Gerak cepat Indonesia memanfaatkan Conference of the Parties (COP) ke-28 the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk mengakselerasi transisi energi terganjal oleh sejumlah aturan yang perlu segera dibenahi. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meminta ketentuan pinjaman pemegang saham atau shareholder loan kerja sama antara swasta dan PT PLN (Persero) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 14/2017 direvisi, karena berpotensi menghambat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, mengatakan bahwa selama ini badan usaha diminta untuk menyetor modal lebih tinggi dibandingkan dengan PLN, meski porsinya kepemilikan saham dalam pembangkit listrik tidak boleh lebih banyak dari perusahaan setrum pelat merah tersebut. Selisih antara modal yang harus diberikan dengan kepemilikan saham tersebut nantinya memang akan dikembalikan oleh PLN maupun anak usahanya dengan mekanisme dicicil. Akan tetapi, hal tersebut bakal memberatkan investor yang memang berminat untuk mengembangkan EBT di dalam negeri. “Persoalannya bagi banyak pengembang, mereka pemilik saham minoritas tetapi diminta menyetor modalnya yang lebih besar, karena memberikan shareholder loan untuk PLN. Sementara itu, anak perusahaan PLN walau punya kepemilikan 51%, tapi tidak punya kemampuan finansial untuk menyertakan modal setara 51%,” katanya, Senin (4/12). Alhasil, equity partners yang digandeng PLN untuk membangun pembangkit listrik mesti menanggung sebagian ekuitas yang tidak mampu disertakan oleh PLN untuk suatu proyek, sehingga berdampak kepada return on equity-nya. Selain itu, beban modal yang diserahkan sebagian kepada mitra PLN juga dianggap bakal membuat proyek pembangkit listrik berbasis EBT menjadi tidak layak untuk didanai. Keluhan terhadap regulasi juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia Riza Pasikki, yang mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 belum menggunakan asumsi yang tepat dalam menentukan harga pembelian listrik dari independent power producers (IPP) pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Padahal, fasilitas yang dijanjikan pemerintah, seperti government drilling, pinjaman lunak, serta pendanaan pengeboran eksplorasi dari skema Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) masih terbatas untuk digunakan oleh investor. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk merevisi sejumlah aturan yang dianggap mengganjal pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT. Secara terpisah, PLN mengamankan empat kesepakatan penting ihwal percepatan peningkatan porsi dalam bauran energi nasional di ajang Cop ke-28. PLN pun diketahui berencana untuk mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) agar bisa mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 pada 2030. “Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dan memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi, serta investasi dalam menyelamatkan bumi,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ketiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar, sehingga diperlukan sistem jaringan terintegrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada masyarakat. Selanjutnya, PLN menyepakati kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk memanfaatkan project development facility yang dikelola oleh SMI untuk proyek-proyek pumped storage hydroelectric power plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia. Nantinya, KfW bersama SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk feasibility study, serta environmental & social scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4x250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2x250 MW. Terakhir, PLN bersama PT Cirebon Electric Power, Asia Development Bank, dan Indonesia Investment Authority atau INA mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035, lebih awal dari target awal yang ditetapkan pada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah dipastikan bakal mengumumkan divestasi 10% saham Freeport Indonesia dalam 2 pekan ke depan, karena proses yang harus dilewati kali ini tidak serumit sebelumnya. “Freeport Indonesia itu penambahan saham 10%. sekecil itu pasti akan lebih murah, dan angkanya akan saya umumkan 2 pekan lagi,” katanya, Senin (27/11). Pemerintah memang telah memastikan bakal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun , dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus , nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sementara itu, VP Corporate Communication Freeport Indonesia Katri Krisnati memastikan, Freeport Indonesia berkomitmen untuk menjalankan seluruh persyaratan dalam proses perpanjangan izin, termasuk pembangunan smelter di Papua dan divestasi 10% saham perusahaan. “Pembangunan smelter di Papua, serta penambahan saham pemerintah sebesar 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK Freeport Indonesia.”

