Pemerintah memastikan tarif listrik dan BBM bersubsidi tidak akan naik hingga Juni 2024. Namun rencana tersebut memberatkan beban APBN 2024 karena pemerintah bakal menaikkan anggaran subsidi energi.  Awalnya, tahun ini pemerintah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp 189,1 triliun dengan rincian Rp 113,3 triliun subsidi untuk BBM dan elpiji 3 kilogram serta Rp 75,83 triliun untuk subsidi listrik. Alokasi subsidi tersebut lebih tinggi dari realisasi belanja subsidi energi pada 2023 yang sebesar Rp 164,29 triliun. Anggaran subsidi energi pun diperkirakan membengkak lantaran pemerintah menahan kenaikan tarif listrik dan BBM bersubsidi.

Pemerintah menyampaikan rencana pelebaran defisit APBN 2024 untuk memenuhi kebutuhan anggaran subsidi tambahan, seperti pupuk dan energi, serta bantuan langsung tunai. Defisit anggaran APBN mulanya 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan diperlebar menjadi 2,8 persen, atau bertambah 0,5 persen. Adapun defisit tahun anggaran 2,29 persen ini sekitar Rp 522,8 triliun. Kebutuhan dana untuk menahan kenaikan harga BBM dan listrik berasal dari defisit anggaran tersebut. "Tambahan anggaran untuk Pertamina dan PLN itu akan diambil dari sisa saldo anggaran lebih ataupun pelebaran defisit anggaran pada 2024,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 26 Februari lalu. Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB. (Yetede)

Sikap pemerintah mulai melunak terhadap permintaan PT Freeport Indonesia untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini sampai Smelter Manyar mampu beroperasi penuh. Kementerian Ke­­­­uang­an memberikan sinyal positif terhadap kemungkinan pemerintah melanjutkan relaksasi ekspor konsentrat tembaga milik Freeport Indonesia, meski hingga kini belum ada keputusan final mengenai kebijakan yang terkait dengan penghiliran tersebut. Komitmen Freeport Indonesia melakukan commissioning di Smelter Manyar bakal menjadi acuan bagi pemerintah apakah nantinya bakal mengizinkan perusahaan untuk mengekspor konsentrat selepas Mei 2024 hingga akhir tahun ini. “Setelah Mei 2024 bagaimana, tentu kami mainkan antara relaksasi ekspor dan tarif bea keluar. Nanti internal pemerintah akan diskusi kembali,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani selepas kunjungan ke Proyek Smelter Manyar Freeport Indonesia di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Kamis (29/2). Askolani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bakal lebih fleksibel soal ketentuan ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan progres pembangunan smelter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menegaskan bahwa relaksasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia selepas Mei 2024 masih belum diputuskan oleh pemerintah hingga saat ini. Arifin menegaskan bahwa Kementerian ESDM masih menunggu realisasi dari komitmen Freeport Indonesia untuk mulai commissioning Smelter Manyar pada Mei 2024. Persoalan kuota ekspor konsentrat tembaga hingga akhir tahun ini menjadi isu penting, karena Freeport Indonesia membuka kemungkinan penurunan kapasitas produksi sekitar 40% pada rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2024, jika tidak mendapatkan izin ekspor konsentrat selepas Mei 2024. Wakil Presiden Direktur Freeport Indonesia Jenpino Ngabdi dalam kesempatan yang sama memastikan bahwa pembangunan smelter yang dikerjakan perusahaan telah berjalan sesuai dengan target.   

