Agresifnya upaya pemerintah meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional menempatkan PT PLN (Persero) dalam posisi yang ‘tidak nyaman’. Badan Pemeriksa Keuangan pun menyoroti kekurangan pendanaan yang dialami perusahaan pelat merah itu dalam mengejar target RUPTL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan terdapat kekurangan pendanaan atau gap funding senilai Rp108,67 triliun yang dicatat oleh PLN untuk membangun pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN pada 2021 dan 2022, kebutuhan investasi untuk proyek yang tertuang di dalam RUPTL saat itu masing-masing sebesar Rp78,90 triliun dan Rp73,10 triliun. Sayangnya, PLN hanya bisa mengumpulkan pendanaan sebesar Rp19,93 triliun pada 2021, dan Rp23,4 triliun pada 2022. Pendanaan itu dihimpun dari subsidiary loan agreement (SLA), project loan, penyertaan modal negara (PMN), dana internal, hingga result based loan & pay for result loan (RBL). Berdasarkan praktik umum keuangan, kedua rasio tersebut merupakan syarat wajib yang akan dinilai oleh lembaga pembiayaan. BPK pun menilai kedua rasio itu akan membuat PLN kesulitan untuk memenuhi covenant yang dipersyaratkan. Audit senjang investasi kelistrikan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada Kementerian ESDM dan instansti terkait lainya. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa inisiatif itu diharapkan bisa menjadi alternatif investasi lain yang saat ini dimiliki PLN. Adapun, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa perseroan tetap berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah direncanakan dalam RUPTL 2021—2030. Sementara itu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengatakan bahwa gap funding yang dicatat oleh PLN saat ini membuat eksekusi proyek dalam RUPTL 2021—2030 berpotensi molor.  “Adanya gap funding tentunya berdampak kepada realisasi pencapaian yang rendah,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang.

Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery Tuban masih menyisakan persoalan rumit setelah Rosneft Singapore Pte. Ltd. terkena impak ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perburuan mitra strategis pun dilakukan agar proyek senilai US$13,5 miliar itu bisa berlanjut. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut PT Pertamina (Persero) terus mencari mitra strategis untuk menopang aspek teknologi dan pembiayaan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Pasalnya, sanksi yang mengenai Rosneft telah menghambat akses pendanaan, teknologi, dan jasa konstruksi dalam proyek yang ditujukan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak atau BBM dengan kualitas standar Euro 5 di dalam negeri. Ketua KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina mencari mitra strategis yang bisa mendukung penyelesaian proyek GRR Tuban. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menagih kepastian investasi PSN itu sejak Juni 2023, setelah beberapa kali mengalami pengunduran. Hanya saja, hingga saat ini kepastian investasi proyek tersebut belum kunjung diteken. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sebelumnya menyebutkan bahwa kementeriannya masih memberi tambahan waktu hingga 2024 setelah tenggat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen mengatakan bahwa penyelesaian FID proyek GRR Tuban masih dalam progres untuk diselesaikan. Dalam kesempatan terpisah, Pertamina juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur dan akses lahan kilang seperti yang tertuang dalam kesepakatan perusahaan patungan atau joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Dukungan tersebut antara lain berupa pembangunan ruas Tol Tuban dan rel kereta api Babat—Tuban. Perseroan juga meminta pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik—Tuban, mengingat persetujuan pelebaran jalan yang sudah diperoleh saat ini hanya untuk sepanjang 3,6 kilometer dari target 10,5 kilometer. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman juga sempat mengatakan bahwa pengajuan mitra baru dilakukan sejak tahun lalu. Penambahan mitra baru menjadi hal strategis yang harus dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima oleh Rosneft. Adapun, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menuturkan bahwa posisi investasi Rosneft di Kilang Tuban saat ini masih terhambat akibat embargo dari negara-negara barat, padahal penyiapan investasi awal terkait dengan ketersediaan lahan sudah rampung. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pengalihan fokus pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Gerak cepat pemerintah merealisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization tidak membuat pengembangan salah satu energi terbarukan itu lebih mudah. Masih ada tantangan yang perlu diselesaikan agar benar-benar bisa diterapkan di Tanah Air. Sempat menggantungkan harapan yang cukup tinggi setelah keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai tim percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu malah membeberkan sejumlah persoalan yang menjadi concern-nya. Luhut memberikan perhatian khusus terhadap potensi gempa bumi yang banyak terjadi di Indonesia dalam pembangunan PLTN. Musababnya, Jepang sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan PLTN, masih direpotkan oleh dampak dari salah satu bencana alam tersebut. 

