JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bioenergi/biomassa saat ini dinilai belum maksimal, meskipun potensinya sangat berlimpah di tanah Air dan memiliki nilai emisi yang rendah. Karenanya, sejumlah pengembangan dilakukan, khususnya untuk sektor ketenagalistrikan dan tansportasi.  Apalagi pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Natonally Determined Contribution (E-NDC) untuk mengurai emisi GRK sebanyak 32% atau 358 juta ton CO2. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi bioenergi sumber biomasaa yang sangat luar biasa besar setara dengan 56,97 GW listrik. Tahun 2060, Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit energi terbarukan, dimana 60 GW berasal dari 700 GW pembangkit listrik bioenergi. (Yetede)

Pembiayaan investasi dengan skala besar dan memenuhi komitmen terhadap isu perubahan iklim, kebutuhan pendanaannya dapat dipenuhi melalui hadirnya bursa karbon di Indonesia. Korporasi pun melihat peluang itu sebagai alternatif penggalangan modal, termasuk memenuhi sasaran pengurangan emisi karbon ke depan. “Coba bayangkan, geotermal itu butuh investasi besar, risikonya juga besar, tapi jualannya listrik yang notabene sangat ketat diatur regulasi. Artinya, kalau transaksi karbon kredit di sini berkembang, harga bagus, bisa menghasilkan tambahan penghasilan bagi kami, tentu jadi sangat menarik mempercepat ekspansi,” ujar Presiden Direktur & CEO PT Supreme Energy, Nisriyanto. Supreme Energy merupakan pemain pembangkit swasta, Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP). Perusahaan itu tengah menggarap perluasan beberapa proyek geotermal yang berada di kawasan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, serta di kawasan Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatra Selatan. Nisriyanto bercerita, selama ini proyek energi baru terbarukan (EBT), memiliki banyak calon pembeli karbon kredit. Hanya saja, harga yang ditawarkan tidak cocok dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Senada, emiten energi dan tambang PT Indika Energy Tbk. (INDY) pun melihat keberadaan bursa karbon sebagai pelecut investasi ke sektor EBT. Ke depan, INDY berencana masuk bisnis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui Empat Mitra Indika Tenaga Surya. Wakil Direktur Utama dan CEO Grup INDY Azis Armand menuturkan hadirnya bursa karbon sebagai sinyal Indonesia menghargai setiap kegiatan penanggulangan iklim dari berbagai pihak, termasuk dari pelaku usaha. Pemain bisnis sektor transportasi seperti PT Blue Bird Tbk juga melihat kehadiran bursa karbon sebagai energi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Menurut Direktur Utama Blue Bird Adrianto Djokosoetono, munculnya bursa karbon sebagai bentuk dukungan terhadap kualitas lingkungan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang melihat bursa karbon sebagai cerminan pemerintah telah mengambil jalan yang tepat untuk mendukung transisi energi. Sementara bagi pemain IPP yang telah atau tengah mengembangkan EBT, hadirnya bursa karbon menjadi semacam insentif dan pemberi semangat baru untuk terus memperbesar investasi ke sektor EBT. Sementara itu, Ketua Asosia­si Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Zulfan Hilal melihat bursa karbon akan membawa efek berganda dari sisi semakin masifnya pembangunan pembangkit listrik hydro power. Direktur Investasi CarbonX Dessi Yuliana menjelaskan proyek karbon terdekat yang dikembangkan perusahaan berada di Kalimantan Barat sekitar 20.000 hektare, terbagi 10.000 hektare untuk kegiatan restorasi dan 10.000 hektare untuk kegiatan konservasi.

Transisi ke energi bersih dan keberlanjutan menjadi misi utama seluruh negara di dunia. Bagi Indonesia yang kaya akan potensi dan punya pertumbuhan ekonomi yang baik, transisi energi harus segera dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Co-head of Climate Change Asia Pacific HSBC, Justin Wu. Justin menjelaskan emisi nol bersih atau net zero emission kini menjadi target bagi 90 persen ekonomi di dunia. “Sudah ada kemajuan. Setelah kita menetapkan ambisi ini, kita harus merefleksikan bagaimana mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Dan ini hal yang sulit,” kata Justin. Menurut Justin, transisi energi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa energi hijau, ekonomi justru akan terhambat. Sebaliknya, proses transisi energi ini akan menghadirkan segudang potensi yang bisa menumbuhkan ekonomi. (Yetede)

