Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada Selasa (26/9/2023) minggu depan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jambi, Senin (18/09/2023). Pada hari yang sama, OJK memberi izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Anggita Dewan Komisioner Nomor KEP-77/D.04/2023 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur  perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Di Bursa karbon tersebut dilakukan aktivitas jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca. Melalui perdagangan itu, tingkat emisi di bumi diharapkan  bisa berkurang. Merespon penyelenggara bursa karbon di Indonesia, Direktur PT Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Nelwin Aldriansyah menyampaikan, perseroan menyambut  baik hadirnya bursa karbon di Indonesia. (Yetede)

Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada Selasa (26/9/2023) minggu depan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jambi, Senin (18/09/2023). Pada hari yang sama, OJK memberi izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Anggita Dewan Komisioner Nomor KEP-77/D.04/2023 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur  perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Di Bursa karbon tersebut dilakukan aktivitas jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca. Melalui perdagangan itu, tingkat emisi di bumi diharapkan  bisa berkurang. Merespon penyelenggara bursa karbon di Indonesia, Direktur PT Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Nelwin Aldriansyah menyampaikan, perseroan menyambut  baik hadirnya bursa karbon di Indonesia. (Yetede)

Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada Selasa (26/9/2023) minggu depan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jambi, Senin (18/09/2023). Pada hari yang sama, OJK memberi izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Anggita Dewan Komisioner Nomor KEP-77/D.04/2023 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur  perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Di Bursa karbon tersebut dilakukan aktivitas jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca. Melalui perdagangan itu, tingkat emisi di bumi diharapkan  bisa berkurang. Merespon penyelenggara bursa karbon di Indonesia, Direktur PT Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Nelwin Aldriansyah menyampaikan, perseroan menyambut  baik hadirnya bursa karbon di Indonesia. (Yetede)

Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada Selasa (26/9/2023) minggu depan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jambi, Senin (18/09/2023). Pada hari yang sama, OJK memberi izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Anggita Dewan Komisioner Nomor KEP-77/D.04/2023 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur  perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Di Bursa karbon tersebut dilakukan aktivitas jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca. Melalui perdagangan itu, tingkat emisi di bumi diharapkan  bisa berkurang. Merespon penyelenggara bursa karbon di Indonesia, Direktur PT Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Nelwin Aldriansyah menyampaikan, perseroan menyambut  baik hadirnya bursa karbon di Indonesia. (Yetede)

Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mendapatkan titik terang. Rencana PT PLN (Persero) untuk memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi hijau mendapatkan respons positif dari para pelaku bisnis. Kondisi ini digadang-gadang dapat mempercepat proses substitusi bahan bakar fosil ke energi hijau khususnya di sektor kelistrikan Indonesia. Selama ini, investor kurang menaruh minat untuk menanamkan modal di Indonesia karena lokasi pengembangan EBT yang berada di daerah terpencil, dan harga jual listrik dari sumber energi hijau masih belum ekonomis. Padahal, nilai investasi untuk energi hijau sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas dari pembangkit listrik di Tanah Air mencapai 72 gigawatt (GW), di mana 38 GW menggunakan batu bara. Tentu saja, karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor energi hijau membuat pemerintah mencari berbagai cara mengurai tantangan tersebut. Mulai dari opsi pemberian insentif, kemudahan perpajakan, dan kebijakan yang ramah investasi energi hijau. Dari sedemikian banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, ternyata revisi Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 yang dilakukan PLN mendapatkan perhatian lebih. Penambahan EBT dalam RUPTL baru yang tengah dirancang bersama Kementerian ESDM itu mencapai 60 gigawatt (GW), dan sisanya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam RUPTL ini, total pembangkit EBT yang akan dibangun sebesar 20.923 MW. Hingga saat ini, tercatat jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), dan memasuki tahap konstruksi sebesar 5.259 MW (25,1%). Tak hanya di situ, Kementerian ESDM juga melakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya ditujukan untuk memberikan akses listrik pada daerah terpencil.