 Tingginya risiko dalam pengoperasian PLTN memang membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi untuk mengantisipasi beragam persoalan ke depannya. Apalagi, Indonesia berada di ring of fire yang rentan mengalami gempa bumi. Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran EBT. Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh Dewan Energi Nasional, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Berdasarkan peta jalan yang baru, Dewan Energi Nasional menetapkan target bauran EBT di rentang 19%—21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. Selanjutnya, bauran EBT dikerek ke level 25%—26% pada 2035, dengan asumsi PLTN pertama berkapasitas 250 megawatt (MW) beroperasi pada 2032. 

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membeberkan, lokasi pembangunan PLTN perdana di Indonesia rencananya akan berada di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Kapasitasnya direncanakan mencapai 500 MW. Salah satu calon investor yang akan mengembangkan PLTN di Indonesia adalah PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI). “ThorCon siap untuk memulai konstruksi pada 2024, dan mengharapkan dapat mulai beroperasi secara komersial pada 2030 sesuai dengan yang ditargetkan oleh DEN ,” kata Direktur Utama ThorCon Power Indonesia David Devanney beberapa waktu lalu. Direktur Pengaturan, Pengawasan Instalasi dan Bahan Bakar Nuklir Bapeten Haendra Subekti menyampaikan, berdasarkan hasil konsultasi 3S, ThorCon telah menunjukan hal konkret dan siap melakukan pembangunan PLTN pertama sesuai dengan persyaratan perizinan yang berlaku.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, pihaknya telah menerbitkan SNI 9164 Biometana untuk bahan bakar sejak tahun lalu bersama Badan Sertifikasi Nasional untuk memuluskan pemanfaatan bio-CNG sebagai pengganti LPG. Menurutnya, bio-CNG dapat dimanfaatkan untuk menggantikan LPG nonsubsidi yang banyak digunakan oleh sektor industri dan komersial, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam usaha pemerintah menurunkan impor komoditas tersebut. 

Pabrik yang dibangun oleh PT KIS Biofuels Indonesia tersebut merupakan bagian dari 25 pabrik bio-CNG lainnya, dengan total kapasitas 387.000 metrik ton. Sementara itu, CEO KIS Biofuel Indonesia Raghunath berharap Indonesia bisa menjadi negara penghasil bio-CNG terbesar di Asia. Berdasarkan catatan Bisnis, KIS Group menargetkan pembangunan 25 pabrik bio-CNG di Sumatra Utara dengan total nilai investasi mencapai US$110 juta. Pembangunan sejumlah pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024. Adapun, produk bio-CNG dari proyek itu akan dibeli dengan kontrak jangka panjang oleh PT Unilever Oleochemical Indonesia untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Baterai berbasis nickel manganese cobalt atau NMC diyakini masih dilirik oleh pelaku industri kendaraan listrik di tengah lesatan tren transisi energi di berbagai belahan dunia. Kemampuan menyimpan listrik yang dimiliki baterai berbasis nikel menjadi daya tarik utama. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut baterai NMC memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan baterai berbasis lithium ferro-phosphate atau LFP yang selama ini hanya dijadikan sebagai alternatif. Baterai berbasis NMC juga diklaim jauh lebih efisien dibandingkan dengan material lainnya. Hal tersebut dinilai akan membuat nikel tetap menjadi komoditas utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. 