Beragam tantangan dalam upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT di dalam bauran energi tidak membuat pemerintah kehabisan akal. Menyasar energi alternatif hingga menggandeng mitra pendanaan baru menjadi prioritas yang dutekuni pemerintah. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menggandeng Export Development Canada (EDC) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya inovasi dan pembangunan di sektor energi terbarukan. Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah mengatakan bahwa secara resmi kerja sama tersebut telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pada 26 September 2023 di Jakarta. “Melalui MoU ini, IIF dan EDC akan menjajaki peluang baru berupa potensi pembiayaan dan layanan konsultasi bagi perusahaan Kanada yang memiliki bisnis operasional di Indonesia,” katanya akhir pekan lalu. Senior VP Corporate and International Group EDC Sven List menyebut IIF memiliki pengetahuan dan keahlian yang andal dalam pembiayaan proyek infrastruktur, termasuk proyek energi terbarukan. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melirik besarnya potensi bioenergi sebagai salah satu sumber energi masa depan. Apalagi, bioenergi dapat dikembangkan untuk menggantikan energi fosil di sektor transportasi, ketenagalistrikan, industri, dan rumah tangga. “Indonesia mempunyai potensi bioenergi sumber biomassa yang sangat besar, yaitu setara dengan 56,97 GW listrik, dan pada 2060 Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan, di mana 60 GW berasal dari pembangkit listrik bioenergi,” kata Ego Syahrial, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi. Sementara itu, Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) mendorong pelaku industri untuk beralih ke energi biomassa dalam rangka transisi energi menuju bauran energi baru dan terbarukan. “Salah satu strategi pengembangan sumber daya energi terbarukan adalah melalui pemanfaatan bioenergi atau biomassa,” kata Ketua Umum MEBI Milton S. Pakpahan.

Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Indonesia memasuki babak baru dalam era perdagangan karbon seiring dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang dikembangkan PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon berlangsung pada Selasa (26/9). Perdagangan bursa karbon melalui IDXCarbon sudah berjalan hingga hari kesembilan pada, Senin (9/10). Sebagai ‘pemain’ baru, aktivitas perdagangan bursa karbon memang masih sepi. Pemain yang terlibat dalam aktivitas jual beli pun belum beranjak. Sejak pertama kali diperdagangkan, praktis baru Pertamina New and Renewable Energy yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dalam IDXCarbon, unit karbon yang diperdagangkan oleh Pertamina New and Renewable Energy itu terdaftar dalam Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sejauh ini, proyek Pertamina NRE itu satu-satunya yang tercatat di IDXCarbon. Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy sudah teregistrasi dalam data aksi perubahan iklim Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, melihat proyek yang teregistrasi di SRN PPI, prospek perdagangan karbon di Indonesia punya peluang menjanjikan. Data Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim mencatat sampai dengan 2021, terdapat 3.102 penanggung jawab dengan jumlah kegiatan aksi perubahan iklim sebanyak 9.317. Dari sisi kegiatan yang teregister tercatat 239 kegiatan, salah satunya yang dilakukan oleh Pertamina NRE. Kalkulasi kasar dari pemerintah, potensi nilai perdagangan bursa karbon di Indonesia diperkirakan hingga Rp3.000 triliun.

Direktur Utama Pertamina NRE Dannif Danusaputro mengatakan bahwa bahwa perdagangan perdana di IDXCarbon, Pertamina NRE berhasil memperdagangkan kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume sekitar 864.000 ton CO2e yang dihasilkan selama periode 2016—2020. Dannif menuturkan sebelum melakukan perdagangan di IDXCarbon, perusahaan yang akan melakukan aktivitas jual beli karbon wajib memiliki akun dan ketersediaan kredit karbon di Sistem Registri Nasio­nal (SRN) milik KLHK. Dari sisi sasaran yang hendak dituju dengan perdagangan karbon, Dannif menjelaskan terdapat dua hal yang ingin digapai. Pertama, perdagangan karbon merupakan satu prioritas Pertamina NRE dalam mendukung aspirasi net zero emission Pertamina serta aspirasi keberlanjutan dan transisi energi Indonesia. Kedua, Pertamina NRE ingin menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi karbon melalui partisipasi dalam perdagangan di IDXCarbon. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Advisory Partner Grant Thornton Indonesia Ciwi Paino mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembentukan bursa perdagangan karbon. Menurutnya kehadiran bursa karbon melengkapi instrumen-instrumen pengurangan emisi yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greepeace Indonesia Arie Rompas, skema carbon offset dan trading menjadi satu bentuk izin untuk terus melakukan polusi, dan mengalihkan perhatian dari upaya nyata mengurangi emisi.

Aksi meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional makin serius dilakukan untuk mendukung transisi energi. Perumusan tarif khusus untuk listrik dari konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi berbasis energi bersih pun disiapkan untuk menarik minat investor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hibrida untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, penggodokan opsi tersebut dilakukan untuk memastikan program konversi PLTD dapat dilakukan, sehingga bisa memastikan keberlanjutan pasokan listrik bersih. Tarif hibrida tersebut pun dinilai bisa menarik investor untuk ikut berperan dalam program konversi PLTD yang hingga kini banyak digunakan di wilayah terpencil. Menurutnya, Kementerian ESDM akan terus mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan lelang konversi PLTD di tengah upaya pemerintah menekan emisi karbon. Terlebih, saat ini harga minyak mentah dunia masih berada di level yang relatif tinggi. Untuk diketahui, PLN memang sedang melakukan lelang proyek dedieselisasi PLTD. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lelang program dedieselisasi tahap 1 itu bakal menyasar 94 lokasi yang terbagi ke dalam dua klaster, yakni wilayah barat dan timur Indonesia. Rencananya, PLTD yang masuk ke dalam program itu akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW).

Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut. Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD. Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 5.200 unit PLTD berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) di 2.130 lokasi yang akan dialihkan melalui program dedieselisasi tersebut dengan menggunakan tiga skema, yakni pertama, konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga EBT berkapasitas 500 MW. Kedua, konversi PLTD ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Ketiga, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Iwa Garniwa, Pakar Energi Universitas Indonesia, meminta pemerintah untuk memberikan insentif maupun subsidi terhadap tarif listrik dari pembangkit listrik EBT untuk memastikan konversi PLTD yang dilakukan saat ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), mengatakan bahwa pengelompokan wilayah dalam proses lelang konversi PLTD menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pengembang pembangkit listrik swasta. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang sempat mengatakan bahwa independent power producer (IPP) terus mengkaji peluang untuk ikut berpartisipasi dalam program konversi PLTD. “Para pengembang swasta tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu, feasibility study, analisa dampak lingkungan, ekspektasi return dari proyek konversi dan lainnya,” katanya.

Langkah terobosan diperlukan Indonesia untuk menggaet pendanaan proyek-proyek transisi energi yang membutuhkan biaya besar, misalnya dengan memadukan mekanisme pendanaan dengan kredit karbon atau monetisasi karbon sehingga diharapkan memberi keyakinan akan pengembalian investasi. Senior Partner and Managing Partner of McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan, di Jakarta, Rabu (4/10), mengatakan, pendanaan dan teknologi menjadi tantangan dalam percepatan transisi energi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema pendanaan, yang sesuai dengan cara Indonesia. ”Salah satu opsi ialah menciptakan kredit karbon (komoditas penurunan emisi yang diperdagangkan). Perlu diciptakan mekanisme agar karbon dimonetisasi sehingga memberi return of investment kepada para pengusaha,” ujar Tan.

Dari hitungan McKinsey, untuk seluruh Asia, diperlukan harga kredit karbon di atas 11 USD per ton CO2. Oleh karena itu, kata Tan, diperlukan validasi dan verifikasi kredit karbon tersebut sehingga diharapkan dapat mendanai secara tidak langsung proyeknya. Mengenai hibah (grant), imbuh Tan, akan bergantung pada pemberi donasi. ”Tentu kita tidak bisa mendikte. Namun, kita bisa mencoba ciptakan mekanisme pendanaan berbasis bisnis. Kalau harga kredit karbon 11 USD per ton dianggap valid, mungkin bisa menjadi perimbangan (offset) dari pajak karbon mereka, di negara-negara maju, misalnya,” katanya. Ia menambahkan, dalam mengembangkan transisi energi, bisa saja mengandalkan skema pendanaan tradisional, tetapi hasilnya tak akan bisa optimal. Oleh karena itu, perlu alternative yang membuat investasi masuk akal (make sense) dari sisi pengembalian investasinya. (Yoga) 

Deputi Bidang pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati tena Bolodadi mengatakan, Dato Sri Tahir telah mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan berkomitmen untuk membangun rumah sakit dengan investasi mencapai Rp500 miliar. “Tim Mayapada didampingi oleh tim OIKN langsung meninjau lokasi WP 1B untuk memastikan desain arsitektur sesuai kondisi topografi lahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan Rumah Sakit Mayapada segera terwujud untuk melayani masyarakat di IKN,” katanya, Rabu (4/10). Targetnya, kata dia, groundbreaking Rumah Sakit Mayapada itu akan dilaksanakan pada 1 November 2023, dengan estimasi pembangunan dapat dirampungkan pada April 2024. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Ber­usaha OIKN Indra Yuwana menyebut komitmen yang disampaikan oleh Mayapada Group membuktikan bahwa investor dalam negeri dalam posisi mendukung penuh megaproyek tersebut. Sebelumnya, OIKN menyampaikan beberapa investor swasta siap menggarap pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel dengan nilai sekitar Rp40 triliun.

Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon kembali terlihat ada transaksi. Sebelumnya, dalam empat hari terakhir perdagangan, bursa karbon sepi peminat. Sejak 27 September hingga 3 Agustus 2023, IDXCarbon tidak mencatatkan transaksi sama sekali alias nihil. Padahal Bursa Karbon Indonesia sudah resmi meluncur pada 26 September 2023. Merujuk data IDXCarbon, volume transaksi karbon mencapai 14 tCO2 pada Rabu (4/10). Sepanjang hari nilai transaksi itu mencapai sekitar Rp 974.400. Transaksi itu terjadi di pasar reguler. Hanya saja, harga unit karbon IDTBS mengalami penurunan dari Rp 77.000 per tCO2 menjadi Rp 69.600 per tCO2 di akhir perdagangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menuturkan bahwa pada dasarnya likuiditas bursa karbon tidak sama dengan bursa saham. "Dan karena ini masih dalam tahap awal, jumlah pengguna jasa juga belum cukup banyak," jelas dia, Rabu (4/10). Untuk menggenjot likuiditas, BEI selaku penyelenggara Bursa Karbon akan gencar sosialisasi dan pertemuan denga perusahaan yang potensial. "Dengan begitu, harapannya jumlah penawaran dan permintaan cukup banyak sehingga bursa karbon akan lebih likuid," kata Jeffrey.