Laju ekonomi di sisa tahun ini mungkin saja tak mulus lantaran beragam tantangan domestik dan global. Kendati demikian, optimisme Indonesia masih membumbung karena roda penopang produksi manufaktur dan konsumsi yang bergerak selaras maju. Hal itu tecermin dari kinerja beberapa indikator ekonomi yang parkir di zona positif sepanjang semester I/2023. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juni 2023 di angka 3,52% (year-on-year/YoY). Angka ini pun berada dalam jangkauan target Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2023 yang dipatok sebesar 3,5%—4,5%. Selain berhasil kembali digenggam, normalisasi inflasi itu juga lebih cepat dari ekspektasi pemangku kebijakan yang memperkirakan pelandaian IHK akan terjadi pada kuartal III/2023. Sejalan dengan itu, sisi produksi pun mencatatkan peningkatan kinerja yang tampak dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur lansiran S&P Global yang mencapai 52,5 pada Juni. Sektor manufaktur pun eksis di zona ekspansi dan lebih baik ketimbang Mei di level 50,3. Sinyal positif juga ditunjukkan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang acap kali menggerakkan IHK. Kendati optimistis, rupanya pemerintah juga tetap menjaga kewaspadaan. Presiden Joko Widodo, Senin (3/7), mengingatkan kepada seluruh pembantunya untuk tetap mewaspadai aneka risiko yang berpotensi menyeret ekonomi nasional ke zona bawah. Kepala Negara meminta jajaran pemerintah untuk melakukan langkah strategis guna memastikan ekonomi Indonesia pada semester II/2023 tumbuh positif. Antara lain dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga serta menjaga ketersediaan dan harga bahan pangan yang berdampak pada inflasi. Merespons instruksi Kepala Negara itu, otoritas fiskal dan moneter di Tanah Air langsung tancap gas untuk terus memacu sektor-sektor pemantik mesin ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Ke­uangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun dari sisi moneter, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, mengatakan bank sentral akan terus memaksimalkan kerja sama dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan normalisasi inflasi meningkatkan keberanian pelaku usaha melakukan ekspansi karena efisiensi bisnis yang meningkat. Khususnya komponen energi, logistik, suku bunga acuan, dan tenaga kerja.

Pascagempa di Bantul, DI Yogyakarta, PT Pertamina (Persero) memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji aman. Selain infrastruktur energi tak terdampak gempa, pasokan BBM, elpiji, dan avtur di Yogyakarta dan Jawa Tengah juga lancar. ”Stok BBM, elpiji, dan avtur cukup sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam siaran pers, Minggu (2/7/2023). (Yoga)

Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan transisi energi di Tanah Air berjalan mulus, menyusul kemitraan dengan Just Energy Transition Partnership atau JETP belum juga membuahkan hasil sesuai harapan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi JETP baru akan memberikan hibah dan bantuan teknis sebesar masing-masing US$160 juta untuk mempercepat transisi energi di dalam negeri. Padahal, selama ini kemitraan tersebut menjanjikan pendanaan sebesar US$20 miliar dari publik dan swasta untuk mempercepat pencapaian pencapaian net zero emission di Indonesia, termasuk melalui upaya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah terus bernegosiasi untuk mengamankan porsi pendanaan murah transisi energi dari pakta iklim Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya tersebut. “Kalau hibah di angka US$160 juta, technical assistance [bantuan teknis] kisarannya sekitar itu juga. 

Nanti ada yang pasti US$10 miliar pinjaman komersial, rate-nya belum tahu sampai sekarang,” katanya, Selasa (27/6). Untuk hibah yang diberikan JETP, kata Dadan, hanya akan digunakan untuk feasibility study, karena tidak cukup untuk membiayai sebuah proyek penurunan emisi karbon. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, dana hibah dan bantuan teknis yang terbilang kecil itu bakal menyulitkan upaya pemerintah menyiapkan sejumlah proyek potensial yang didanai lewat kemitraan JETP. Di sisi lain, dana yang seharusnya dialokasikan untuk penyiapan proyek itu justru dapat membebani keuangan PT PLN (Persero), karena perseroan mesti menanggung ongkos penyiapan proyek potensial untuk dikerjakan dalam Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP. “Ini harus lelang proyek-proyek 4.000—5.000 megawatt [MW] per tahun, mana proyeknya? Apa yang mau dilelang kalau tidak dibuat studi. Masa PLN disuruh investasi lagi, PLN harus menyediakan capex untuk proyek baru,” ujarnya.

