Industri hilir tekstik tumbuh 18,98% yoy. Namun industri hulu tekstil turun 1% yoy. Kemperin menduga, produksi kain nasional turun karena kain impor melimpah. Sebab, banyak importir memanfaatkan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk mendatangkan kain dari luar negeri dalam jumlah besar. Padahal, semula kebijakan PLB hanya untuk mendukung kebutuhan bahan baku tekstil pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mengamini dugaan Kemperin.

Pendapat berbeda tercetus dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Mereka menilai, produk tekstil impor naik karena tiga sebab. Pertama, tidak ada sinergi antara pelaku usaha sektor hulu, tengah, dan hilir. Kedua, impor kain naik karena kebutuhan konsumen meningkat. Ketiga, kemampuan produsen kain dalam negeri masih kurang. Mereka tidak leluasa mengerek kapasitas produksi karena aturan pengelolaan limbah cair sangat ketat.

Industri ban di dalam negeri masih harus mengimpor 50-60% bahan baku dari luar negeri untuk produksinya. Impor terpaksa dilakukan karena tidak tersedianya bahan baku tersebut di tanah air. Bahan baku tersebut diantaranya adalah carbon black, nylon tire coat, karet sintetis, kimia karet serta zink oksida. Misalnya, untuk karet sintetis industri ban di Indonesia membutuhkan sekitar 400 ribu ton per tahun namun hanya 120 ribu yang dapat dipasok dari dalam negeri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak akan memberikan ruang bagi para pengusaha nakal yang mempermainkan harga, termasuk pengimpor bawang putih. "Jangan ada yang bermain-main karena ada Satgas Pangan. Hingga kini, sudah ada 782 pengusaha yang kami proses hukum, 56 diantaranya pengimpor bawang putih dan telah masuk dalam daftar hitam', ujar Amran. Selain mempermainkan harga, ke 56 pengimpor bawang putih yang masuk dalam daftar hitam juga tidak mematuhi aturan wajib tanam dan berproduksi 5% sesuai Permentan No.38 Tahun 2018.

DKI Jakarta mengalami defisit kebutuhan bawang putih sebanyak 2.930 ton untuk selama bulan puasa dan lebaran. Di tengah defisit pasokan itu, PT Food Station Tjipinang Jaya belum juga memperoleh rekomendasi impor produk holtikutura (RPIH) dari Kementerian Pertanian. Untuk mengatasi kelangkaan sembari menunggu RPIH, DKI membeli barang dari importir.

Pasokan bawang putih dari importir mulai masuk ke pasar Jakarta kemarin sebanyak 1 kontainer atau 29 ton. Harga bawang itu ditetapkan Rp 30.000 per kilogram . Harga bawang putih di pasaran Jakarta sekarang Rp 60.000 sd Rp 100.000 per kilogram Saat ini, ada setidaknya 5 kontainer atau 145 ton yang akan didatangkan secara bertahap. Direktur Utama PT Food station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengakui, jumlah pasokan tersebut masih belum memenuhi selama puasa dan lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan izin impr bagi  PT Food station Tjipinang Jaya tetap dibutuhkan DKI untuk dapat memenuhi kebutuhan bawang putih.

Pemerintah mulai berusaha menurunkan harga bawang putih melalui operasi pasar. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mewajibkan importir bawang putih segera menurunkan harga yang kini melambung tinggi. Jika gagal, importir dikenai sanksi. Jika menemukan importir yang melanggar harga dan menyebabkan operasi pasar tak efektif, perusahaan itu akan dimasukkan ke daftar hitam. Mereka selamanya tidak akan mendapat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih.

Awal bulan ini, harga bawang putih di Jakarta menembus Rp 75.000 per kg, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp 100.000 per kg. BPS mencatat, sepanjang April lalu, harga bawang putih melonjak 35% dan menyumbang inflasi 0,09%. Pemerintah pun menggelontorkan bawang putih impor ke pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga bumbu dapur itu akan turun menjadi Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg. Bukan hanya bawang putih, harga bawang merah juga terbang. Jika awal Februari harganya Rp 28.850 per kg, maka awal bulan ini sudah melesat menjadi Rp 45.000 - Rp 50.000 per kg.

Bila lonjakan harga bawang putih relatif bisa dimaklumi, beda halnya dengan bawang merah. Pasalnya, produksi bawang merah jauh melebihi kebutuhan, bahkan Indonesia mengekspor 70.000 ton ke 6 negara. Berdasarkan hukum pasar, harga akan melonjak lantaran terjadi kekurangan pasokan. Apakah ada permainan di pasar ataukah pasokan tersedot untuk ekspor?

