikan pemilik barang. Alhasil, operator kapal diuntungkan dengan memanfaatkan kondisi pangsa pasar ke dan dari China dengan tarif yang tinggi. Selain itu bersamaan juga menaikan potensi penambahan keuntungan sepihak baik dengan peningkatan, general freight dan berbagai potensi biaya tambahan. 

(Oleh - IDS)

Ekspor produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia secara keseluruhan turun selama 2020. Hal itu tidak lain akibat dampak pandemi Covid-19 yang membuat banyak pembatasan di berbagai negara.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono mengatakan total ekspor kelapa sawit selama 2020 mencapai 34 juta ton atau turun 9% dibanding 2019 yang mencapai 37,39 juta ton.

Penurunan terbesar terjadi ke China yakni sebesar 1,96 juta ton, ke Uni Eropa (UE) turun 712,7 ribu ton, ke Bangladesh turun 323,9 ribu ton, ke Timur Tengah turun 280,7 ribu ton, dan ke Afrika turun 249,2 ribu ton. Hanya ke Pakistan yang tumbuh 275,7 ribu ton dan ke India yang tumbuh 111,7 ribu ton.

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Tri Utomo Hendro Wibowo sependapat dengan Ketua GPEI (Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia) Sumut bahwa oknum agen-agen nakal yang memberikan jasa ekspor malah menurunkan minat pengusaha atau pemilik barang untuk mengirim produknya ke pasar luar negeri.

Tri Utomo pun mendukung rencana GPEI Sumut membuka Sekolah Ekspor untuk memberi pemahaman soal peraturan dan prosedur ekspor, termasuk market place digital yang dirancang GPEI untuk mempromosikan produk-produk Sumut yang bernilai ekspor.

Bahkan Tri Utomo menyebut Bea Cukai Belawan juga telah merancang program Klinik Ekspor. “Kami harapkan juga kerjasama dengan GPEI Sumut melalui Klinik Ekspor, sekaligus untuk menertibkan jasa ekspor,” tegas Tri.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berkomitmen untuk terus melakukan transformasi digital dalam memperbaiki proses bisnis ke depan, salah satunya dengan mengembangkan Mandiri Global Trade untuk nasabah wholesale. Pada tahun lalu, transaksi ekspor dan impor Bank Mandiri mencapai US$ 113,6 miliar. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menjelaskan, dengan adanya platform Mandiri Global Trade, perseroan bisa meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah wholesale melalui dukungan teknologi.

“Kalau kami lihat, Bank Mandiri ini punya market share trade 30% di Indonesia. Kami juga ingin dari transaksi Mandiri Global Trade tidak lagi membebani dari suku bunga, tapi memberikan fee income dari sisi Mandiri,” tutur Darmawan dalam konferensi pers Mandiri Investment Forum 2021, Rabu (3/2). Pada kesempatan itu, Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, perseroan juga membangun iklim investasi yang kondusif di Indonesia dan telah direalisasikan melalui keberadaan kantor luar negeri (KLN) Bank Mandiri. Saat ini kantor luar negeri Bank Mandiri berada di Shanghai (Tiongkok), Hong Kong, Singapura, Kuala Lumpur (Malaysia), London (UK), Cayman Island, dan Dili (Timor Leste). 

Di tengah pertumbuhan negatif ekspor-impor Indonesia, Bank Mandiri mencatatkan pencapaian transaksi ekspor-impor sebesar US$ 113,6 miliar sepanjang tahun 2020, dengan transaksi financing yang mencapai US$ 4,2 miliar. Berbagai layanan perdagangan internasional telah membawa Bank Mandiri menjadi salah satu lembaga keuangan pilihan eksportir dan importir dalam aktivitas mereka. “Salah satunya adalah melalui pengembangan Mandiri Global Trade, sebuah platform digital multiservice berbasis website, yang akan memberikan solusi atas berbagai kebutuhan finansial nasabah dalam transaksi perdagangan internasional di mana saja dan kapan saja secara nirdokumen, sehingga meningkatkan efisiensi,” jelas Panji.