Langkah pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan mengawali penghiliran migas demi transisi energi semakin nyata. Dimulainya operasi komersial (onstream) proyek strategis nasional (PSN) Tangguh Train 3 dan groundbreaking tiga proyek lain dari hulu migas dan turunannya menegaskan hal itu. Tangguh Train 3, yang akan menjadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia, diharapkan dapat berkontribusi signifikan untuk mendukung target nasional produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada 2030. Presiden Joko Widodo optimistis pengoperasian Train 3 dan pengembangan tiga proyek pengembangan Tangguh LNG akan mendukung daya tahan energi nasional. "Proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan Tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas pada tahun 2030," katanya di Teluk Bintuni, Papua Barat, Jumat (24/11). Proyek hulu migas dengan nilai investasi sebesar US$4,83 miliar atau setara Rp72,45 triliun itu berkapasitas 3,8 million tons per annum (MTPA). Alhasil, proyek gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat tersebut akan mampu meningkatkan produksi hingga 11,4 juta ton per tahun. Sementara itu, sederet proyek pada fase pengembangan selanjutnya dari Tangguh LNG juga mendukung upaya pemerintah untuk memenuhi pasokan gas nasional dan mencapai target emisi net zero emission pada 2060. Groundbreaking ketiga proyek itu yakni Ubadari Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) atau UCC; proyek penghiliran Blue Ammonia; dan Asap Kido Merah juga dilakukan secara langsung oleh Presiden. Di samping untuk memperpanjang usia lapangan gas, proyek pengembangan itu akan memanfaatkan teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon atau CCS untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Tangguh dan berpotensi menerima serta menyimpan CO2 pihak ketiga. UCC misalnya akan menjadi CCS Hub pertama di Indonesia dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 hingga 1,8 gigaton. Selain menghasilkan tambahan produksi gas, proyek ini akan menginjeksikan sekitar 30 juta ton CO2 sampai 2035 ke reservoir yang ada.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan sejumlah fasilitas migas baru tersebut akan menjamin ketahanan energi bangsa dan pencapaian program transisi energi menuju NZE pada 2060. “Proyek-proyek penghiliran tersebut merepresentasikan ketangguhan atau daya tahan industri hulu migas Indonesia dalam menjalankan tugasnya di tengah dinamika dan tantangan baik yang bersifat global maupun nasional”, ujar Arifin. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto berharap Tangguh Train 3 bisa beroperasi dengan kapasitas penuh di awal Desember sehingga semakin memperkuat neraca gas nasional dan mendukung kebutuhan domestik. Di sisi lain, tambah Dwi, proyek Lapangan Gas Asap Kido Merah akan memproduksi cadangan gas guna memenuhi kebutuhan industri nasional. “AKM akan produksi 369 MMscfd. Dari total itu, 115 MMscfd dipakai pabrik Pupuk Kaltim di Fakfak, sedangkan yang 254 MMscfd dipakai untuk menambah produksi LNG di Teluk Bintuni juga. Ada tambahan produksi gas sampai 2030,” pungkasnya. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan beroperasinya Train 3 dan groundbreaking tiga proyek pengembangan di Tangguh LNG menunjukkan sejumlah katalis positif bagi daya tahan energi nasional.

Perubahan perilaku masyarakat global untuk lebih banyak mengonsumsi produk yang menggunakan sumber daya yang berkelanjutan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memacu transisi energi lebih kencang.n Pertumbuhan permintaan terhadap produk yang menggunakan sumber daya berkelanjutan, termasuk energi bersih perlu diantisipasi agar Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dalam transisi energi. Terlebih, Indonesia diberkahi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang beragam dengan jumlah yang cukup besar. Azis Armand, Vice President Director & CEO PT Indika Energy Tbk. (INDY), mengatakan peralihan permintaan dari produk konvensional ke yang lebih hijau merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, transisi energi harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang optimal. “Mungkin tidak tahun depan, tetapi arahnya akan ada perubahan permintaan . Ini hanya masalah waktu saja, sehingga transisi energi ini hari kita manage dengan baik,” katanya dalam Bisnis Indonesia Business Challenge 2024, Kamis (23/11). Dia memaparkan bahwa lonjakan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas energi fosil hanya bersifat sementara, dan akan kembali ke level yang wajar. Hal itu terbukti dari pergerakan harga batu bara yang mulai merosot menuju long term price sebesar US$70—US$90 per metrik ton. Kepercayaan terhadap transisi energi tersebut juga yang membuat INDY mantap melakukan transformasi bisnisnya dari semula bertumpu pada batu bara menjadi lebih hijau sejak 2018. “Kami memulai dan menguatkan investasi kami di sektor green business, seperti EBT dan ekonomi hijau, serta melakukan divestasi beberapa bisnis yang terkait dengan batu bara,” ucapnya. Targetnya, 2 tahun ke depan porsi pendapatan INDY dari energi fosil dan bisnis hijaunya bisa seimbang. “Memang masih menantang, tetapi kami akan bekerja untuk mencapai target itu,” ucapnya. Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata pun menegaskan pentingnya pemanfaatan seluruh potensi EBT di pelosok negeri. “Saya ingin nantinya seluruh potensi EBT yang ada di seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan, dan saya yakin pasti bisa, karena sekarang teknologinya sudah ada.” Di sisi lain, energi fosil juga diyakini bakal tetap memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di dunia beberapa tahun ke depan. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef), mengatakan permintaan energi fosil di pasar global bakal tetap tinggi, meski sejumlah negara telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan transisi energi. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi umumnya memerlukan dukungan dari pasokan energi yang memadai. Apalagi, sektor-sektor ekonomi utama yang berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) global memiliki karakteristik padat energi. “Berdasarkan data, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan memerlukan pertumbuhan penyediaan energi 1,5%—2%.”

