Harga karet di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami kenaikan, seiring dengan membaiknya permintaan ekspor sejalan dengan diberlakukannya new normal.

Januari 2021, ini berdasar data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, per tanggal 7 Januari, harga karet pabrikan dengan K3 100 persen mencapai Rp 19.000 hingga 19.500 per kilogram.

Untuk harga karet stok gudang 15 hari dengan K3 62 sampai 65 persen harganya Rp 12.000 sampai Rp 12. 500. Harga Karet kering 3-7 hari dengan K3 hingga 58 persen harganya 10.700 hingga Rp 11. 200. Adapun harga karet basah panen dari petani di pabrikan dengan kadar 53-55 persen dihargai Rp 10.000 sampai Rp 10. 600.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Kadisbunak) Provinsi Kalsel, Hj Suparmi, menjelaskan saat ini harga karet sudah normal, dimulai sejak Agustus dan September hingga Januari ini stabil.

Harga karet di 5 kabupaten kota di Pulau Nias seragam mengalani kenaikan di tingkat pengumpul atau sering disebut toke. Saat ini harga karet kering mencapai Rp 9.300 hingga Rp 9.500 per Kg sementara harga karet baru disadap masih mengandung air di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 8.700. Sementara bulan lalu harga masih Rp 7.500 sampai Rp 8.000. Harga bisa berubah, tergantung jarak pengangkutan

Namun menurut Juni Telaumbanua, seorang agen pengumpul dikatakan, kenaikan harga pun sesungguhnya belum maksimal dapat menopang ekonomi petani, sebab harga karet saat ini belum dapat mengimbangi pengeluaran rumah tangga. “Beras ukuran 10 Kg saat ini Rp 120 ribu, petani akan lega jika harga karet Rp 20 per Kg,” jelasnya.

Petani karet di Sumatera Selatan tiga pekan terakhir merasakan harga terkerek naik meskipun belum signifikan. Menurut data Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, pada  minggu ketiga Agustus, rata-rata karet dengan kadar karet kering (K3) 100% mencapai Rp 15.835 per kg, lebih tinggi dibandingkan harga karet minggu pertama Agustus yakni Rp 14.789 per kg. Adapun rata-rata harga karet yang diterima petani swadaya pada minggu ketiga Agustus harga meningkat menjadi Rp 6.334 per kg.

Jumirin, petani karet di Banyuasin, mengakui adanya kenaikan harga karet di UPPB. Harga karet mingguan rabu pekan lalu Rp 8.300 per kg. Ini lebih baik dibandingkan harga karet pada periode sama bulan lalu yakni Rp 7.000 per kg. Namun harga tersebut belum memenuhi harga psikologi petani lantaran masih di bawah harga beras, harga ideal sekitar Rp 10.000 per kg.

Produksi karet menurun seiring terjadinya fenomena gugur daun hingga 40% ditingkat petani. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Alex Kurniawan Eddy mengatakan, di pasar ekspor harga bongkar (bahan olahan karet) di atas kapan (free on board) 1,31 dollar AS. Ini lebih baik dibandingkan harga karet Mei. Kenaikan harga ini disebabkan mulai menggeliatnya ekonomi di sejumlah negara importir terutama China, Amerika Serikat dan sebagian negara di Eropa.

Harga karet yang terus terpuruk membuat petani tidak lagi bergairah menyadap karet. Sebagian petani memilih membiarkan kebunya terbengkalai dan beralih ke pekerjaan lain. 

Ekspor karet remah dari Sumatera Utara pada kurun waktu Januari-Oktober 2019 menurun 9,7 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Rendahnya harga karet membuat petani enggan sehingga pabrik pengekspor karet kekurangan bahan baku.  

Penyerapan karet di dalam negeri didorong. Pemerintah mendorong penyerapan karet untuk industri dalam negeri termasuk penggunaan karet untuk campuran aspal untuk lima tahun ke depan mencapai 1 juta ton.  Hal itu untuk mengoreksi harga karet yang terus merosot. Padahal tidak ada pengurangan permintaan di level internasional. 

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, penurunan harga karet dari Rp 15.000-Rp 20.000 per kg pada 2013 menjadi sekitar Rp 6.000 saat ini merupakan anomali. Di satu sisi tidak ada pengurangan permintaan karet di level internasional. Namun, 3 negara produsen karet yang tergabung dalam Dewan Tripartit Karet Internasional yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat mengurangi volume ekspor karet.

Tiga produsen karet yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand sepakat mengurangi volume ekspor karet alam 240.000 ton selama 4 bulan di tahun 2019. Volume ekpor Thailan disepakati untuk dikurangi 126.240 ton, Indonesia 98.160 ton dan Malaysia 15.600 ton.

Indonesia dan Malaysia mengimplementasikan kesepakatan pengurangan volume ekspor karet mulai 1 April 2019. Sementara Thailand akan mengurangi volume ekspor karet mulai 20 Mei 2019. Salah satu alasan Thailand adalah mereka sedang pemilu sehingga berbeda waktu pelaksanaanya.

Terkait pelaksanaan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) 2019, Gabungan perusahaan karet Indonesia (Gapkindo) menyiapkan alokasi ekspor setiap daerah atau cabang yang diterkemahkan ke alokasi setiap perusahaan anggota secara proporsional sesuai dengan kinerja ekspor 2018.