Bank Mandiri juga turut berkontribusi mendukung pemerintah untuk mempromosikan destinasi investasi di wilayah Indonesia kepada para investor melalui gelaran MIF 2021. Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan investasi swasta, baik dalam maupun luar negeri, untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hal ini menjadi mendesak mengingat pemerintah juga harus memfokuskan sumber daya yang ada untuk penanganan pandemi Covid-19, ter utama pengadaan vaksin dan proses vaksinasi itu sendiri. Darmawan mengakui kondisi ini serta berkomitmen kuat untuk mendukung pemerintah dan dunia usaha di Indonesia, agar dapat menjadi destinasi investasi para pemilik modal dan korporasi pengelola aset. 

Melalui MIF, Mandiri Group berharap calon investor akan mendapatkan update informasi mengenai peluang investasi di Indonesia serta reformasi kebijakan yang telah diperkenalkan pemerintah untuk menggaet para investor. “Melalui Forum ini, Bank Mandiri Group berkomitmen memberi kontribusi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dari tekanan perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” sambung Darmawan. Darmawan mengatakan, MIF merupakan kesempatan yang tepat untuk mempromosikan Indonesia karena investor dapat berkomunikasi langsung dengan para pengambil keputusan, baik di pemerintahan maupun di korporasi kategori layak investasi.

Kenaikan harga batubara turut menggoda sejumlah produsen untuk menggenjot ekspor batubara ketimbang menjual di pasar domestik. Alhasil, pasokan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkendala pasokan. Saat ini harga batubara di level US$ 82 per ton, dari sebelumnya US$ 50 per ton.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, “Menurut versi Kementerian ESDM, faktor banjir di Kalsel menjadi penyebab utama. Tapi faktor produsen batubara yang memprioritaskan ekspor bisa jadi berkontribusi juga,” kata dia kepada KONTAN, Rabu (3/2).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia memastikan sebagian besar perusahaan yang menjadi anggota APBI telah memenuhi komitmen kontrak untuk memasok batubara sesuai kewajiban pasokan dalam negeri (DMO), termasuk ke PLTU.

Berdasarkan data yang disampaikan Hendra, terdapat 54 perusahaan yang memasok batubara kepada PLN. Dari jumlah itu, ada 23 perusahaan anggota APBI yang memasok batubara kepada PLN.

Pengembangan sentra industri perikanan di pelabuhan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah akan menguntungkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) dalam hal pemenuhan bahan baku untuk memacu produk ekspor. Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra perikanan di Jawa Tengah. Untuk meningkatkan nilai dan volume produksi sektor perikanan, Pemkab Pati akan mendirikan sentra industri perikanan di daerah Juwana. Pelabuhan ini rencananya akan mampu menampung 800 kapal dengan kapasitas di atas 30 gross ton. Luas wilayah yang akan dibangun mencapai 12,5 hektare. Ada beberapa fasilitas yang akan dibangun, seperti docking kapal, tambat kapal, serta sarana pendukung lainnya. Rencana pengembangan Pelabuhan Juwana yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati menjadi momen yang akan sangat menguntungkan PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM), terutama pasokan bahan baku.

Dwi Mamik Wijaya, General Manager Operational DPUM mengatakan pada 2020 sempat kesulitan bahan baku karena kondisi alamnya tidak stabil. Namun, tahun ini sudah memiliki sumber bahan baku dari daerah Jawa, tapi juga dari luar Jawa. Mamik juga mengungkapkan bahwa supplier dari pesisir utara Jawa, Madura, hingga Kendari kini telah siap memasok bahan baku mentah berupa ikan, cumi, dan udang. 

Di sisi lain, dia mengungkapkan rendahnya daya beli masyarakat tak hanya memengaruhi kinerja penjualan domestik tapi juga ekspor. Meskipun demikian, selama pandemi ini, persentase penjualan ekspor justru meningkat. Pada 2019, pasar dalam negeri masih menjadi konsumen utama DPUM dengan persentase penjualan mencapai 79%. Namun, pada 2020 pasar ekspor melonjak drastis. Tercatat, persentase penjualan domestik Kuartal III/2020 berada di angka 33%, sementara penjualan ekspor mencapai 67% atau persentase ini jadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Corporate Secretary DPUM, Simon Arosokhi Gulo mengungkapkan bahwa ada beberapa jaring pengaman tambahan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain memproduksi makanan olahan, DPUM juga melebarkan usahanya ke penyewaan cold storage juga penyewaan kapal ikan. Penyewaan cold storage tidak hanya terbatas pada industri perikanan, sektor pertanian dan peternakan juga memungkinkan untuk memanfaatkan layanan penyewaan ini.

(Oleh - HR1)