Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bauran bioetanol. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). 

Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92. Luhut mengonfirmasi pemerintah tengah mematangkan usulan yang disampaikan Pertamina ihwal pencampuran Pertalite dengan bioetanol. Nantinya, pasokan etanol itu bisa diperoleh dari sejumlah bahan baku seperti tebu, jagung, hingga rumput laut. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap usulan pengalihan subsidi Pertalite dapat menjaga harga Pertamax Green 92 tetap sama dengan harga yang saat ini berlaku untuk Pertalite sebagai JBKP yang mendapat kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi pada produk hijau itu lebih menguntungkan dari sisi pengembangan industri hulu bioenergi serta pengurangan emisi dari sektor transportasi ketimbang mesti mengalihkan subsidi pada bensin dengan kadar oktan rendah.

Pemerintah mewanti-wanti agar proses akuisisi saham pembangkit listrik tenaga uap Paiton 7 dan 8 dari Mitsui & Co., Ltd. ke RATCH Group tidak mengganggu pasokan tenaga listrik yang selama ini berasal dari fasilitas tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tidak bisa ikut campur lebih dalam mengenai proses alih kepemilikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Paiton 7 dan 8, karena menjadi ranah korporasi. Sekretaris Kementerian ESDM Dadan Kusdiana hanya mewanti-wanti agar proses tersebut jangan sampai memunculkan gangguan pasokan listrik. Musababnya, PLTU Paiton menjadi salah satu tulang punggung kelistrikan di jaringan Jawa, Madura, dan Bali atau Jamali. Mitsui & Co., Ltd. memang telah resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Paiton Energy, perusahaan yang mengoperasikan PLTU Paiton 7 dan 8 di Jawa Timur. 

Manajemen Mitsui mengatakan bahwa divestasi saham atas aset PLTU dengan kapasitas keseluruhan 2,045 megawatt (2,04 gigawatt) itu diselesaikan pada 30 April 2024, waktu Eropa. Mitsui melepas saham mayoritasnya, yakni 36,260% kepada RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. atau RHIS, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan energi asal Thailand, RATCH Group Public Company Limited. Sisanya, 9,255% saham didivestasikan ke PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Medco Daya Abadi Lestari, serta pemegang saham Paiton existing PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC).

“Pada kuartal pertama, tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025, kami akan mencatat laba sekitar 44 miliar yen setelah pajak secara konsolidasi, dan sekitar 81 miliar yen keuntungan setelah pajak secara non-konsolidasi,” tulis manajemen Mitsui lewat keterangan resmi, Kamis (2/5). Lewat divestasi tersebut, kapasitas terpasang aset pembangkit Mitsui bakal menjadi 9,6 GW, di mana sekitar 8% berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara, turun sekitar 8% dari periode yang berakhir Maret 2024. Sementara itu, pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dari portofolio Mitsui menyumbang sekitar 32% atau naik 3% dari periode yang berakhir Maret 2024. Transaksi itu semula diharapkan dapat diselesaikan pada Maret 2024, setelah terpenuhinya beberapa persyaratan tertentu, termasuk persetujuan dari PT PLN (Persero) yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik jangka panjang dengan Paiton Energy, dan juga dari pihak-pihak yang mendanai. 

Mitsui kemudian melaporkan kemajuan bahwa seluruh persyaratan divestasi telah terpenuhi pada 27 Juni 2023, dan penjualan saham diharapkan akan selesai pada Juli 2023. Namun, progres ini tak berjalan mulus seiring dengan Mitsui yang mengumumkan bahwa penyelesaian prosedur-prosedur tertentu membutuhkan waktu dan penyelesaian penjualan saham diperkirakan akan semakin tertunda. Surat yang ditandatangani oleh Chief Operating Offi cer of Infrastructure Projects Business Unit Mitsui Koichi Wakana itu pun secara tegas menekankan bahwa apabila tidak ada diskusi bersama dalam 30 hari sejak tanggal surat dikirim, Mitsui berhak untuk memulai proses arbitrase sesuai dengan perjanjian awal sponsor investasi Paiton. 

Di sisi lain, RATCH Group menyiapkan investasi sekitar US$590,67 juta untuk mengakuisisi 36,26% saham Mitsui. Chief Executive Offi cer of RATCH Group Public Company Limited Nitus Voraphonpiput mengatakan bahwa akuisisi saham Mitsui di Paiton itu bakal memperkuat komitmen jangka panjang perusahaan untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Sampai saat ini, RATCH memiliki kepemilikan di pembangkit listrik tenaga gas, batu bara, dan dua pembangkit listrik tenaga air di Indonesia, dengan kapasitas setrum gabungan sebesar 1.009,72 MW. “Perusahaan melihat Indonesia sebagai target investasi yang menjanjikan, dengan keyakinan akan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sana,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah bersama dengan PLN untuk mencermati sejumlah keputusan yang mungkin dibuat pengelola baru PLTU Paiton 7 dan 8.

