Pelaku industri pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap berharap mendapat kemudahan dalam proses perizinan agar bisa mengakselerasi penyerapan kuota kapasitas terpasang dari fasilitas tersebut yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah mengeluarkan kuota PLTS atap untuk periode 2024—2028. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap sebanyak 901 megawatt (MW), dan terus bertambah hingga 2028. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM No. 279/2024, pemerintah menetapkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap pada tahun depan sebanyak 1.004 MW, lalu naik menjadi 1.065 MW pada 2026, 1.183 MW pada 2027, dan 1.593 MW pada 2028. Penetapan kuota kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan itu pun dibagi ke dalam 11 klaster daerah, yakni Sumatra; Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur; Kalimantan Utara; Jawa, Madura, dan Bali; Sulawesi Utara dan Gorontalo; Sulawesi Bagian Selatan; Maluku dan Maluku Utara; Papua dan Papua Barat; Nusa Tenggara Barat; dan Nusa Tenggara Timur. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyambut baik penetapan kuota kapasitas terpasang tersebut, karena memberikan kepastian kepada pelaku usaha di dalam negeri. 

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan bahwa besaran kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang telah ditetapkan pemerintah menjadi sentimen positif bagi industri tenaga surya Tanah Air. Alasannya, pemerintah telah percaya diri mampu mengembangkan PLTS atap dengan kapasitas mencapai 1 gigawatt (GW). Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY) Jung Fan juga sempat mengatakan bahwa kuota yang lebar untuk pengembangan PLTS atap di dalam negeri diharapkan dapat membantu mengerek investasi pembangkit listrik berbasis EBT itu. Dia juga menilai bahwa periode 5 tahunan kuota kapasitas terpasang yang diberikan pemerintah bakal memberi kepastian bisnis bagi pengembang PLTS atap. Periode 5 tahun, kata dia, cukup ideal bagi industri PLTS dalam merencanakan strategi bisnisnya. Thio Ariyanto, Direktur perusahaan penyedia PLTS atap PT Investasi Hijau Selaras, mengatakan bahwa minat pemasangan PLTS atap di kalangan industri kian meningkat. Perseroan menargetkan bisa memasang setara 200 megawatt peak (MWp) pada tahun ini. Secara umum alasan pemasangan PLTS atap adalah untuk bisa memenuhi ketentuan bauran energi, meningkatkan citra perusahaan, hingga penghematan. 

“Terlebih ESDM sudah menerbitkan aturan baru,” jelasnya. Sementara itu, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengoptimalkan kuota kapasitas terpasang PLTS atap yang ditetapkan hingga 2028. Di sisi lain, Dion menjelaskan bahwa SUN Energy menargetkan dapat menambah kapasitas pemasangan PLTS atap sebanyak 200 MW hingga 2 tahun mendatang. Adapun, Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap penetapan kuota kapasitas terpasang PLTS atap untuk periode 2024—2028 dapat membantu capaian porsi EBT dalam bauran energi nasional pada 2025 yang ditarget sebesar 23%. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan bahwa untuk mencapai target porsi EBT sebanyak 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 diperlukan tambahan listrik dari pembangkit listrik berbasis energi bersih sebanyak 8—10 GW. Artinya, klaster daerah yang permintaan PLTS atapnya tinggi bisa mendapatkan kuota lebih banyak dengan memanfaatkan kuota dari daerah dengan minat yang lebih minim.

PT Pertamina (Persero) berhasil meningkatkan peran startegis dalam penyediaan energi Indonesia melalui pengelolaan dua blok migas raksasa, yaitu Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Kemampuan Pertamina dalam menjalankan operasi dan bisnis hulu migas di kedua blok ini membawa semangat baru dalam  simbol kebangkitan nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.  Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa  sejak alih kelola Blok Mahakam dan Blok Rokan, Pertamina mampu meningkatkan produksi migas sehingga berdampak pada kinerja operasional sektor hulu perusahaan yang lebih tinggi. "Blok Mahakam dan Rokan merupakan lapangan-lapangan migas mature. Melalui beragam inovasi dan penerapan teknologi yang tepat, Pertamina berhasil menahan laju penurunan produksi alamiah dan sekaligus meningkatkan produksi migas Pertamina yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi Indonesia," kata Fadjar.                                                     

Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi  Kementerian ESDM dengan PT Antam Tbk, khusus unit Geomin sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perpanjangan tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang baru pada Jumat (17/5/2024). Penandatanganan perjanjian kerja sama Tentang Penyelidikan Potensi Sumber Daya Mineral Logam ini merupakan amandemen  sekaligus perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PSDMBP Agung pribadi dan General manager Unit Geomin Muhammad Wafid dan Direktur Pengembangan Usaha PT Antam Tbk I Dewa Wirantaya. "Sebagaimana hasil kegiatan kerja sama yang diperoleh periode lalu, kami berharap kerja sama kali ini akan dapat memberikan daerah prospek mineral logam yang baru, sehingga pada gilirannya nanti dapat menambah sumber daya/cadangan mineral logam khususnya emas, nikel, bauksit maupun komoditas logam lainnya," kata Wahid. (Yetede)

Keberadaan perusahaan tambang tembaga, PT Freeport Indonesia, sangat strategis, tidak saja bagi provinsi dan kabupaten di Papua Tengah juga bagi negara Indonesia. Selain berkontribusi langsung secara ekonomi melalui pajak dan royalti, Freeport juga memberikan dampak tidak langsung berupa penciptaan ribuan lapangan pekerjaan, serta multiplier effect lainnya. Berkat Freeport pula, Indonesia bakal memiliki pabrik atau fasilitas pengolahan dan permunian (smelter) tembaga terbesar di dunia.

Tercatat, sepanjang 2023 Freeport menyetor sekitar Rp3,35 triliun dari laba bersihnya untuk Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kabupaten penghasil, dan kabupaten lain di provinsi Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya masing-masing mendapatkan Rp 160 miliar. Pada 2023, produksi tembaga Freeport sebanyak 1,65 miliar pound, serta 1,97 juta ounces emas. Dari kinerja operasi tersebut, PFTI berhasil mencetak laba bersih US$ 3,16 miliar atau setara Rp48,79 triliun. (Yetede)

Emiten yang bergerak di sektor energi, PT Xolare RCR Energy Tbk., siap membidik proyek pembangkit listrik milik PT PLN setelah sukses menyelesaikan pembAngunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Raja Ampat sebesar Rp25,53 miliar. Direktur Utama PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) Mochamad Bhadaiwi mengatakan SOLA telah merampungkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui anak usaha PT Bumiraya Energi Hijau (BEH) senilai Rp25,53 miliar. Menurutnya, PLTS berkapasitas 495 KWp dan 2.000 kWh baterai yang dikerjakan oleh anak usaha SOLA tersebut dimiliki oleh perusahaan pertambangan nikel di Pulau Gag, yakni PT Gag Nikel. Nantinya, keberadaaan PLTS tersebut menjadi sumber listrik bagi kebutuhan town site pertambangan nikel perusahaan yang dikendalikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) tersebut. Optimalisasi pemanfaatan sumber listrik dari tenaga surya itu diyakini bisa mengurangi konsumsi bahan bakar pada generator diesel berkapasitas 3x250 kWh. Bahkan, Bhadaiwi menyatakan bahwa penggunaan PLTS sebagai sumber energi terbarukan tersebut bisa menghasilkan listrik sebesar 876.76 MWh per tahun, sehingga bisa mengurangi emisi CO2 mencapai 527,83 tCO2 per tahun.

Saat ini, dia mengungkapkan SOLA menargetkan pengerjaan sejumlah proyek Independent Power Producer (IPP) PLTS di PT PLN (Persero) dan PLTS Atap untuk konsumen komersial/industrial dan residensial dengan skema zero capex. Selain itu, Perseroan juga tengah membidik proyek-proyek konstruksi pembangunan PLTS di Indonesia, sejalan dengan komitmen SOLA untuk menjadi salah satu pemain utama di bisnis EBT. erlebih lagi, tegas dia, kegiatan operasional perseroan sejauh ini juga tidak terlepas dari upaya mendukung program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur energi, terutama pengembangan solar PV. Seperti diketahui, energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi matahari di Indonesia mencapai 4,8 KWh/m2 atau setara 112.000 GWp. Akan tetapi, Kementerian ESDM mencatat pemanfaatannya hanya sebesar 10 MWp.