“Baterai LFP itu density-nya tetap tidak bisa menandingi nickel-based. Baterai LFP akan membutuhkan ukuran yang lebih besar dibandingkan NMC, sehingga membuatnya tidak seefisien baterai berbasis nikel,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Selasa (23/1). Keunggulan baterai kendaraan listrik berbasis nikel tersebut, kata dia, membuat Tesla Inc. tetap menggunakan baterai NMC untuk mobil yang dipasarkan di Amerika Serikat. Alasannya, jarak tempuh lintasan di Amerika Serikat terbilang panjang, dan hanya bisa diatasi oleh baterai berbahan nikel. Kondisi berbeda terjadi di China, sehingga Tesla Inc. memutuskan untuk menggunakan baterai LFP untuk mobil yang dipasarkan di negara tersebut. 

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan mengatakan bahwa investasi baterai NMC dan LFP di dalam negeri berpotensi tetap tumbuh hingga 2040. Nurul beralasan bahwa pertumbuhan jangka panjang itu didukung oleh perkembangan pasar kendaraan listrik yang masih baru saat ini. Untuk diketahui, pabrikan mobil listrik bahkan yang telah beredar di Indonesia, seperti Wuling Air Ev dan Binguo EV, termasuk tiga model BYD Atto, Seal, maupun Dolphin belakangan menggunakan baterai LFP. 

Di dalam negeri, nikel menjadi salah satu komoditas penting yang terus diupayakan pengembangannya oleh pemerintah. Sejumlah insentif dan kemudahan pun diberikan pemerintah agar penghiliran nikel bisa memberikan nilai tambah untuk Negara. Sayangnya, nikel menjadi komoditas logam dengan kinerja terburuk sepanjang 2023, dan pergerakan harganya berpotensi tidak cepat pulih dalam waktu dekat. Dalam sebagian besar kasus pelemahan harga, kekhawatiran mengenai pengetatan pasokan atau bahkan kekurangan pasokan nikel terbukti tidak berdasar atau mungkin terlalu dini. 

Namun, kekhawatiran tersebut terutama terjadi pada nikel, pasar yang telah dibanjiri dengan gelombang material baru dari produsen utama Indonesia. Pertumbuhan permintaan juga memudar. “Pasokan nikel terus meningkat. Namun, konsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” tulis analis Huatai Futures dalam catatan yang diposting di laman resminya. Goldman Sachs Group Inc. mengatakan dalam riset tanggal 18 Desember 2023 bahwa harga nikel akan mencapai US$10.000 per metrik ton dalam waktu 12 bulan.

Pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air membutuhkan strategi khusus agar bisa menyiasat besarnya investasi yang harus digelontorkan oleh investor. Fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) harus dibangun secara terintegrasi dengan sumber karbon dioksida (CO2) yang akan diinjeksikan ke dalam reservoir. Dengan begitu, biaya pengangkutan dan penyimpanan karbon dari industri yang menghasilkan emisi bisa ditekan. Belladonna Troxylon Maulianda, Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture and Storage, mengatakan bahwa pemerintah harus menarik industri hilir saling berdekatan sebagai collective emitter untuk menekan biaya angkut karbon dalam suatu kawasan reservoir penyimpanan karbon. Belladona membeberkan, biaya investasi dan pengoperasian CCS di dalam negeri saat ini masih terbilang mahal, karena Indonesia belum memiliki teknologi dan kemampuan kapasitas manufaktur untuk membuat rantai pasok fasilitas itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri melaporkan bahwa biaya pengembangan CCS sebagian besar dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan CO2, yakni sekitar 73% dari keseluruhan biaya. Berdasarkan studi Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA), biaya penangkapan karbon sekitar US$45,92 per ton, dan penyimpanannya sekitar US$15,93 per ton. Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG) Lenita Tobing berpendapat, pengembangan CCS hub menjadi hal krusial untuk menjangkau keekonomian fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Di sisi lain, menurutnya, Indonesia diuntungkan dari segi geografis untuk mengembangkan CCS hub tersebut jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Hitung-hitungan BCG memperlihatkan potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton. Pemerintah sendiri saat ini tengah memperluas akses CCS ke luar wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan bakal rampung bulan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi jelas. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, perluasan sektor tersebut nantinya bakal memungkinkan industri di luar migas untuk ikut bertransaksi lewat skema CCS di dalam negeri, dan transboundary antarnegara. Di dalam negeri, sejumlah perusahaan migas kelas wahid, seperti BP, ExxonMobil, hingga Chevron sudah menyatakan minatnya untuk menjadi operator reservoir penyimpanan karbon. Menteri ESDM Arifin mengatakan, ketertarikan sejumlah perusahaan migas global itu dipantik oleh potensi kapasitas penyimpanan atau storage karbon yang terbilang besar dari beberapa lapangan migas yang telah habis dikuras.