Ekspor memang membanggakan. Tetapi ekspor juga harus dihitung matang-matang, bukan hanya kuantitas tapi juga timing-nya, terlebih menjelang Ramadhan. Ekspor juga seharusnya disertai antisipasi 'permainan' di pasar dengan memastikan barang terdistribusi cukup di pasar, sehingga mempersempit ruang spekulasi.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk bawang putih bagi 19 importir swasta dengan total volume pengajuan mencapai 245 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga bawang putih nasional. Rekomendasi tersebut dikeluarkan bagi pelaku usaha yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban tanamnya sesuai aturan. Dari 19 improtir, 11 importir telah emndapatkan penerbitan RIPH dengan pengajuan 125 ribu ton. Dalam waktu dekat pasokan bawang putih nasional segera setidaknya 60 ribu ton dari Tiongkok dan sudah mulai masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok.

Perum Bulog tetap menantikan izin impor bawang putih sebesar 100 ribu ton sesuai hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian pada Maret lalu. Meski pemerintah sempat menetapkan Bulog sebagai pelaksana importasi bawang putih sebesar 100 ribu ton, persetujuan impor dari Kemendag belum diterbitkan. Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan PI kepada 8 importir swata dengan kuota impor sebesar 115 ribu ton.

Direktur utama perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pihaknya pun kini tidak bisa ikut serta melakukan upaya stabilisasu harga bawang putih. Menurut dia, hal tersebut membuat harga bawang putih terus naik seiring dengan pasokan yang kurang mencukupi. Ia mencurigai kartel-kartel bawang putih menjadi penyebab utamanya.

Pengamat ekonomi pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori menilai apabila pemerintah memberikan izin impor sebanyak 100 ribu ton kepada Bulog, impor kembali tetap akan diperlukan untuk memenuhi konsumsi nasional. Untuk diketahui, tingkat kebutuhan bawang putih nasional mencapai 500 ribu ton setahun sekitar 90% berasal dari impor.

Kalau benar seperti yang disampaikan Kemendag bahwa importir masih punya 115 ribu ton bawang putih sisa impor tahun lalu maka jika ditambah dengan impor kepada 8 importir 115 ribu dan kemungkinan Bulog 100 ribu totalnya masih kurang tutup konsumsi kita. Apabila bawang putih impor dari 8 importir swasta telah masuk, pemerintah perlu mengawasinya. Pengawasan dilakukan dari pendataan jumlah stok yang dimiliki importir hingga pendistribusianya. 

Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya kejanggalan seputar importasi garam industri aneka pangan dalam perkara dugaan praktik kartel yang tengah disidangkan oleh lembaga itu. KPPU sebelumnya menyatakan bahwa sebanyak tujuh perusahaan diduga melakukan praktik kartel dalam impor dan perdagangan garam industri aneka pangan sehingga mendongkrak harga jual. Adapun ketujuh perusahaan yang merupakan importir garam industri aneka pangan pada 2015 itu meliputi PT Garindo Sejahtera Abadi, PT Susanti Megah, PT Niaga Garam, PT Unicern Candi Indonesia, PT Cheetam Garam Indonesia, PT Budiono Madura Bangun Persada, dan PT Sumatraco Langgeng Makmur. Berdasarkan catatan Bisnis Indonesia, Laporan Investigator menyebutkan bahwa tujuh terlapor yang semuanya merupakan importir garam industri aneka pangan pada 2015 itu menyepakati alokasi impor garam setiap perusahaan, kemudian mengajukan izin ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Permintaan itu kemudian disetujui oleh para pemangku kepentingan dengan memberikan persetujuan impor garam industri aneka pangan. Investigator mengatakan, secara keseluruhan para terlapor menguasai 86% pangsa pasar. Jumlah iu, tergolong dominan dan tercermin dalam realisasi pasar pada kekuatan impor serta angka penjualan.

Tak kurang 40% jualan barang e-commerce saat ini merupakan cross border. Bagi pemerintah tentu merugikan karena dampaknya memperparah defisit neraca dagang. Namun anehnya, pemerintah malah memberi peluang derasnya barang impor dengan mendorong pembukaan Pusat Logistik Berikat (PLB) di mana-mana. Secara umum fasilitas PLB bagus, karena memberikan kemudahan pabean dan efisiensi logistik untuk aktivitas ekspor-impor. Sayangnya, PLB tak hanya menampung bahan baku, tapi juga bisa untuk barang jadi dan e-commerce. Alhasil, produsen ponsel bikin PLB untuk mengimpor besar-besaran produk terbarunya. Dengan maraknya penjualan daring, gerai ritel bakal terlindas. Begitu pula dengan nasib market place lokal, punah bila tidak ada keberpihakan pemerintah. Seharusnya PLB didorong untuk ekspor, bukan malah untuk menimbun produk jadi yang diimpor untuk dipasarkan di negara kita. Iklim demokratisasi perdagangan pun perlu dijaga, agar para unicorn bisa mendaki menjadi decacorn dan selanjutnya hectacorn - jangan sampai mengempis jadi kuda poni atau kecoak.