Sekadar catatan, pembangunan smelter tersebut merupakan mandat dari izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Freeport Indonesia juga diketahui telah menanamkan investasi hingga US$3,1 miliar hingga akhir Desember 2023. Proyek tersebut juga merupakan smelter tembaga kedua Freeport Indonesia, setelah membangun smelter pertamanya di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting Gresik. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia tersebut nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton, dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 ton per tahun. Produk utama smelter adalah katoda tembaga, emas, dan perak murni batangan, serta platinum group metal (PGM). Selain itu, ada juga asam sulfat, gipsum, dan timbal sebagai produk sampingan yang bisa dihasilkan smelter tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya Freeport Indonesia hingga 2026, dengan target produksi 63,16 juta ton bijih atau ore pada tahun ini, 77,52 juta ton pada tahun depan, dan 79,12 juta ton pada 2026. Upaya mendapatkan kuota ekspor konsentrat tembaga juga dilakukan oleh Freeport-McMoRan. Pada Januari 2024, Richard C. Adkerson, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoRan yang kala itu menjabat sebagai CEO Freeport-McMoRan, mengaku telah berbicara sedikitnya tiga kali dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal permohonan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat Freeport Indonesia. Menurut Richard, Presiden Jokowi bersama dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif memahami keperluan waktu perpanjangan ekspor untuk ramp up atau peningkatan produksi smelter Manyar saat selesai konstruksi pada Mei 2024 nanti.

PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) mengungkapkan kendaraan umum mengunakan bahan bakar gas (BBG) menikmati penghematan sekitar 55% setiap harinya. Adapun konsumen BBG merupakan kendaraan umum  seperti bajaj, taxi, angkot, dan Trans Jakarta. BBG memiliki emisi yang lebih rendah dari bahan bakar fosil lainnya, sehingga dapat menjadi alternatif  energi ramah lingkungan bagi kendaaraan. "Kendaraan yang paling banyak menggunakan BBG saat ini adalah kendaraan umum sekitar 90% kendaran tersebut, karena jumlah kilometer per harinya paling banyak. Saat ini harga BBH itu paling banyak. Saat ini harga BBG itu hanya Rp4.500 per liter jadi ada penghematan sekitar 55%," kata Direktur Utama Gagas Muhammad Hardiansyah dalam keterangannya di Jakarta.  Hardiansyah menuturkan Gagas terus mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas, untuk mendukung pemenuhan energi yang ramah lingkungan  untuk mencapai NZE tahun 2060. Salah satunya pengurangan emisi dari kendaraan bermotor, dimana emisinya sekitar 25-35% lebih rendah. (Yetede)

Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas Ariana Soemanto mengatakan, potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer diperoleh melalui perhitungan dengan mempertimbangkan potensi pada cekungan migas yang telah berproduksi, kedalaman 800—2.500 meter, ketebalan lebih dari 20 meter, porositas lebih dari 20%, permeabilitas lebih dari 100 mD, dan salinitas air formasi lebih dari 10.000 ppm. “Perhitungan potensi penyimpanan karbon pada saline aquifer sekitar 572 miliar ton itu skalanya ‘cekungan migas’. Kalau perhitungan potensi pada depleted oil and gas reservoir sekitar 4,85 miliar ton itu skalanya sudah ‘lapangan migas’,” katanya, Minggu (25/2). Dia menjelaskan, potensi tersebut merupakan high level assessment untuk kepentingan strategis. Selanjutnya, akan dilakukan dilakukan berbagai aktivitas migas lebih lanjut, seperti seismik, studi/pemodelan geologi geofisika reservoir, pemboran, rencana pengembangan lapangan termasuk studi keekonomian untuk meningkatkan keyakinan atas potensi itu. “Terkait dengan CCS dan CCUS, regulasi mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, hingga Pedoman tata kerja sudah ada. Peta Potensi penyimpanan karbon juga sudah ada,” ujarnya. Untuk diketahui, saat ini sudah ada Peraturan Presiden No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Selain itu,ada juga Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023.