Skema transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dalam mencapai titik keseimbangan antara target emisi  karbon netral dan menjaga daya beli masyarakat. Transisi yang dilakukan gardual merupakan solusi untuk mencegah terjadinya inflasi hijau (Greenflation). Demikian benang merah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Investor Daily  kepada sejumlah narasumber terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya greenflation dalam transisi energi. Mereka dihubungi secara terpisah pada Senin (22/1/2024). Adapun para narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Anggota Dewan Energi Nasional  (DEN) Satya W Yudha, Sekretaris  DEN Djoko Siswanto, ketua Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) Suyra Darma, Direktur Riset Institute for Development  of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, serta managing Director Enerfy Shift Institute Putra Adhiguna. Anggota DEN Satya W Yudha  mengatakan, DEN sudah melakukan mitigasi risiko  terhadap dampak yang ditimbulkan dalam transisi energi hijau. (Yetede)

Upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional tidak hanya mendapat tantangan dari eksternal, karena hingga kini masih ada kebijakan pemerintah sendiri yang membuat pengerjaan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi bersih jalan di tempat. Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN untuk sejumlah pembangkit listrik berbasis EBT masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar problem serupa tidak menjadi ganjalan di masa mendatang. Hal itu pun diakui oleh PT PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan. 

Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, mengatakan bahwa perseroan saat ini terus berupaya untuk melanjutkan dan mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Kementerian ESDM juga mengeluhkan sebagian besar proyek pembangkit listrik EBT harus terhenti saat memasuki masa negosiasi perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), karena beberapa lender dan badan usaha tidak berkenan dengan ketentuan TKDN menjadi bagian dalam negosiasi dengan PLN. 

“Beberapa lender atau calon pemenang lelang itu tidak menginginkan aturan TKDN, kemudian beberapa yang sudah mau PPA terkait dengan EBT ini karena ada TKDN, sehingga menunggu,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu.  Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana membeberkan bahwa setidaknya ada 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala dengan pendanaan akibat kebijakan TKDN. Dari jumlah tersebut, empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan senilai lebih dari US$1 miliar dari Asia Development Bank (ADB), Bank Dunia atau World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lainnya. 

Sementara itu, 10 proyek lainnya belum memiliki kesepakatan dari lender terkait dengan aturan TKDN yang masuk ke dalam PPA dengan PLN. Kesepuluh proyek itu adalah PLTA Bakaru 1 (126 MW), PLTA Bakaru 2 (140 MW), PLTM Kalibumi (6,35 MW), dan PLTM Lapai 1 (5,31 MW). Kemudian PLTM Riorita (2,67 MW), PLTA Watunohu (22 MW), PLTM Banangar (2,5 MW), PLTP Dieng 2 (55 MW), PLTP Patuha 2 (55 MW), dan PLTA Masang 2 (44 MW).  