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic terkait dengan pembentukan mekanisme kerja sama bilateral untuk memajukan kolaborasi kendaraan listrik. Erick Thohir mengatakan, Indonesia dan Australia memiliki sumber daya mineral yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Kedua negara diketahui memiliki potensi untuk mengembangkan nikel dan litium sebagai mineral utama dalam baterai electric vehicle (EV). “Indonesia telah mengembangkan industri penghiliran nikel menuju ekosistem kendaraan listrik dalam 5 tahun terakhir. Telah ada 3 pabrik di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, bahan dasar prekursor baterai,” katanya, Kamis (23/11). Sementara itu, Australia memiliki 24% cadangan litium dunia, dan menyumbang 43% dari ekstraksi litium global pada 2022.

Kebutuhan jaringan kelistrikan yang masif untuk mendistribusikan listrik dari energi baru terbarukan atau EBT dalam transisi energi membuat pemerintah memasukkan kembali skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasukkan skema power wheeling dalam revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, setelah dihilangkan karena berpotensi merugikan keuangan PT PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa rumusan mengenai ketentuan kerja sama jaringan (open access) secara umum mengatur tentang keharusan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Kemudian, apabila pemegang wilayah usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui point-to-point, kerja sama pemanfaatan aset pembangkit listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilayah usaha lain. “Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi atau power wheeling,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11). Untuk pelaksanaan power whee­ling, kata Arifin, wajib dibuka akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang nantinya diatur oleh pemerintah. Skema power wheeling sebenarnya sempat ditarik dari usulan revisi Undang-Undang EBET lantaran mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ketika itu menganggap skema bisnis tersebut dapat merugikan PT PLN (Persero). Kala itu, Arifin sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET. 

Di sisi lain, skema power wheeling memang dinantikan oleh produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berpendapat bahwa skema bisnis power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit EBT. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi, hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang perlu dilakukan agar dapat membantu PLN untuk memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa power wheeling lebih menguntungkan produsen listrik swasta, karena bisa menjual langsung listrik yang dihasilkan ke konsumen, tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri. Persoalan jaringan kelistrikan atau grid berbasis energi baru terbarukan memang menjadi program prioritas yang akan diajukan oleh PLN untuk mendapatkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan kebutuhan anggaran hingga US$6,5 miliar dan target beroperasi secara komersial pada 2029, pembangunan grid EBT Sumatra—Jawa dianggap lebih urgen dibandingkan dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Terlebih, tidak banyak investor yang meminati proyek tersebut. Sekretariat JETP menilai kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara tersebut dapat menghambat proses transisi energi. Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan bahwa kebijakan DPO bermasalah karena menciptakan ilusi bahwa harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil padahal, harga komoditas emas hitam itu bergerak fluktuatif, sehingga menciptakan ketidakstabilan.

Upaya pemerintah melaksanakan transisi energi mendapatkan tambahan tenaga setelah Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Pascabertemu Presiden Joseph R. Biden, Indonesia dipastikan membawa pulang komitmen investasi miliaran dolar AS untuk salah satu aksi penanggulangan perubahan iklim tersebut.Kementerian Luar Negeri menyampaikan setidaknya ada enam dokumen kerja sama antarpemerintah (government-to-government/GtG) yang disepakati, termasuk kesepakatan pembentukan comprehensive strategic partnership, kerja sama di bidang kesehatan, ESDM, maritim, dan kebudayaan.Khusus untuk dunia bisnis, ada kesepakatan kerja sama dengan total nilai US$25,85 miliar guna mempercepat transisi energi melalui investasi pembangunan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), pengembangan kilang petrokimia, pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik, serta pembangunan modul dan panel surya di Tanah Air. Bahkan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga memastikan percepatan realisasi pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) yang sudah disepakati sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2022 di Bali. Kemitraan tersebut nantinya bakal memobilisasi pendanaan hingga US$20 miliar dari publik dan swasta. Presiden Jokowi pun merasa senang dengan komitmen ExxonMobil mengembangkan fasilitas CCS dan kilang petrokimia di Indonesia. Saat bertemu dengan Chairman ExxonMobil Corporation Darren Woods, Jokowi berharap investasi tersebut bisa membantu Indonesia memenuhi target net zero emission. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan pemerintah akan memfasilitasi rencana investasi ExxonMobil di Indonesia, karena perusahaan asal Negeri Paman Sam itu juga ingin mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan infrastruktur hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Dalam pengembangan fasilitas CCS, ExxonMobil menggandeng PT Pertamina (Persero) agar bisa mengoptimalkan potensi di Laut Jawa dengan potensi penyimpanan CO2 hingga 3 giga ton. Jack P. Williams, Senior Vice President ExxonMobil Corporation berharap kerja sama yang dilakukan oleh pihaknya dan Pertamina bisa mengurangi emisi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan seluruh kawasan.Hal senada disampaikan Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall yang menyebut rencana kerja sama itu bakal meningkatkan pertumbuhan industri domestik, serta kapasitas penangkapan karbon di Asia Pasifi k. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan, proyek tersebut berpeluang untuk menyimpan CO2 di wilayah strategis, dengan pengembangan CCS Hub di wilayah Jawa yang dekat dengan lokasi industri. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya kepastian kebijakan dan regulasi dalam proses realisasi investasi AS di Indonesia yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang.