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) terus menggali potensi pendanaan hijau (green financing) untuk memperkuat kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Perseroan ditaksir memerlukan  total pendanaan sekitar US$ 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun. Pertamina Geothermal atau lebih dikenal dengan PGE, santer dikabarkan tengah melobi lembaga perbankan untuk memperoleh pinjaman (loan) bersifat berkelanjutan (Enveronmental Social Governance/ESG) sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp15,3 triliun. Bukan hanya itu, anak usaha PT Pertamina ini juga akan menerbitkan obligasi hijau (green bonds) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun. Direktur Keuangan Pertamina Georhermal Nelwin Ardiansyah menjelaskan, green bonds itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi panas bumi terpasang sebesar 350 megawatt dalam dua tahun kedepan. PGEO tengah berambisi menjadi operator panas bumi terbesar di Indonesia dan kedua di Asia dengan kapasitas produksi mencapai 1 gigawatt. Sampai saat ini, Nelwin menyebut, Pertamina Geothermal sudah memiliki kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt dan akan meningkat menjadi 1 gigawatt. (Yetede)

Ambisi net zero emissions kawasan Asia Tenggara membuat Asean Power Grid menjadi urgen untuk segera diimplementasikan. Interkoneksi jaringan kelistrikan lintas negara tersebut diyakini bisa meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.Hal tersebut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT di sejumlah negara.Indonesia yang memegang keketuaan Asean pada tahun ini pun terus mendorong implementasi Asean Power Grid dengan menjadikannya sebagai salah satu pilar dari program di sektor energi, sesuai dengan Asean Plan of Action for Energy Cooperation 2016—2025.Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyinggung secara langsung interkoneksi antarnegara Asia Tenggara sebagai bentuk dari tujuan Asean dalam menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan guna mendukung keamanan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan.Otoritas energi nasional tersebut memproyeksikan Asean Power Grid dapat menghubungkan berbagai sumber daya energi, termasuk EBT yang ada di Indonesia. Keberadaan proyek tersebut juga bakal membuka potensi industri ramah lingkungan dan pangsa pasar permintaan energi yang lebih luas. Gayung bersambut, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan tengah mendesain dan membangun Green Enabling Super Grid yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan Asean Power Grid.Keberadaan Green Enabling Super Grid tersebut diharapkan bisa mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik, dan mengakomodasi penetrasi variabel EBT yang sangat masif.Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan Green Enabling Super Grid bisa digunakan untuk menghubungkan transmisi lintas negara di Asean, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. “Super grid ini juga menyelesaikan problem intermitensi. Variable Renewable Energy di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya 8 GW [gigawatt] menjadi 28 GW, dan peningkatan pembangkit EBT sebesar 75% dari sebelumnya 22 GW (business as usual) menjadi 60 GW,” ucap Darmawan. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa Asean Power Grid dapat meningkatkan kolaborasi antarnegara Asean.“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan berkelanjutan untuk Asean dan Indo-Pasifik," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya mengawasi proses perdagangan bursa karbon. Dalam perdagangan perdana, akan ada 99 PLTU yang berpartisipasi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK menyebut, penyelenggaraan perdana unit karbon di bursa karbon ditargetkan akan dieksekusi pada akhir September 2023. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Beleid ini akan mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. "Ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon," jelas Hasan, dalam keterangan resmi, Senin (4/9). Dalam penyelenggaraan perdana bursa karbon akan ada 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, yang berpotensi ikut dalam perdagangan karbon. Jumlah tersebut setara dengan 86% dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Selain subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan dimeriahkan sektor lain, seperti kehutanan, perkebunan, migas dan gas (migas), industri umum, dan sebagainya. Penyelenggara pasar bursa karbon juga yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Untuk menjadi penyelenggara bursa karbon, perusahaan wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 100 miliar.