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek pembangkit listrik berbasis EBT hingga akhir 2025. “Kami mengusulkan agar ada moratorium dulu untuk TKDN modul surya, proyek-proyek PLN yang besar-besar itu moratorium saja, misal kebijakan itu baru mulai diberlakukan pada akhir 2025,” jelasnya.

Industri batu bara nasional masih akan bergeliat hingga lebih dari satu dekade ke depan. Pemerintah memproyeksi produksi ‘emas hitam’ di dalam negeri bakal terus ada di kisaran 700 juta ton hingga 2035. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut batu bara masih akan menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, meski tren transisi energi terus mengemuka. Lana Saria, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan bahwa produksi batu bara nasional bakal ada dalam keseimbangan baru hingga 2035, sebelum mengalami penurunan produksi menjadi 250 juta ton per tahun pada 2060 yang ditetapkan sebagai tenggat waktu netral karbon Indonesia. “Kira-kira rata-rata bisa mencapai 700 juta ton per tahun, dan baru akan mengalami penurunan tingkat produksi secara bertahap setelah net zero emission pada 2060,” katanya, Selasa (16/1). Lana juga menyampaikan bahwa permintaan batu bara dari pasar domestik dan internasional tetap menguat di tengah kampanye transisi energi saat ini. Bahkan, produksi batu bara Indonesia sepanjang 2023 mencapai 775 juta ton, atau 112% dari target yang ditetapkan saat itu di level 695 juta ton. Dari jumlah tersebut, 518 juta ton di antaranya dilempar ke pasar ekspor, sedangkan 213 juta ton lainnya diserap oleh pasar domestik. Sementara itu, produksi batu bara nasional 2 tahun sebelumnya, yakni pada 2021 dan 2022 masing-masing berada di angka 614 juta ton dan 687 juta ton. Saat itu, porsi pasar ekspor mengambil bagian sekitar 435 juta ton, dan 465 juta ton secara berurutan. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 181,28 juta ton. 

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, rata-rata harga jual batu bara selama periode 2021 sampai dengan akhir Desember 2023 memang tetap kuat, kendati belakangan mulai terjadi penurunan minor. Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi bagian dari megaproyek 35 gigawatt (GW) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan batu bara di dalam negeri tetap tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa kondisi pasar batu bara yang masih oversupply hingga 2025 tidak menurunkan permintaan komoditas tersebut. Hal itu terlihat dari angka perdagangan batu bara termal yang terus meningkat di pasar global, meski pertumbuhannya tidak setinggi jumlah penambahan pasokan. Pembangunan smelter di dalam negeri, kata dia, juga membuat permintaan batu bara domestik terus meningkat. Hal tersebut ditambah dengan pensiun dini PLTU yang tidak kunjung terlaksana hingga kini. 

Singgih Widagdo, Ketua Umum Indonesia Mining & Energy Forum, memprediksi produksi batu bara pada tahun ini akan melampaui level 710 juta ton. Potensi ekspor batu bara ke sejumlah negara yang selama ini menjadi pasar utama Indonesia juga masih akan menguat, karena lambatnya progres transisi energi. Muhammad Wafid, Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengusahaan batu bara di era transisi energi agar tidak bertabrakan dengan arah kebijakan net zero emission. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tetap dapat dioptimalkan dan memberikan nilai tambah. Kementerian ESDM mencatat, Indonesia masih memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang melimpah, yakni masing-masing sebanyak 98,5 miliar ton dan 33,8 miliar ton. Saat ini, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM juga sedang menggali dan memetakan data potensi batu bara yang lengkap di Indonesia, sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan industri ‘emas hitam’ nasional. Lembaga tersebut juga sedang menggali potensi lain dari batu bara melalui inventarisasi jumlah batu bara metalurgi yang ada di Indonesia, untuk kemudian dioptimalkan nilai tambahnya di dalam negeri.