Pemerintah membidik pemenuhan kebutuhan biomassa di Jepang karena ada peluang besar ekspor komoditas itu terutama berasal dari cangkang kelapa sawit dan pelet kayu.

“Pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produk biomassa agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pasar di Jepang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kick off virtual rencana kerja pasar bioenergi Jepang di Jakarta. Selasa (10/11).

Menurut dia, peluang ekspor biomassa itu terbuka lebar karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Untuk pemenuhan dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai alternatif membangkitkan energi listrik dan industri. Upaya itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan emisi hingga 29 persen tahun 2030 atau 41 persen jika mendapat dukungan internasional menuju sistem energi yang lebih bersih.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan pengembangan bio energi merupakan salah satu strategi dalam mitigasi gas rumah kaca. Selain itu, juga sekaligus mendorong kesejahteraan rakyat untuk pemanfaatan bio energi.

 la menyebutkan target penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Saat ini, lanjut dia, pencapaian di Indonesia baru mencapai 9,5 persen dan Jepang tahun 2030 menargetkan 22-24 persen dari seluruh kebutuhan energinya.

Indonesia dan Tiongkok menandatangani Letter of Intent (LOI) pembelian produk sarang burung wallet senilai US$ 150 juta atau setara Rp 2,2 triliun. LOI ini di tandatangani Atase Perdagangan (Atdag) Beijing Marina Novira dan General Manager of Production Center dari Xiamen Yan Palace Seelong Food Co., Ltd, Huang Danyan.

Sementara itu, Marina menyampaikan, penandatanganan LOI ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok. Dengan penandatanganan LOI ini, dia juga nilai ekspor produk sarang burung wallet Indonesia akan meningkat dan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor nonmigas nasional.

Marina menjelaskan, saat ini baru ada 23 perusahaan sarang burung wallet yang terdaftar di Bea Cukai Tiongkok dan secara resmi dapat mengekspor produknya ke Tiongkok. Selain itu, ada 13 perusahaan terdaftar yang telah diinspeksi Bea Cukai Tiongkok pada Desember 2019 terkait permohonan izin peningkatan kapasitas volume ekspor.

Udang tangkapan dan hasil budidaya dari tiga kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembudidaya udang tambak dari Kotabaru, Kalsel, resmi diekspor ke Jepang, Rabu (4/11). Pelepasan ekspor udang tersebut dilaksanakan berbarengan dengan peresmian Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Bank Indonesia Kalsel (Pamor Baintan) secara virtual.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. 

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional.

Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.

Sepanjang September 2020 negara Tiongkok, Amerika Serikat dan India merupakan bangsa ekspor terbesar Sumatera Utara, masing-masing sebesar 140,46 juta dolar AS, 83,22 juta dolar AS dan US 62,82 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 37,57 %.

Sementara ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2020, yaitu dari 683,15 juta dolar AS menjadi 762,58 juta dolar AS atau naik sebesar 11,63%.

“Bila dibandingkan dengan September 2019, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 10,19%,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut Dinar Butarbutar dan Kabid Statistik Produksi BPS Sumut Dwi Pranoto saat live streaming dengan wartawan, Senin (2/11).

Disebutnya, untuk nilai ekspor periode Januari-September 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, maka negara tujuan utama yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar yakni Malaysia sebesar 88,94 juta dolar AS (65,69%) diikuti Myanmar sebesar 76,87 juta dolar AS (91,05%) dan india sebesar 58,32 juta dollar AS (14,06%).

Sedangkan negara yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar Jepang sebesar 47,40 juta dollar AS (-13,72%), Kamboja turun sebesar 27,61 juta dolar AS(-14,30%) dan Mesir sebesar 17,81 juta dolar AS(-11,19%). Secara keseluruhan, pada periode Januari-September 2020, ekspor ke sepuluh negara tujuan utama mengalami kenaikan sebesar 3,44 % dibanding periode Januari-September 2019.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar.

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional. Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor produk asam amino untuk pakan ternak berupa Tryptophan Granule sebanyak 327 metrik ton ke tujuh negara di Asia dan Eropa. Produk dengan nilai mencapai Rp 22,5 miliar ini berhasil menembus pasar baru di Vietnam, India, Jerman, Inggris, Polandia, Belanda, dan Prancis.