Kendati pola pengawasan ekspor terus diperketat oleh pemerintah, masih terdapat celah yang dimanfaatkan para eksportir untuk mereguk keuntungan pribadi. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eskpor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengungkapkan, proses manipulasi atau kecurangan ekspor dengan skema aliran keuangan gelap (illicit financial), telah menjadi penyakit menahun dalam kinerja ekspor RI. Skema itu, menurutnya, salah satuny digunakan untuk menyiasati pajak yang terlalu tinggi. Kendati pengawasan ekspor telah diperketat, masih terdapat sejumlah celah yang diterobos oleh eskportir, salah satunya dengan melakukan manipulasi yang sistematis dengan para importir di negara tujuan. Praktik ini terus terpelihara salah satunya karena pajak penghasilan badan yang cukup tinggi. Tidak heran jika pengemplangan semacam ini terus terjadi dan meningkat. Praktik illicit financial tersebut, berdampak pada kinerja eskpor secara umum dan penerimaan negara. Data kinerja eskpor yang dimiliki pemerintah selama ini belum tentu mencerminkan transaksi nyata yang ada di lapangan sehingga berdampak kepada efektivitas kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Asiz Pane mengatakan, praktik manipulasi tersebut banyak dilakukan oleh para eksportir karet mentah Indonesia. Para eksportir nakal bekerja sama dengan importir di Singapura untuk memanipulasi volume dan nilai ekspor yang tertera di invois ekspor impor. Untuk itu, dia mendesak pemerintah memperketat pengawasan ekspor karet mentah Indonesia. 

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan, sejauh ini proses ekspor batu bara cenderung sangat ketat. Kendati demikian, dia tidak menampik adanya praktik nakal yang dilakukan oleh eksportir batu bara. Terdapat potensi eksportir bekerja sama dengan importir, yang salah satunya dilakukan dengan metode transfer pricing. Pola tersebut biasa dilakukan oleh dua perusahaan yang dimiliki oleh orang yang sama. Dalam hal ini, salah satu perusahaan berlaku sebagai eksportir dan yang lainnya sebagai importir. Apabila terjadi kecurangan dalam proses ekspor, seperti memp^raktikkan skema under-invoice, akan cukup mudah terdeteksi di pelabuhan negara tujuan. Hal tersebut akan dianggap sebagai salah satu bentuk dumping oleh negara tujuan. 

Adapun, berdasarkan riset dari The Prakarsa, sepanjang 1989-2017 Indonesia mengalami aliran keuangan gelap masuk dengan cara ekspor over-invoicing senilai US$101,49 miliar. Over-invoicing sendiri merupakan pencatatan ekspor yang melibihi nilai ekspor riil. Praktik ini biasanya dilakukan para eksportir nakal untuk mendapatkan fasilitas pengurangan pajak ekspor karena mengekspor dengan jumlah yang besar. Sementara itu, pada periode yang sama Indonesia mengalami aliran keuangan gelap keluar dengan cara eskpor under-invoicing senilai US$40,25 miliar. Praktik ini mencatat nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya tercatat di negara tujuan. Dengan demikian perusahaan membayar pajak pendapatan dan royalti lebih rendah dibandingkan dengan mencantumkan nilai riil. The Prakarsa mencatat, praktik itu dilakukan oleh eksportir di enam komoditas unggulan RI yakni minyak kelapa sawit, batu bara, udang-udangan, karet alam, tembaga, dan kopi. 

Dari riset tersebut, aliran keuangan gelap keluar terbesar terjadi pada komoditas batu bara. Selama 1989-2017, Indonesia kehilangan US$419,64 miliar dari praktik nakal tersebut. Selanjutnya, aliran keuangan gelap masuk paling besar berasal dari minyak kelapa sawit yang nilainya mencapai US$40,47 miliar, disusul oleh komoditas karet dan tembaga.

Sejak Januari hingga Februari tahun ini, harga minyak kelapa sawit (crude palm oil) terpantau 'meriang'. Terkadang harganya naik tetapi kemudian kembali turun. Selama periode itu pula, harga CPO belum terkabul merebut level tertingginya yang diraih pada 2017. Sebaliknya, pergerakan harga komoditas karet sejak awal tahun tampak terus merekah. Puncak kenaikan harga CPO saat itu didukung oleh sentimen positif adanya wacana pengembangan bahan bakar alternatif avtur dari CPO. Rencana itu cukup menggiurkan karena 60% dari produksi CPO akan digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Namun, setelah dilakukan uji coba hasilnya tidak sesuai. CPO tidak cocok digunakan untuk avtur. Bukan cuma itu, kampanye hitam pelarangan sawit dari Uni Eropa turut meredupkan pamor minyak sawit. UE mendiskriminasikan sawit dari minyak-minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak babi, dan minyak bunga-bungaan. Selain sentimen kampanye hitam, harga sawit juga terciprat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.
Nasib berbeda dialami komoditas jagoan Indonesia lainnya, yaitu karet. Penguatan harga karet belakangan ini sepertinya tak lepas dari peran negara-negara produsenuntuk memulihkan. Baru-baru ini, Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) sepakat untuk mengurangi ekspor sebesar 300.000 ton. Upaya yang mereka putuskan, dapat berpengaruh pada pasar karet dunia.

Arah kebijakan karet dari tahun ke tahun semakin jelas. Tiga kata kunci kebijakan tersebut adalah pembatasan ekspor, serapan karet di dalam negeri dan peremajaan tanaman karet. Tiga tahun belakangan, harga karet mentah dunia berkisar 1,3 dollar AS sd 1,6 dollar AS per kilogram atau sekitar Rp 18.200 sd Rp 22.400 per kg. Ditingkat petani harga berkisar antara Rp 4.000 sd Rp 7.000 per kg.
Indonesia akan fokus meningkatkan penggunaan komponen karet dalam infrastruktur seperti : jalan raya, bantalan sandar kapal di pelabuhan dan bantalan rel kereta api. Berbagai janji dibuat sejumlah instansi untuk menyerap karet dalam negeri.