Aksi agresif PT Pertamina (Persero) melakukan ekspansi ke luar negeri melalui sub holding-nya mesti diperketat agar tidak memunculkan problem di kemudian hari. Transparansi dan konsistensi dalam penerapan good corporate governance atau GCG menjadi salah satu kunci yang bisa memuluskan aksi korporasi itu. Langkah Pertamina memburu cadangan minyak dan gas bumi (migas) di sejumlah blok dan lapangan luar negeri mendapat tantangan dari sejumlah dugaan penyelewengan yang diusut oleh penegak hukum. Beragam pembenahan perlu dilakukan agar aksi yang sebenarnya bertujuan positif tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu, sehingga memunculkan konsekuensi hukum. Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan Pertamina perlu melakukan kajian detail mengenai potensi sumber daya dan cadangan migas yang disertai dengan tingkat risiko sebelum memutuskan untuk mengakuisisi lapangan migas di luar negeri. Meski begitu, Pri Agung juga menjelaskan setiap aksi korporasi yang dilakukan perusahaan, termasuk Pertamina sebagai BUMN memiliki risko. Untuk itu, perlu kesepahaman mengenai risiko tersebut oleh seluruh pemangku kepentingan dan pengambil keputusan. Menurutnya, upaya Pertamina melakukan ekspansi ke luar negeri sebenarnya perlu mendapat dukungan dari semua pihak, karena cadangan migas nasional makin terbatas. Hal itu membuat peluang untuk bisa menemukan lapangan besar dan menambah produksi nasional makin kecil. Pada tahun lalu, perusahaan memenangkan lelang baru blok minyak produksi di Gabon, Afrika Barat. 

Aset produksi itu diperkirakan memiliki potensi cadangan minyak mencapai 45.000 barel per hari (bph). Terbaru, pada Januari 2024 perusahaan melalui PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi (PMEP) juga berhasil memenangkan lelang blok eksplorasi SK510 di Malaysia. Anak perusahaan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), yang berafiliasi dengan PHE, itu menggenggam hak partisipasi (participating interest/PI) sebesar 25%. Selain itu, Pertamina Hulu Energi sebagai sub holding upstream juga tengah menjajaki pengelolaan blok migas potensial di Amerika Selatan dan Afrika. Akan tetapi, aksi yang telah dilakukan BUMN holding energi tersebut tidak lepas dari dugaan rasuah. Dalam catatan Bisnis, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (LHP PI) BPK yang diserahkan kepada KPK belum lama ini, mengungkap kasus akuisisi perusahaan migas Prancis, Maurel & Prom (M&P), terindikasi bermasalah. Wakil Ketua BPK Hendra Susanto berharap agar LHP PI mengenai akuisisi M&P oleh Pertamina itu bisa dimanfaatkan oleh KPK untuk memproses lebih lanjut kasus itu ke tahap penyidikan. Artinya, dugaan rasuah mengenai akuisisi itu sudah diendus oleh KPK di tahap penyelidikan. Untuk diketahui, wilayah kerja operasional M&P hampir seluruhnya berpusat di Afrika, terutama di Tanzania, Gabon dan Angola. “Akuisisi sumur minyak di salah satu negara di Afrika. Sudah lama diselidiki. KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit investigasi,” kata Wakil Ketua KPK itu kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. “Pertamina juga berkomitmen menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip GCG dan aturan berlaku,” demikian keterangan VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada Bisnis. Adapun, M&P saat ini memiliki kegiatan produksi dan eksplorasi di Prancis, Italia, Kolombia, Venezuela, Nigeria, Gabon, Angola, Namibia dan Tanzania.

PLN melalui sub holding PLN Energi Primer Indonesia menjajaki kerja sama dan kolaborasi strategis dengan JERA di bidang gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan energi hijau lainnya, mulai dari pasokan, optimasi rantai pasok, hingga infrastruktur lainnya untuk mendukung kinerja perseroan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kerja sama tersebut nantinya bakal menitikberatkan pada sejumlah aspek, seperti pengadaan, optimasi pasokan, pengembangan midstream LNG, serta pengembangan sumber daya manusia untuk aspek komersial dan pasar LNG. Kemudian, kerja sama kedua perusahaan juga mencakup pengembangan dan optimalisasi potensi amonia hijau atau biru, dan hidrogen hijau atau biru untuk proyek penggantian bahan bakar fosil di pembangkit listrik. Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menambahkan, gas berperan sebagai substitusi bahan bakar minyak dan batu bara dalam jangka pendek dan dalam jangka menengah di pembangkit listrik. Untuk jangka panjang, gas atau LNG memegang peranan penting dalam transisi energi untuk melengkapi pengembangan energi terbarukan. Executive Officer, Head of the Platform Business Group JERA Shinsuke Nakayama mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung PLN EPI dalam mengembangkan rantai pasok energi primer yang andal untuk Indonesia.

Proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan membawa harapan baru bagi pemenuhan liquefied petroleum gas atau LPG di dalam negeri. Selama ini, pemerintah mengandalkan importasi agar bisa mencukupi permintaan komoditas itu.n Pemenuhan LPG di dalam negeri masih menjadi pekerjaan besar yang perlu diselesaikan, karena mayoritas kebutuhan di dalam negeri masih dipenuhi oleh produk impor. Bahkan, apabila ditambah dengan faktor besarnya subsidi yang harus dikeluarkan untuk komoditas tersebut, maka problem LPG menjadi lebih rumit. Pasalnya, lebih dari 90% konsumsi LPG merupakan produk bersubsidi dengan tabung 3 kilogram atau yang lebih dikenal dengan gas melon. PT Pertamina (Persero) melalui refining & petrochemical subholding-nya, PT Pertamina Kilang Internasional menargetkan bisa menambah produksi LPG hingga 330.000 metrik ton per tahun jika proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan rampung. “Ke depan, apabila pengembangan Kilang Balikpapan selesai, maka dapat menambah produksi LPG sekitar 330.000 metrik ton per tahun,” kata Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen, saat dihubungi, akhir pekan lalu.

Angka impor LPG pada 2022 tersebut meningkat dibandingkan dengan 2021 yang tercatat sebesar 6,34 juta metrik ton, dengan konsumsi dari sektor rumah tangga sebanyak 8,02 juta ton. Kabar baik dari Kilang Balikpapan seakan melengkapi laporan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) yang pada akhir tahun lalu melaporkan setidaknya ada 12 lapangan minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air yang memiliki kandungan propana (C3) dan butana (C4) sebagai bahan baku LPG. Dengan jumlah kandungan di atas 4%, C3 dan C4 yang terkandung di lapangan migas tersebut dapat dimonetisasi untuk diproduksi menjadi LPG, dengan harapan bisa mengurangi impor yang selama ini juga membebani keuangan negara. Akan tetapi, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, pihaknya masih menghitung jumlah pasti mengenai volume LPG yang bisa dihasilkan dari cadangan tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya pun telah menyambut baik laporan SKK Migas terkait dengan temuan kandungan propana dan butana yang disebut-sebut bisa memproduksi LPG sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Temuan tersebut menjadi harapan pemerintah untuk mengurangi impor LPG. “Temuan itu kalau bisa diupayakan segera, bisa menambah produksi 1,2 juta ton per tahun . Saat ini total produksi kita 1,9 juta ton per tahun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin menyebut, berhentinya operasi sejumlah kilang itu disebabkan karena pasokan bahan baku gas khusus untuk pengolahan LPG relatif terbatas di Indonesia. Berdasarkan laporan Kinerja 2022 Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, kapasitas pengolahan kilang LPG di Indonesia pada tahun lalu mencapai sebesar 3,78 juta ton per tahun.

Akuisisi wilayah kerja minyak dan gas bumi dengan cadangan jumbo menjadi strategi utama PT Pertamina (Persero) mengamankan produksi dan dan lifting nasional dari portofolionya di tengah tingginya angka natural decline. Perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Pertamina, PT Pertamina Hulu Energi mengaku sedang mengincar wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas yang memiliki cadangan jumbo di Indonesia bagian timur. Meski belum mau memerinci blok migas tersebut, Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng memastikan bahwa akuisisi perusahaan di wilayah kerja tersebut bakal diumumkan oleh pemerintah pada Maret tahun ini. Muharram menjelaskan bahwa Pertamina harus berkompetisi dengan perusahaan migas lain untuk mendapatkan hak pengelolaan di wilayah kerja tersebut. Pasalnya, sejumlah perusahaan migas multinasional juga telah menyatakan minatnya untuk menguasai hak partisipasi blok migas itu. “Jumlah cekungan di Indonesia itu sangat banyak, dan baru 20% yang diutak-atik. Dari 20% tersebut, baru sekitar 10% yang dibor, sehingga potensi kita masih banyak,” jelasnya. Hal tersebut, kata dia, menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi kembali terhadap potensi migas di sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur, seperti di sekitar Pulau Seram, Teluk Bone, dan sebelah timur Pulau Aru. 