Adi Lumakso, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, mengatakan bahwa tantangan kelistrikan di kawasan Sulawesi bagian selatan makin kuat seiring dengan permintaan tenaga listrik pada awal tahun ini yang sebesar 6,73 gigawatt (GW). PLN memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan pasokan tenaga listrik di wilayah tersebut saat kemarau sebagai dampak dari El Nino terjadi. “Kami berpijak kepada pengalaman, dan untuk itu kami perlu koordinasi benar-benar strategi, baik itu pembangkitan maupun transmisi itu pengaturannya seperti apa,” katanya, Rabu (1/5). 

Musim kemarau yang disebabkan oleh El Nino memang kerap menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat di Sulawesi Bagian Selatan. Fenomena alam tersebut dapat berakibat pada penurunan debit air di pembangkit listrik tenaga air (PLTA), salah satu sumber energi listrik utama di Sulawesi bagian selatan. “Ketika terjadi El Nino atau musim kemarau, PLN harus berjaga-jaga mitigasinya seperti apa,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu. Sampai dengan Maret 2024, energi pembangkitan listrik di wilayah tersebut terdiri atas batu bara sebesar 50,89%, gas 11,02%, air 29,40%, angin 2,26%, dan bahan bakar minyak sebesar 6,43%.

Peningkatan harga indeks pasar biodiesel di Tanah Air membuat anggaran yang dikeluarkan untuk insentif B35 pada tahun ini membengkak. Hal itu melengkapi tren konsumsi bahan bakar minyak itu yang terus meningkat. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, peningkatan harga indeks pasar atau HIP biodiesel membuat selisihnya dengan HIP Solar makin melebar. Hal itu berujung kepada insentif yang harus dikeluarkan pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan 2023. 

Untuk diketahui, disparitas HIP biodiesel dan Solar sepanjang Januari, Februari, dan Maret 2023 masing-masing berada di level Rp715 per liter, Rp471 per liter, dan 1.626 per liter. Sementara itu, selisih HIP pada periode yang sama tahun ini sebesar Rp1.382 per liter pada Januari, Rp1.724 per liter pada Februari, dan Rp1.251 per liter pada Maret. Volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal I/2024 juga tercatat mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter untuk sepanjang 2024. Adapun, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan kebutuhan dana insentif biodiesel untuk program B35 pada tahun ini bakal menembus angka Rp28,5 triliun. 

Proyeksi itu naik 55,56% dari realisasi penyaluran insentif program B35 sepanjang 2023 yang senilai Rp18,32 triliun. Saat itu, badan pengelola dana sawit tersebut berhasil menghimpun pungutan ekspor sebesar Rp32,29 triliun. Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa pihaknya bakal terus memastikan penyaluran bahan bakar nabati itu tetap terjaga di tengah tren peningkatan konsumsi pada tahun ini. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. “Meskipun di seluruh dunia pemanfaatan biodiesel itu maksimal B35, bukan berarti tidak bisa dilakukan untuk peningkatan menjadi B40 dan B50,” katanya.

Empat bulan pertama tahun ini, perjalanan perekonomian di dalam negeri dibayangi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tak pelak, situasi tersebut membuat pengelolaan anggaran negara, utamanya pos subsidi energi, makin menantang. Bicara saat konferensi pers bulanan APBN Kita periode April 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata tak menyinggung banyak perihal subsidi energi yang berpotensi tambah gemuk menyusul melemahnya rupiah. Isa sekadar menjelaskan kebijakan yang sifatnya normatif yakni mengikuti perkembangan yang terjadi, baik itu dari sisi pegerakan nilai tukar dan harga patokan minyak atau Indonesia Crude Price (ICP). “Kami tidak melakukan ear marking [mengalokasikan anggaran]. Tetapi pendapatan migas [minyak dan gas] juga akan ada peningkatan kalau kurs dan ICP meningkat. Ini bisa menjadi keleluasaan untuk melonggarkan anggaran untuk subsidi,” ujar Isa sembari menyatakan penyesuaian anggaran subsidi energi menjadi kebijakan menteri keuangan. Saat pelemahan rupiah, kebijakan subsidi energi memang paling menyita perhatian berbagai kalangan. 

Saat nilai tukar rupiah makin melemah dan harga minyak dunia meningkat, hal tersebut dapat memengaruhi pos anggaran subsidi. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Pengaruh pelemahan rupiah sejatinya tidak hanya menyangkut subsidi energi. Dalam Nota Keuangan disebutkan sensitivitas nilai tukar memengaruhi a.l. penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, seperti PPh Pasal 22 impor, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor, bea masuk, dan bea keluar.

Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menguatnya dolar AS secara luas menjadi penyebab anjloknya nilai tukar rupiah. “Indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama [DXY] menguat tajam mencapai level tertinggi 106,25 pada tanggal 16 April 2024 atau mengalami apresiasi 4,86% dibandingkan dengan level akhir tahun 2023,” ujar Perry saat Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan April 2024, Rabu (24/4). Dalam Rapat Dewan Gubernur tersebut, BI menempuh kebijakan dengan mengerek suku bunga acuan atau BI Rate dari level 6% menjadi 6,25%. Pelemahan nilai tukar yang melampaui asumsi kurs yang dipatok di APBN 2024, menjadi sorotan Komisi XI DPR.Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menilai perlu adanya penanganan yang intensif agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap dalam kondisi aman.

Pihaknya mendorong Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera merespons pelemahan rupiah serta segera mengantisipasi potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp16.000 per dolar AS. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diharapkan bisa melonggarkan aturan dalam pemberian kredit. Terutama kebijakan kredit tanpa jaminan harus diperluas untuk sektor-sektor produktif usaha kecil menengah rakyat (UMKM)Belum lagi konfl ik antara Iran dan Israel langsung memicu gejolak di seluruh dunia, termasuk di Tanah Air. Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Partai Golkar Puteri Komarudin meminta pemerintah melakukan serangkaian uji daya tahan atau stress test untuk mengukur dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap nilai tukar rupiah beserta efeknya bagi APBN, khususnya di pos belanja subsidi energi.

Direktur Utama OASA Bobby Gafur Umar mengatakan, ekspansi tersebut bakal melibatkan lembaga desa dan pertanian untuk menjamin pasokan bahan baku biomassa, berupa limbah pertanian, kehutanan, dan perkebunan. “Ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan usaha biomassa yang produktif dan bermanfaat bagi kedua pihak, masyarakat Blora dan OASA, serta didukung penuh oleh Bupati Blora,” katanya melalui keterangan resmi, Kamis (25/4). Pada tahap pertama, kapasitas industri biomassa di Blora akan mencapai 5.000 ton per bulan, dan terus dikembangkan hingga 15.000 ton per bulan. Targetnya, fasilitas di daerah tersebut bisa mencapai 60.000 ton per tahun pada tahap pertama, dan terus naik hingga 180.000 ton per tahun. Nantinya, pabrik biomassa dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 juta tersebut akan menghasilkan wood chip sebagai bahan co-firing untuk PLTU Rembang. Dalam aksi korporasi tersebut, OASA juga menggandeng gabungan kelompok tani dan koperasi untuk menanam kembali lahan yang tanamannya dimanfaatkan untuk memproduksi wood chip sebagai bahan baku biomassa. 

Misalnya di Pulau Bangka, penebangan pohon dan tanaman-tanaman untuk keperluan bahan baku biomassa telah dilakukan secara konsisten dengan melibatkan petani, dan penanaman kembali, sebagai bagian dari penghijauan, serta menjaga keberlanjutan usaha. Blora sendiri merupakan salah satu daerah yang menyimpan potensi besar dalam pengembangan usaha berbasis biomassa di Jawa Tengah. Dari potensi tersebut, OASA juga sudah mulai juga menyusun rencana pengembangan bisnis Bio-CNG dari limbah pertanian. Pabrik yang ditargetkan rampung pada 2025 itu nantinya akan menghasilkan 5 MMscfd Bio-CNG per hari, dan diekspor ke Jepang. Kebutuhan biomassa untuk co-firing PLTU sendiri sebenarnya masih cukup besar, karena pada tahun lalu capaiannya baru sebanyak 1 juta ton dari kebutuhan 10,2 juta ton yang direncanakan hingga 2025.

Problem pasokan bahan baku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung target ambisius Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), yakni B50 dan E10 pada 2029. Persoalan pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan, hingga kesinambungan pasarnya pun terus dibahas oleh tim pasangan tersebut. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. Harapannya, komitmen pasokan bahan bakar nabati dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam BBM. Di sisi lain, pemerintahan baru bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. Apabila ditambah dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 memerlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. “Saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan terkait dengan uji penggunaan B40 untuk sektor nonotomotif, di mana pengujian ini direncanakan selesai pada akhir 2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Kamis (25/4). Di sisi lain, terjadi tren dari segi konsumsi untuk realisasi penyaluran biodiesel B35 pada awal 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dadan memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi ini bakal tetap tumbuh hingga pertengahan tahun nanti. Untuk volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya 2,55 juta kiloliter.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) masih menunggu arah kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ihwal peningkatan persentase bauran biodiesel dan bioetanol hingga 2029. Lewat lembar visi-misi yang disampaikan kepada publik, Prabowo-Gibran menargetkan program bauran Solar dengan minyak sawit dapat mencapai 50% atau B50 pada 2029. Selain itu, bauran BBM jenis bensin dengan bioetanol ditargetkan mencapai 10% atau E10 pada tahun yang sama. Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan mengatakan bahwa asosiasinya berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan yang baru nantinya lewat peningkatan peran biofuel dalam bauran energi nasional. Saat ini, kata Ernest, asosiasi bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih dalam proses uji jalan untuk sektor kereta api.