Upaya pemerintah mendapatkan bantuan pendanaan program transisi energi melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP) nampaknya masih harus melalui jalan berliku. Pemerintah harus mampu meyakinkan pihak pendonor terkait program-program yang berkaitan dengan transisi energi yang akan dilakukan. Pihak pendonor sendiri merupakan kombinasi dari multilateral development bank , bilateral, dan juga filantropi maupun hibah ( grant ). "Dana sudah secure by commitment, tapi implementasinya harus berjuang meyakinkan karena pada dasarnya ini komersial," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada KONTAN, Selasa (27/6). Menurut Dadan, dari US$ 20 miliar tersebut, yang sifatnya hibah buat mendanai transisi energi hanya US$ 160 juta atau Rp 2,4 triliun. Kemudian US$ 160 juta lagi merupakan dana bantuan teknis. "Dan, sebesar US$ 10 miliar atau Rp 150 triliun merupakan pinjaman komersial," ujar Dadan. Memang tak semua program transisi energi itu mengandalkan pendanaan JETP. Dalam KTT G20 di Bali, pemerintah juga mendapat komitmen pendanaan serupa melalui skema yang dinamakan Asia Zero Emission Community (AZEC). Mirip dengan JETP, skema pendanaan yang digagas Jepang ini meliputi proyek pengembangan transisi energi, seperti proyek EBT, pengembangan amonia, hidrogen, sistem kelistrikan, dan proyek teknologi penangkapan, utilisasi, serta penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization and storage (CCS/CCUS) dalam pengembangan lapangan migas. VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menilai, penting pendanaan proyek transisi energi di Indonesia. "Tapi kami tak khawatir jika proyek CCS tidak mendapat pendanaan," ujarnya, kemarin.

Pembahasan bursa karbon masih terus berjalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih meracik aturan terkait bursa karbon yang ditargetkan mulai berjalan pada September 2023. Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, saat ini belum ada pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara bursa karbon karena masih menunggu aturan terkait. Tapi, OJK membuka bagi para perusahaan untuk mendaftarkan diri menjadi penyelenggara bursa karbon. Syaratnya, harus merupakan perseroan terbatas yang memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Selain itu, penyelenggara bursa karbon harus berkedudukan hukum di Indonesia. Lalu, memiliki modal disetor paling sedikit Rp 100 miliar. Penyelenggara bursa karbon ini akan memfasilitasi perdagangan karbon dalam negeri dan atau luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Unit karbon yang diperdagangan meliputi, Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dan unit karbon lain yang ditetapkan oleh menteri terkait. "Untuk bursa karbon kami tunda karena waktunya sudah tidak memungkinan. Namun OJK sudah meminta untuk sesegera mungkin dibahas lagi," ujar Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun

JAKARTA,ID-Laporan transparansi pencapaian pengurangan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan, bisa menjadi langkah awal untuk mencapai target nol emisi karbon (net zero emission) global pada 2050. Melalui laporan yang dilakukan, baik secara sukarela maupun mandatory (wajib), perusahaan akan berlomba-lomba untuk membuat kemajuan dalam menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca mereka masing-masing. Bila kemajuan dalam menurunkan emisi karbon itu dilakukan secara konsisten bersama kekuatan-kekuatan lain, maka bumi bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan akibat pemanasan global (global warming) yang tak terkendali untuk menjaga agar pemanasan global tidak naik lebih dari 1,5 C dari suhu praindustri tahun 1800-seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement)- emisi perlu dikurangi sebesar 45% pada 2030 dan mencapai net zero emission pada 2050. "Apalagi pemerintah baru sign (target) penurunan emisi 29% di 2030. Makanya, entitas-entitas ini berlomba menyusun program dan strategi untuk menurunkan emisi," ujar Founder Bumi Global Karbon Fondation. Penghargaan diberikan kepada 114 korporasi baik yang tercatat di BEI maupun perusahaan nonterbuka. (Yetede)

JAKARTA,ID-Konsumsi energi nasional, dalam hal ini listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan gas diyakini akan meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan rumah tangga, usai Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perubahan status Indonesia dari pandemi menjadi endemi per 21 Juni 2023. "Dengan produktivitas dunia usaha yang semakin normal tentu berbagai kebutuhan energi baik itu listrik, gas, dan BBM akan semakin meningkat," kata WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada Investaor Daily, di Jakarta, kemarin. Dengan adanya kenaikan kebutuhan energi tersebut, kata Sarman, diharapkan bisa diantisipasi oleh pemerintah melalui BUMN, supaya dalam ketersediaannya, mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia  usaha. Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President Komunikasi Karporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto kepada Investaor Daily, PLN telah mendeteksi  fenomena pemulihan ekonomi pasca menurunnya angka Covid-19 disaat kegiatan ekonomi mendekati normal. Hal ini, kata dia, ditandai dari data beban dan peningkatan penjualan listrik sebesr 6,3% dari 257,6 TWh pada tahun 2021 pada tahun 2022. (Yetede)