“Saya mengapresiasi pencapaian dari PT CJ indonesia, walau di masa pandemi mampu menembus pasar ekspor baru. Pencapaian yang luar biasa.” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11).

Adapun Tryptophan Granule merupakan produk baru yang dikembangkan PT CJI guna menjawab permintaan pasar global, khususnya untuk produk asam amino pakan ternak dan hewan yang lebih kompetitif baik harga dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil yang turut mendampingi menyampaikan data dari sistem perkarantinaan, 1QFAST, sepanjang tahun 2020 PT CJI telah rutin melakukan ekspor asam amino berup Lyson sulfat. Dengan total 10.632 ribu ton senilai Rp 133,4 milyar ke 17 negara.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan ini tidak harus berorientasi ekspor. UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menyebutkan, berbasis kegiatan, bukan zona tertentu. Kegiatan usaha berupa produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, pengembangan teknologi, pariwisata, pendidikan, kesehatan, energi, dan atau ekonomi lain.

Berdasarkan data Dewan Nasional KEK per Februari 2020, ada 11 KEK yang telah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan. Sebagian besar KEK difokuskan pada pengolahan sumber daya alam, seperti kelapa sawit, bauksit, karet, kayu, nikel dan bijih besi, perikanan, serta perkebunan.

Dalam RUU Cipta Kerja, daya tarik KEK juga ditingkatkan melalui berbagai kemudahan dan pemberian insentif, seperti pembebasan atau penangguhan bea masuk untuk impor bahan baku, bebas pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah untuk barang konsumsi, dan kemudahan perizinan.

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengatakan, RUU Cipta Kerja mengubah kekhususan yang selama ini dilekatkan pada KEK. Salah satu kekhususan yang berubah tersebut perihal layanan perizinan. “Pegawai yang memberikan izin harus profesional. Perekrutan pegawai dibuka untuk non-aparatur sipil negara,” kata Enoh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, RUU Cipta Kerja paling tidak akan mengatasi empat hambatan investasi, termasuk di lingkup KEK. Keempat hambatan itu terkait tumpang-tindih regulasi pusat dan daerah, ketidakpastian proses birokrasi, efisiensi industri, serta koordinasi antar-pemangku kebijakan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan kontribusi nilai ekspor alat pelindung diri (APD) dan masker bisa mencapal 4,56 miliar dolar AS hingga akhir 2020.

Ini seiring kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor alat kesehatan tersebut. Pemerintah sempat melarang ekspor alat kesehatan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik. Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Namun, Kemendag memutuskan membuka kembali ekspor alat kesehatan tersebut dengan penerbitan Permendag Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produk dan diversifkasi produk pada sektor industri dalam negeri, sehingga kebutuhan terhadap APD dan masker pun mulai tercukupi untuk skala nasional.

Negara tujuan ekspornya beragam, antara lain Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, AfrIka Selatan, Belanda, Perancis, Australia, Singapura, dan Hong Kong.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan ini tidak harus berorientasi ekspor. Berdasarkan data Dewan Nasional KEK per Februari 2020, ada 11 KEK yang telah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan. Sebagian besar KEK difokuskan pada pengolahan sumber daya alam, seperti kelapa sawit, bauksit, karet, kayu, nikel dan bijih besi, perikanan, serta perkebunan.

Dalam RUU Cipta Kerja, daya tarik KEK juga ditingkatkan melalui berbagai kemudahan dan pemberian insentif, seperti pembebasan atau penangguhan bea masuk untuk impor bahan baku, bebas pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah untuk barang konsumsi, dan kemudahan perizinan.

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengatakan, RUU Cipta Kerja mengubah kekhususan yang selama ini dilekatkan pada KEK. Salah satu kekhususan yang berubah tersebut perihal layanan perizinan. “Pegawai yang memberikan izin harus profesional. Perekrutan pegawai dibuka untuk non-aparatur sipil negara,” kata Enoh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, RUU Cipta Kerja paling tidak akan mengatasi empat hambatan investasi, termasuk di lingkup KEK. Keempat hambatan itu terkait tumpang-tindih regulasi pusat dan daerah, ketidakpastian proses birokrasi, efisiensi industri, serta koordinasi antar-pemangku kebijakan.