Meskipun harga saham di sektor energi Indonesia sudah mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang tahun, masih ada potensi bagi investor untuk mengoleksi saham-saham ini. Pada 12 September, indeks IDX Sector Energy menunjukkan pemulihan setelah sempat lesu, berkontribusi pada kenaikan IHSG yang menyentuh rekor baru. Menurut Martha Christina, Head of Investment Information di Mirae Asset Sekuritas, pemangkasan suku bunga oleh The Fed dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan permintaan komoditas.

Namun, prospek sektor energi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi China yang masih melemah. Rizkia Darmawan, analis dari Mirae, memperkirakan permintaan batu bara dari China akan meningkat pada 2024, tetapi mungkin menurun pada 2025. Maximilianus Nico Demus, Associate Director di Pilarmas Investindo Sekuritas, menambahkan bahwa penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan komoditas, tetapi situasi global dan keseimbangan supply-demand harus tetap diperhatikan.

Kedepannya, sektor energi, terutama saham seperti ADRO, PTBA, dan ITMG, tetap diharapkan memberikan peluang yang menjanjikan bagi investor, meskipun tantangan dari pasar global dan kondisi ekonomi tetap harus diwaspadai.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 memastikan stabilitas ketersediaan energi hingga 2035 melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE). Jenis energi yang diatur mencakup bensin, LPG, dan minyak bumi, dengan target cadangan masing-masing sebesar 9,64 juta barel untuk bensin, 525.780 metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.

Namun, sebagian besar cadangan ini akan dipenuhi oleh impor karena produksi domestik sudah sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa impor diperlukan karena produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan CPE. DEN memproyeksikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk memenuhi kebutuhan cadangan ini hingga 2035, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 memastikan stabilitas ketersediaan energi hingga 2035 melalui Cadangan Penyangga Energi (CPE). Jenis energi yang diatur mencakup bensin, LPG, dan minyak bumi, dengan target cadangan masing-masing sebesar 9,64 juta barel untuk bensin, 525.780 metrik ton untuk LPG, dan 10,17 juta barel untuk minyak bumi.

Namun, sebagian besar cadangan ini akan dipenuhi oleh impor karena produksi domestik sudah sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa impor diperlukan karena produksi dalam negeri masih kurang untuk memenuhi kebutuhan CPE. DEN memproyeksikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk memenuhi kebutuhan cadangan ini hingga 2035, yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

Pemerintah dan badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) berencana memenangkan anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp1,1 triliun, menjadi Rp203,4 triliun. Penyusuran subsidi energi tahun mendatang tersebut diyakini akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan, dengan menggunakan mekanisme yang sesuai. Salah satu mekanisme yang tengah disiapkan untuk penyaluran BBM adalah melalui pembatasan yang hingga saat ini dalam proses penggodokan. Anggaran subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis bahan bakar tertentu sebesar Rp26,7 triliun atau tetap, subsidi LPG 3 kg Rp 87 triliun, turun dari Rp90,2 triliun. Namun, pemerintah menyatakan penurunan alokasi untuk subsidi BBM disebabkan oleh perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 dari Rp 16.100 ke Rp16 ribu per dolar AS. “Dari pada menaikkan harga, dampaknya akan lebih besar. Maka yang harus ditempuh adalah pembatasan, hingga subsidi benar-benar tepat sasaran. Yang behak mendapatkan subsidi akan tetap memperoleh subsidi,” kata Pengamat Ekonomi dari UGM. (Yetede)

PEMERINTAH Indonesia menjadikan transisi energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembangunan hingga 2029. Dari sektor energi hingga transportasi akan mendapat percepatan. Terdengar menakjubkan. Tapi apakah hal tersebut realistis? Dalam beberapa catatan, upaya transisi energi ternyata masih menunjukkan pelbagai kendala. Selain masih banyak inkonsistensi dari pemerintah, masyarakat belum begitu memahami apa itu transisi energi.

Survei kami bersama tim Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memperlihatkan hanya 20,09 persen muslim Indonesia tahu tentang istilah tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, penting bagi pemerintah untuk mendudukkan segala kebijakan yang selaras dengan alam pikir masyarakat beragama, terutama kebijakan transisi energi yang membutuhkan pelibatan masyarakat. Keselarasan penting agar transisi energi Indonesia mendapat dukungan dan partisipasi yang masif dari masyarakat.

