Opsi penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran untuk memberi ruang anggaran yang lebih longgar bagi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Salah satu opsi yang disoroti adalah pemberian subsidi energi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dianggap bisa menghemat hingga Rp200 triliun. Tim penasihat ekonomi Prabowo Subianto melihat subsidi energi yang saat ini berbasis komoditas rentan bocor dan kurang efisien.

Kementerian ESDM, melalui Agus Cahyono Adi, mengakui bahwa tujuan subsidi yang lebih tepat sasaran sejalan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini. Meski belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah saat ini dan tim Prabowo, Kementerian ESDM sedang mendalami skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi agar lebih efektif.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa subsidi energi dalam APBN 2025 akan turun sebesar Rp1,1 triliun, dengan total anggaran subsidi energi sebesar Rp203,4 triliun. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mencuatkan wacana penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memastikan distribusi subsidi BBM, khususnya Pertalite, lebih tepat sasaran.

Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Kebijakan ini diklaim akan menghemat anggaran Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran pemberian subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Wacana ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Pada pekan lalu, dia mengungkapkan, subsidi di era Prabowo akan langsung menyasar target melalui bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada komoditas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan target pemerintahan saat ini dan pemerintahan berikutnya tetap sama, yakni menyalurkan subsidi energi tepat sasaran. Meski demikian, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengatakan belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Prabowo terkait hal tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, Kementerian ESDM dan Komisi VII tengah menyusun formula kebijakan subsidi energi. Hanya saja, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penerima subsidi, perlu disempurnakan. Rencananya, untuk subsidi elpiji tabung 3 kilogram (kg) akan ditransfer langsung ke rekening penerima sebesar Rp 100.000 per bulan. 

Kemudian untuk bahan bakar minyak (BBM), subsidi akan diberikan kepada pengguna yang memiliki QR Code. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, pihaknya sebagai badan usaha milik negara (BUMN) akan mengikuti kebijakan pemerintah. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, pemberian subsidi secara langsung akan lebih tepat. "Subsidi energi langsung supaya lebih clear dalam mekanisme APBN-nya," kata dia, kemarin. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai, rencana perubahan mekanisme penyaluran subsidi energi belum tentu tepat sasaran. Pasalnya, selama ini penyaluran BLT masih ada salah sasaran yang signifikan. Dengan persoalan data yang belum akurat, ditambah fenomena penurunan jumlah kelas menengah, dia khawatir rencana kebijkan ini justru semakin memukul daya beli kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga mengingatkan pemerintah agar perubahan mekanisme penyaluran subsidi ke BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin serta aspiring middle class..

Sejumlah perusahaan Indonesia sedang gencar mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Target dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN adalah mencapai 60% bauran EBT pada 2025-2035.

Beberapa perusahaan besar berkomitmen dalam investasi panas bumi, termasuk Star Energy Geothermal, bagian dari Grup Barito melalui PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang berencana meningkatkan kapasitas dari 886 MW menjadi 988,6 MW. PT Ormat Geothermal Indonesia dan PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) juga sedang mengejar izin panas bumi untuk proyek di Toka Tindung dengan kapasitas 40 MW.

Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd., telah memulai eksplorasi panas bumi di wilayah Way Ratai, Lampung, dengan komitmen investasi sekitar Rp437,22 miliar. Menurut Direktur Utama PGEO Julfi Hadi, perusahaan ini berkomitmen mengejar target kapasitas 1 GW dalam dua tahun ke depan melalui berbagai proyek panas bumi, termasuk PLTP Lumut Balai Unit 2.

Sementara itu, PT Dian Swastika Sentosa Tbk. (DSSA), bagian dari Grup Sinar Mas, menyiapkan investasi sebesar US$400 juta untuk pengembangan dua blok panas bumi di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur. CEO Barito Renewables Hendra Tan menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pembangkit panas bumi guna memastikan masa depan energi bersih di Indonesia.

PERGANTIAN pemerintahan pada Oktober 2024 berlangsung di tengah situasi pembangunan yang genting, terutama di sektor energi. Pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan untuk memecahkan tiga dilema (trilema) energi yang kita hadapi: ketahanan energi, keterjangkauan harga, dan keberlanjutan. Tantangan ini, mau tak mau, harus dihadapi pemerintahan berikutnya sembari menjalankan berbagai agenda ambisius yang memerlukan sumber daya fiskal dalam jumlah signifikan, seperti program makan bergizi gratis. Dalam konteks ini, berbagai solusi untuk menjawab trilema energi itu sangat dinantikan.

Ide untuk memecahkan trilema energi sebenarnya sudah tersedia. Salah satunya lewat potensi penghematan energi yang paling menjanjikan, yakni mengurangi pemakaian bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik. Saat ini, ketergantungan terhadap bahan bakar diesel untuk pembangkit listrik menimbulkan beban signifikan terhadap anggaran negara. Pada 2020 saja, setidaknya duit senilai Rp 16 triliun dibelanjakan untuk 2,7 juta kiloliter bahan bakar guna menghidupkan pembangkit listrik di wilayah terpencil (Antara, Maret 2022). Pengeluaran tersebut, meskipun dimaksudkan untuk mendukung akses energi, justru mengalihkan sumber daya berharga dari prioritas pembangunan mendesak lainnya. (Yetede)

Peran penting batu bara, terutama antrasit, dalam industri baja dan transisi energi rendah karbon. Batu bara sering dikritik karena dampaknya terhadap lingkungan, tetapi antrasit, sebagai jenis batu bara peringkat tertinggi, memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan jenis lainnya seperti bituminus. Antrasit, yang hanya mencakup sekitar 1% dari cadangan batu bara dunia, sangat penting dalam proses produksi baja rendah karbon, khususnya melalui teknologi Electric Arc Furnace (EAF).