Bendungan Jatigede bersiap mengantisipasi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Cirebon-1 pada 2035 dengan menyediakan pembangkit listrik tenaga surya seperti yang sudah ada di Cirata. Kepala Unit Pengelola Bendungan Jatigede Yuyu Wahyudin mengatakan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi titik awal pemanfaatan energi terbarukan di bendungan yang dibangun pada 2008 tersebut. “Sekarang [eranya] energi hijau, harus yang baru terbarukan. Sementara itu, di Cirebon itu kan PLTU [Cirebon-1] menggunakan energi fosil. Sedikit demi sedikit akan dikurangi,” katanya kepada Tim Jelajah Tirta Nusantara Bisnis Indonesia, belum lama ini. Untuk diketahui, pensiun dini PLTU Cirebon-1 rencananya bakal dilakukan pada Desember 2035, lebih cepat dari rencana awalnya pada Juli 2042. 

Dalam prosesnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power dan Indonesia Investment Authority (INA) telah bersepakat untuk memensiunkan PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) tersebut. Rencananya, Yuyu menjelaskan PLTS Jatigede bakal memiliki kapasitas 100 MW, dan nantinya bakal melengkapi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sudah lebih dulu ada. Berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2023, pembangunan PLTS di Bendungan Jatigede akan dilakukan oleh PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha dari PT PLN (Persero). Tak tanggung-tanggung, nilai investasi untuk pembangunan itu disebut mencapai US$1 juta per MW, atau lebih dari Rp14 miliar. Vice President Pre-Construction PT PLN Indonesia Power Usvizal Zainuddin sempat mengatakan bahwa rencana pembangunan PLTS tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan menuju net zero emission.

Industri hulu minyak dan gas bumi terus ‘berjibaku’ untuk memastikan pemenuhan kebutuhan gas di dalam negeri di tengah tingginya angka penurunan produksi secara alamiah atau natural decline sejumlah lapangan. Otoritas hulu minyak dan gas bumi (migas) memastikan bakal terus meningkatkan produksi gas bumi di dalam negeri untuk menjaga keberlanjutan pasokan untuk industri. Keberadaan sejumlah proyek onstreammenjadi andalan untuk mengompensasi lapangan migas yang mengalami penurunan produksi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro mengatakan bahwa produksi gas bumi nasional bakal terus meningkat seiring dengan onstreamnya proyek Tangguh Train 3 dan Jambaran Tiung Biru. 

Berdasarkan perkiraan yang dibuat oleh SKK Migas, produksi gas bumi pada tahun ini akan mencapai 5.544 BBtud, dan meningkat menjadi 5.799 BBtud pada 2025, 6.576 BBtud pada 2026, 7.083 BBtud pada 2027, serta 8.198 BBtud pada 2028. Peningkatan produksi gas bumi tersebut bakal ditopang oleh sejumlah proyek besar yang bakal onstream dalam waktu dekat, termasuk Geng North di Kalimantan Timur, Abadi Masela di Maluku, dan Asap Kido Merah (AKM) di Papua Barat. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, Hudi memastikan SKK Migas bakal mengutamakan pasokan gas domestik. Hal itu tecermin dari 4.109,6 BBtud gas dari total 5.567,7 BBtud yang diproduksi per Maret tahun ini dialokasikan untuk pasar domestik.“Sebanyak 77% [gas yang diproduksi] dialokasikan untuk pasar domestik, dan selebihnya 1.258,1 BBtud atau sekitar 23% akan diekspor. Hal ini mencerminkan bahwa pasokan gas bumi untuk domestik dipastikan aman,” ujarnya. Kemudian, pemanfaatan gas untuk domestik liquefied natural gas (LNG) sebanyak 11,69%, sedangkan untuk keperluan lifting minyak mencapai 3,26%. 

Pemanfaatan gas di dalam negeri lainnya antara lain untuk domestik liquefied petroleum gas (LPG), bahan bakar gas (BBG), gas kota. Salah satu pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan adalah kesiapan infrastruktur gas untuk mendistribusikan gas dari wilayah yang memproduksi gas ke kawasan yang banyak menggunakan komoditas tersebut. Keterbatasan infrastruktur gas bumi di dalam negeri telah lama menjadi problem yang tidak kunjung selesai. Bahkan, pemerintah harus mengambil alih pembangunan pipa Cirebon—Semarang agar bisa segera dieksekusi. Keterbatasan infrastruktur gas tersebut membuat pemanfaatan gas di dalam negeri tidak optimal, karena lapangan migas yang terhubung dengan pipa gas saat ini sudah mulai mengalami natural decline. Indonesia Gas Society (IGS) pun menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pemberlakuan harga khusus untuk LNG sebagai alternatif dalam mengatasi defisit pasokan gas pipa saat ini. 