Selain membidik wilayah kerja migas di dalam negeri, Pertamina juga makin aktif mengincar pengelolaan blok migas di luar negeri untuk menambah cadangan energi dan produksinya. Pada tahun lalu, Pertamina Hulu Energi memenangkan lelang baru blok minyak produksi di Gabon, Afrika Barat. Aset produksi itu diperkirakan memiliki potensi cadangan minyak mencapai 45.000 barel per hari (bopd). Upaya Pertamina tersebut sebenarnya sejalan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas yang ingin kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lebih berani untuk mengelola blok migas dengan cadangan besar. Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, mengatakan bahwa sejak tahun lalu pihaknya telah menggeser target eksplorasi dengan menyasar cadangan dengan klasifikasi di rentang 100 juta—500 juta MMboe. Tahun ini, target itu kembali ditingkatkan menjadi di atas 500 MMboe. Meski begitu, Benny juga menyadari investasi yang diperlukan untuk melakukan pemboran di laut dalam tidak sedikit. Misalnya saja ENI yang mengeluarkan US$100 juta untuk pemboran di Geng North, dan Mubadala Energy berani menggelontorkan US$93,5 juta untuk kegiatan serupa. Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan bahwa otoritas migas nasional harus mulai mencari lapangan baru yang bisa menopang lifting nasional. Selama ini, pemerintah dan SKK Migas terlalu bergantung kepada lapangan yang sudah berproduksi, sehingga menghadapi tantangan dari natural decline.

Aturan baru mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap tidak lagi memperkenankan mekanisme ekspor tenaga listrik dari pengguna ke PT PLN (Persero) untuk menyiasati kondisi oversupply. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/2021. Setidaknya ada dua hal krusial yang akan diatur dalam beleid tersebut, yakni soal ditiadakannya ekspor tenaga listrik ke PLN, dan kompensasi APBN untuk peningkatan biaya pokok penyediaan listrik. Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, revisi Permen ESDM No. 26/2021 diharapkan bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan PLN, industri, dan masyarakat yang berinisiatif untuk meningkatkan pemasangan panel surya.

 Beberapa kali inisiatif pembenahan beleid itu jalan di tempat lantaran kekhawatiran ihwal beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang saat ini masih ditanggung PLN. Belakangan, kata Fabby, perbedaan perspektif antarkementerian dan lembaga itu bisa diatasi. Misalnya saja otoritas fiskal yang telah bersedia untuk menggunakan APBN untuk kompensasi atau subsidi apabila terjadi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pada sistem tertentu setelah adopsi besar-besaran PLTS atap di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga beban keuangan perusahaan setrum pelat merah itu di tengah kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang terlanjur lebar pada saat ini. Selain itu, kementerian ESDM juga bakal meniadakan batasan kapasitas PLTS atap terpasang di tengah masyarakat untuk mengakselerasi percepatan investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengatakan usulan pemerintah tersebut justru bakal mengerek biaya investasi serta operasi PLTS atap di pasar rumah tangga dan sosial. 

 Berdasarkan hitung-hitungan AESI, minimal pemasangan PLTS atap untuk pelanggan residensial dan bisnis kecil berada di kisaran 1,5—2 kilowatt-peak (kWp). Adapun, batas bawah pemasangan PLTS atap menghasilkan daya mencapai 6—8 kilowatt-hour (kWh). Mengutip laporan Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan pengguna golongan tarif itu mencapai 5,45 juta pelanggan. Rerata konsumsi listrik pelanggan 2.200—6.600 VA ke atas sekitar 283—1.359 kWh setiap pelanggan per bulannya. Secara terpisah, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa beragam aturan main baru yang diatur oleh pemerintah dalam beleid tersebut memiliki nilai positif.  Misalnya saja pemberian kompensasi dari APBN dari pemerintah kepada PLN jika BPP PLN naik dapat makin mempercepat transisi energi melalui implementasi PLTS atap.