Kami mensurvei 3.045 responden muslim berusia 15 tahun ke atas dari semua provinsi di Indonesia seputar pemahaman mereka terhadap isu lingkungan dan perilaku ramah lingkungan, termasuk transisi energi. Survei ini memiliki margin kesalahan 2-4 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Melalui survei ini, kami menemukan bahwa pengetahuan masyarakat tentang transisi energi ternyata tidak menjamin pemahaman yang benar perihal konsep tersebut. Mereka yang menjawab, “Ya, tahu transisi energi”, ternyata tidak sepenuhnya memahami konsep transisi energi. (Yetede)

Pengembangan energi nuklir di Indonesia sudah di ambang pintu. Hal ini seiring dengan disahkannya rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemerintah dan DPR telah mencapai kata mufakat dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN. Dalam PP 79/2014 disebutkan energi pengembangan nuklir  merupakan pilihan terakhir. Artiannya nuklir mulai dimanfaatkan  jika pengembangan seluruh potensi  energi terbarukan masih belum cukup dalam pemenuhan  kebutuhan energi nasional. Dalam pengembangan KEN usulan pemerintah disebuttkan, PLTN mulai dibangun pada 2032 dengan kapasitas 250 megawatt (MW). Naskah revisi KEN versi pemerintah itu menekankan energi nuklir sebagai penyeimbang yang perlu dimanfaatkan. (Yetede)

Program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bukan perkara mudah. Sejumlah aspek diperhitungkan mulai dari kriteria PLTU hingga ketersediaan pembangkit pengganti, yang berasal dari energi hijau, menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Sejumlah pembangkit berbahan bakar batu bara telah diidentifikasikan pemerintah masuk dalam program penghentian operasi. Kementerian ESDM kini sedang menyiapkan kriteria teknis yang menjadi acuan dalam menentukan PLTU dan urutan pensiun. Pengamat Ekonomi Energi dari Unversitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan program pensiun dini pembangkit harus disiapkan secara matang. Menurutnya pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor ketika PLTU berhenti operasi. "Tentu yang pertama dari segi ekonomis pembangkit yang dihitung. Kedua, harus ada penggantinya dari energi terbarukan. Kalau itu kontiunitas suplai listrik belum disiapkan maka akan dikhawatirkan akan ada pemadaman," kata Fahmy. (Yetede)

Nasib skema power wheeling di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia. Skema ini akan dibahas pemerintah dengan  DPR dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Penyusunan RUU EBET ditargetkan rampung paling lambat akhir September 2024. Power Wheeling merupakan  skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi PLN. Artiannya pengembangan listrik swasta dapat menggunakan  jaringan transmisi  tersebut untuk mendistribusikan daya langsung ke pelanggan. Adapun mekanisme  yang berlaku saat ini yakni PLN membeli daya yang dihasilkan produsen listrik dan kemudian mendistribusikan ke pelanggan. Dalam rapat perdana dengan jajaran ESDM pada Selasa (20/8/2024), Bahlil mendorong agar rancangan EBET segera disahkan. Namun belum ada pembahasan detil mengenai power wheeling. Pasalnya, hal itu akan diulas lebih mendalam pada rapat berikutnya. (Yetede)

Pertamina bekerja sama dengan Hyundai Motor Company untuk mengembangkan ekosistem hidrogen di Indonesia sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Pertamina telah mengidentifikasi 17 lokasi pasokan hidrogen di Indonesia, salah satunya adalah proyek percontohan di Ulubelu yang ditargetkan memproduksi 100 kilogram hidrogen hijau per hari.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, Salyadi Dariah Saputra, menyatakan bahwa pengembangan hidrogen akan menjadi bagian dari portofolio bisnis energi bersih di masa depan dan memiliki potensi menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di kawasan. "Pengembangan hidrogen akan menjadi salah satu portofolio bisnis energi bersih di masa depan," ujarnya.

Selain itu, Hyundai juga optimis bahwa kerja sama ini akan mempercepat implementasi hidrogen di sektor transportasi. Sunny Kim, Presiden Hyundai Motor Asia Pasifik, mengatakan bahwa teknologi hidrogen telah dikembangkan Hyundai selama dua dekade dan berharap bisa mencapai masa depan berkelanjutan bersama Pertamina. "Kami berharap dapat mencapai masa depan yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi pada transisi energi di kawasan bersama-sama," ungkap Sunny Kim.