Menurut kajian Schobert dan Schobert (2015), antrasit lebih efisien dan menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan bituminus, menjadikannya pilihan utama dalam industri peleburan baja, terutama di Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah yang diprediksi akan meningkatkan kapasitas produksi baja dengan teknologi EAF. Salah satu langkah besar dalam sektor ini adalah akuisisi Atlantic Carbon Group, Inc. oleh PT Delta Dunia Makmur Tbk. melalui anak perusahaannya PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA). ACG merupakan produsen antrasit UHG terbesar kedua di Amerika Serikat, yang akan memperkuat peran antrasit dalam industri baja global, khususnya untuk kebutuhan baja rendah karbon.

Pemerintah berjanji memangkas  perizinan guna mempercepat pengembangan energi panas bumi. Pasalnya membutuhkan waktu hingga 6 tahun bagi investor untuk memulai konstruksi pembangkit listri tenaga panas bumi (PLTP). Padahal Indonesia memiliki potensi geothermal mencapai 24 gigawatt (GW).  Adapun saat ini kapasitas PLTP terpasang sebesar 2,6 GW. Geothermal merupakan pembangkit energi hijau dengan karakter menghasilkan listrik yang stabil dan tidak bergantung kepada musim atau cuaca. Berbeda dengan pembangkit energi terbarukan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu maupun pembangkit tenaga air.

Presiden Jokowi mengatakan potensi geothermal Indonesia yang mencapai 24 GW dilirik oleh banyak investor. Hanya saja pengembangan panas bumi tidak berjalan signifikan. "Ketahuan tadi ternyata untuk memulai dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya yang paling cepat dibenahi dahulu agar dari 24 ribu MW yang baru dikerjakan hanya 11% itu bisa di segera dikerjakan oleh para investor sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak. Kalau mau menunggu untuk memulai konstruksi saja 5-6 tahun, kalau orang enggak sabar, enggak mungkin mau mengerjakan," kata Presiden. (Yetede)

Pemerintah Indonesia berencana mempercepat proses perizinan pengembangan panas bumi (geotermal) yang saat ini memakan waktu hingga 6 tahun, guna meningkatkan investasi di sektor energi terbarukan ini. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mempercepat izin agar potensi 24.000 MW geotermal dapat dimanfaatkan lebih optimal. Meski Indonesia memiliki 40% cadangan geotermal dunia, hanya sekitar 11% yang telah dimanfaatkan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah akan memangkas syarat dan waktu perizinan untuk mendorong percepatan investasi. Namun, ada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jaringan listrik dan besarnya modal investasi yang diperlukan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Riza Pasikki, mengungkapkan bahwa tingginya risiko eksplorasi dan biaya modal membuat pengembangan geotermal tidak secepat energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, juga menyoroti bahwa pengembangan geotermal membutuhkan investasi yang lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Ia menyarankan pemerintah Indonesia meniru kebijakan progresif dari Filipina, yang berhasil menarik investor dengan pengurangan pajak dan subsidi bagi sektor geotermal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memberikan lampu hijau untuk pemanfaatan waduk dan bendungan sebagai tempat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Hendra Iswahyudi, Direktur Konservasi Energi di Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa keputusan ini dapat mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 14,7 gigawatt (GW). Menteri PUPR juga menyetujui peningkatan cakupan pemanfaatan waduk dari 5% menjadi 25%, membuka peluang besar untuk pengembangan PLTS terapung di 257 waduk di seluruh Indonesia, dengan potensi total mencapai 89,37 GW. Langkah ini diharapkan membantu percepatan transisi energi terbarukan di Tanah Air.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target net zero emission (NZE) pada tahun 2060. Sebagai produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, transisi energi dari batu bara ke energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia akan sulit diwujudkan secara cepat. Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara untuk pasokan listrik, di mana 62% energi listrik dihasilkan dari batu bara. Menurut Tiza Mafira, Direktur Climate Policy Initiatives, regulasi yang mendukung dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam sektor energi terbarukan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Beberapa negara lain di Asia, seperti Singapura dan Selandia Baru, sudah berada di jalur yang lebih baik, dengan bauran energi batu bara yang sangat rendah (1% dan 7%). Namun, Indonesia dan China menargetkan nol emisi pada 2060, sementara India baru pada 2070. Menurut Kishore Mahbubani, masalah geopolitik juga menghambat kerjasama global dalam mengatasi perubahan iklim, meskipun dunia menghadapi tantangan bersama. Sementara itu, Ravi Menon, Duta Iklim Singapura, menegaskan bahwa negara-negara Asia tidak perlu memilih antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, namun harus merumuskan jalur transisi yang tepat tanpa mengorbankan tujuan jangka panjang.