Jakarta,ID-PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) meraih pinjaman sebesar US$ 480,1 juta atau ekuivalen dengan Rp 7,5 triliun untuk mendanai sejumlah aksi korporasi perseroan. Pinjaman yang diberikan oleh Medco Energi Global Pte Ltd (MEG) tersebut, merupakan hasil penerbitan surat utang senior (senior notes) senilai US$ 500 juta pada bulan lalu. Manajemen Medco Energi dalam keterangan resminya di jakarta (15/11/2023) menyebutkan, MEG adalah anak usaha langsung Medco Energi melalui Medco Starit Service Pte Ltd (MMT) yang merupakan anak usaha Medco Energi dengan kepemilikan tidak langsung melalui MSS. "Tujuan dari perjanjian pinjaman MEDC-MEG dan perjanjian pinjaman MEG-MMT adalah untuk mengalirkan  dana yang diterima dari surat utang 2029 untuk kebutuhan masing-masing perusahaan," tulis manajemen MEDC. Kedua transaksi tersebut mesing-masing mencerminkan 25,66% dari nilai ekuitas perseroan, dan merupakan bagian dari transaksi afiliasi. Karena baik MMT maupun MSS sama-sama perusahaan terkendali perseroan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU)  dengan tenaga batu bara menjadi salah satu penyumbang  polusi udara terbesar selain asap kendaraan bermotor. Hal tersebut sejatinya bisa diminimalisasi dengan penggunaan alat sistem udara untuk mengendalikan pencemaran udara atau disebut scrubber yang wajib dipasang pada industri  sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Intitute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa PLTU menyumbang emisi gas rumah kaca  yang mengandung karbon dioksida (CO2) dan sejumlah gas polutan diantaranya sulfur Oksida (Sox), nitrogen oksida (NOx) hingga Particulate Matters 2,5 (PM2,5) atau partikel udara yang berukuran kecil yang dapat masuk ke aliran darah manusia. "Bahwa benar PLTU itu mengeluarkan  namanya gas emisi rumah kaca CO2 tapi juga polutan. Polutan itu ada gas-gas SOX, NOX, dan Particulate Matter itu karena bisa masuk ke dalam aliran darah manusia," jelas fabby. (Yetede) 

Harga energi tertekan dalam sebulan terakhir. Kelesuan harga energi tertekan pelemahan permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang tengah bergejolak. Melansir Bloomberg , harga minyak WTI masih bertengger di bawah US$ 80 per barel sejak pekan lalu. Kemarin (13/11), minyak sudah turun 10,41% ke US$ 77,36 per barel dalam sebulan. Nasib batubara juga serupa. Harga batubara bergerak di bawah US$ 130 per ton dalam dua pekan terakhir. Dalam sebulan, harga batubara sudah turun 14,8% ke US$ 129,50 per ton, kemarin (13/11). Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong mengatakan, harga energi pada umumnya tertekan oleh penurunan permintaan. Selain itu, Research and Development ICDX, Taufan Dimas Hareva menambahkan, tertekannya harga energi juga akibat situasi geopolitik. Dengan situasi geopolitik saat ini, kedua analis juga menilai tekanan pada harga energi masih berpotensi berlanjut. Bbila perang Israel-Hamas tereskalasi akan berpotensi memberikan dukungan pada harga. Lukman memproyeksikan harga minyak mentah di akhir tahun berpotensi kembali ke US$ 80 per barel–US$ 85 per barel. Support harga minyak berada di level US$ 75 per barel, sehingga harga saat ini berada di level lower range. Sementara gas alam diperkirakan berada di level US$ 3 per mmbtu. Sedangkan target harga batubara di kisaran US$ 110 per ton–US$ 120 per ton.