JAKARTA,ID-Keberadaan smelter, khususnya  tembaga yang tengah dibangun dua perusahaan tambang raksasa yakni PT Freeport Indonesia nantinya diyakini mampu menjadi fondasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju, khususnya disektor industri. "Ini kesempatan melompat menjadi negara maju kalau bisa mengintegrasikan semua industri. Tugasnya negara memastikan integrasi terjadi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau smelter milik Amman Mineral yang berada di Sumbawa Barat, NTB, Senin (20/6/2023). Rombongan Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.30 WIB. Tururt mendampingi Presiden Ibu Iriana yakni Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Peninjauan pembangunan smelter itu sekitar 9 hari pasca diberlakukannya larangan ekspor mineral dengan pengecualian. Hanya konsentrat tembaga, seng, timbal, besi, dan anoda slime mendapatkan relaksasi lantaran progres smelter lebih dari 50% pada Januari 2023. (Yetede)

Indonesia sebagai negara dengan sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah ternyata masih menghadapi aral yang tidak mudah dalam mewujudkan gagasan green economy atau ekonomi hijau. Program transisi energi yang menjadi pilar penting dalam ekonomi hijau belum juga menghasilkan kemajuan berarti. Persoalan lain seperti jenis proyek energi hijau yang bakal dikerjakan, termasuk upaya menjaring investasi yang lebih besar, turut menjadi perhatian. Kendati masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah banyak membuat gebrakan untuk mengejawantahkan cita-cita ekonomi hijau. Menurutnya, dari sisi pembiayaan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah diselaraskan dengan tujuan pencapaian target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060. “Untuk melakukan transformasi energi ke hijau itu tidak semudah membalikkan tangan. Meskipun tujuannya baik untuk meningkatkan ekonomi agar konsisten dengan komitmen penurunan CO2, harus tetap dilakukan hati-hati,” tuturnya dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, Selasa, (6/6). HSE-CSR Manager Bayan Resources Dian Fiana Ratna Dewi mengatakan bahwa begitu gencarnya tuntutan masyarakat global tentang energi bersih menciptakan perubahan permintaan. “Produk tinggi emisi ini akan mengalami penurunan permintaan. Ke depan, kami akan menuju diversifikasi untuk energi yang ramah lingkungan. Kendati, masih perlu waktu yang agak panjang,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mencapai target nol emisi karbon tersebut, pemerintah menetapkan permintaan listrik di Indonesia dapat dipasok dari pembangkit listrik berbasis EBT dengan total kapasitas mencapai 700 gigawatt (GW). Adapun, pemanfaatan EBT hingga saat ini baru sekitar 12,5 GW dari potensi yang mencapai 3.000 GW. Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan investasi global untuk mempercepat transisi energi. Dia menilai, upaya menjaring investasi masih belum optimal karena masih banyak yang belum akrab dengan proyek energi hijau. Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengevaluasi proses transisi energi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui sejumlah kebijakan. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN hingga 2023 belum sesuai dengan target. Semestinya, kata dia, setiap tahun ada penambahan pembangkit energi terbarukan di sistem PLN.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan keterangan usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa (31/5). Dia bercerita banyak soal rencana investasi di kawasan industri hijau Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Papau Barat. Rencana investasi di kawasan industri hijau itu terkait dengan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. “Investasinya kurang lebih US$9 miliar,” kata Bahlil.Investor asal Inggris dan beberapa negara Eropa lain, disebut Bahlil terlibat dalam rencana pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik tersebut. Nama-nama korporasi yang disebut di antaranya Glencore dari Swiss, Envision dari Inggris, dan Umicore asal Belgia.Dengan pengembangan proyek itu, produksi baterai kendaraan listrik nantinya untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar luar negeri. “Ekspor untuk Eropa. Karena Inggris ikut, dia akan menjadikan hub untuk Eropa,” kata Bahlil.Presiden Jokowi mendukung rencana investasi itu. Bahkan, Kepala Negara memberi arahan agar investasi dipercepat dengan melibatkan korporasi pelat merah serta memperhatikan ketentuan perundangan.“Tadi arahannya, kami akan melakukan percepatan karena investasi ini akan dibangun dalam kawasan industri yang green energy, akan memakai tenaga angin di Sulawesi, di Bantaeng, dan segera dilakukan. Kemudian juga tambang nikelnya itu dari Papua dan prosesnya sekarang lagi berjalan,” katanya. 

Kebutuhan Indonesia untuk transformasi energi baru terbarukan (EBT) diperkirakan mencapai US$50 miliar dan US$37 miliar untuk pengembangan di sektor kehutanan, guna lahan, dan karbon laut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan transisi energi menjadi agenda global dalam mengatasi dampak krisis iklim. Indonesia turut mengambil peran dalam upaya transisi agar emisi karbon dari negara ini berkurang. “Transisi untuk negara berkembang, seperti Indonesia, haruslah adil dan terjangkau. Dalam hal ini kami akan selalu bekerja sama dengan global menawarkan proyek bersama untuk transisi energi. Karena transisi itu mahal, dan kami ingin katakan ini harus adil dan terjangkau,” ujar Febrio pada Rabu (31/5). Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyatakan pemerintah terus berupaya menarik investor global untuk berinvestasi di Indonesia, terutama dalam pengembangan teknologi hijau.