Chairman IGS Aris Mulya Azof berpendapat bahwa pemerintah dapat memberlakukan subsidi atau insentif fiskal untuk mendorong penggunaan LNG sebagai alternatif bagi industri yang mengalami defisit pasokan gas. Sementara itu, pemerintah perlu investasi yang cukup masif dalam pembangunan infrastruktur penyimpanan dan distribusi gas alam cair itu. Dengan demikian, akses dan adopsi pada LNG bisa lebih terjangkau untuk industri pengguna nantinya. Terlebih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah bakal melanjutkan program harga gas bumi tertentu atau HGBT pada tahun depan, sembari membangun dan memperkuat infrastruktur gas bumi di Tanah Air. Program HGBT belakangan memanas karena PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) harus mengatur pasokan gas untuk industri, karena penurunan produksi di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas.

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) bersama Eramet Indonesia melakukan studi potensial mineral kritis di dalam negeri. Studi ini guna memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraaan elektrik dan membantu mengembangkan  strategi industri kendaraan elektrik di indonesia. Eramet merupakan perusahaan pertambangan dan  metalurgi multinasional asal Prancis. Kemitraan ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama  oleh Kepala Pusat Sumber Daya Mineral dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi Kementrian ESDM Agung Pribadi dan Direktur Eramet Indonesia Bruno Faour, di Jakarta, Senin (6/5/2024). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Staf Khusus Menteri  ESDM bidang Percepatan Bidang Tata Kelola Minerba Kementerian ESDM Irwandy Arif dan Deputi Kepala Departemen Ekonomi Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia Pauline Leduc. "Studi bersama mengenai mineral-mineral kritis, terutama soal potensi cadangan litium di daerah  yang belum dikembangkan di Indonesia, belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya, studi ini berperan untuk memahami potensi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik dan membantu mengembangkan strategi industri kendaraan listrik di Indonesia," kata Irwandi. (Yetede)

Asosiasi Energi Surya Indonesia langsung melakukan memastikan kesiapan anggotanya untuk mengeksekusi kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS atap yang telah disepakati oleh PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari berharap kuota yang telah disepakati PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat dibarengi dengan adanya peta jalan pemasangan PLTS atap dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, PLN dan Kementerian ESDM telah sepakat untuk mematok kuota PLTS atap sebesar 3,375 gigawatt (GW) pada periode 2024—2025.Rencananya, besaran kuota itu bakal ditambah sampai dengan 2028, selepas kuota yang dialokasikan sebesar 3,375 GW itu habis diutilisasi pada 2025.Untuk diketahui, aturan anyar soal kuota PLTS atap tertuang dalam dalam Peraturan Menteri ESDM No. 2/2024. 

Lewat aturan itu, periode kuota mestinya ditetapkan secara berkala 5 tahunan lewat usulan PLN, sehingga periode kuota kali ini mestinya ditarik hingga 2028. Adapun, hitung-hitungan kuota PLTS atap itu tidak jauh berbeda dari target kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT dalam RUPTL pada 2025. Saat itu, total 3,6 GW kapasitas PLTS atap ditargetkan bisa masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional pada 2025. Lewat data Kementerian ESDM, akumulasi kapasitas pemasangan PLTS hingga akhir 2023 berada di level 573,8 MW.

Pendanaan, teknologi, dan SDM masih menjadi tantangan realisasi program transisi energi di Indonesia. Kerja sama dan dukungan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan lebih cepat. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, industri energi di Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan trilema energi, yakni isu ketahanan energi, keterjangkauan biaya energi, dan keberlanjutan lingkungan. Pihaknya berperan besar menjawab tantangan tersebut, sekaligus menangkal ancaman global karena faktor geopolitik dan fluktuasi pasar yang terus berlanjut.

”Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah atau perusahaan saja. Pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua pihak, termasuk mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa,” kata Nicke dalam acara Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2024 di ITB, Senin (6/5).

Nicke menyebutkan bahwa untuk memanfaatkan potensi penting Indonesia, Pertamina memainkan tiga peran penting dalam membentuk lanskap energi. Pertama, memastikan ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pasokan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, memobilisasi sumber daya domestik untuk mengurangi defisit perdagangan minyak dan gas dengan meningkatkan penggunaan sumber energi domestik. Ketiga, melakukan dekarbonisasi, efisiensi energi, dan transisi energi, dengan target emisi nol bersih (NZE). (Yoga)