PT PLN (Persero) mengoptimalkan infrastruktur kelistrikan yang sudah ada untuk meningkatkan penetrasi fasilitas pengisian kendaraan listrik guna mempercepat ekosistem electric vehicle atau EV di Tanah Air. Tahun ini, PLN menargetkan mampu memasang 2.000 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiang listrik yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, problem lahan yang kerap mengadang pengembangan infrastruktur di dalam negeri bisa teratasi. “Tahun ini kami akan menambah lagi 2.000 SPKLU yang akan kami pasang di tiang listrik, baik itu ditanam pada tiang besi atau ditempel pada tiang beton,” kata Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti, Selasa (23/4). 

Hanya saja, kata Edi, PLN tetap bakal mempertimbangkan besaran daya pada tiang listrik dan ketersediaan lahan untuk parkir saat memilih titik mana saja yang nantinya bakal ‘ditempel’ dengan SPKLU. Ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sendiri terus melesat. Hal tersebut terlihat dari transaksi penggunaan SPKLU pada Lebaran tahun ini meningkat lima kali lipat dibandingkan dengan periode serupa tahun lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun mengakui transaksi penggunaan SPKLU pada periode arus mudik dan balik Lebaran tahun ini meningkat tajam. PLN mencatat, jumlah transaksi di SPKLU melonjak menjadi 4.500 transaksi pada periode Lebaran tahun ini, dari 906 transaksi pada periode Idulfitri 2023.

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan telah mendivestasikan seluruh kepemilikan sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V. kepada Bitexco Energy Company Limited. Ophir Vietnam Block 12W B.V. atau OVBV tercatat memegang 31,87% hak partisipasi di Chim Sao dan Dua (Blok 12W) yakni lapangan produksi minyak dan gas di Vietnam. “Divestasi ini sejalan dengan strategi MedcoEnergi untuk mengelola portofolio secara aktif melalui akuisisi dan divestasi yang tepat sasaran,” ujar CEO Medco Energi Roberto Lorato dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/4). Menyitir laporan keuangan 2023, rencana MEDC untuk melepas keseluruhan saham di OVBV sejak kuartal IV/2022 berdasarkan keputusan dewan direksi. Pada 19 Desember 2022, Ophir Jaguar 2 Ltd. selaku penjual telah menandatangani jual beli saham dengan Bitexco. 

Manajemen MEDC menjelaskan Ophir Jaguar dan Bitexco beberapa kali sepakat untuk memperpanjang tanggal penyelesaian. Berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2024, keduanya sepakat untuk memperpanjang hingga 30 April 2024. “Pelaksanaan pembelian kembali saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” tulis Manajemen Medco. Buyback saham juga dinilai akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efi sien. Buyback saham MEDC diharapkan berlangsung 12 bulan sejak persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan digelar pada 30 Mei 2024.

Dalam skenario terburuk, ketidakpastian ekonomi global berpotensi semakin menjadi-jadi. Inflasi pangan dan energi bisa kembali terjadi di Indonesia. Guna meredamnya dibutuhkan upaya ekstra dan biaya tinggi. Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastiadi, Senin (15/4) mengatakan, konflik Iran-Israel diperkirakan tidak akan berkepanjangan. Iran menjamin hal itu jika tidak ada tindakan balasan dari Israel. ”Namun, skenario terburuk mungkin saja terjadi, terutama jika Israel membalasnya. Apalagi jika sekutu kedua negara tersebut turut terlibat. Di belakang Israel ada Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk AS. Sementara di balik Iran ada Rusia dan China,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Menurut Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, dalam skenario terburuk itu, harga minyak mentah dunia bisa tembus di atas 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak itu akan mendorong kenaikan harga komoditas global yang lain, terutama pangan. Kondisi itu bakal menyulitkan Indonesia, apalagi ditengah depresiasi rupiah, harga pangan domestik yang serba naik, dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan menempatkan Indonesia pada dua pilihan sulit. Pertama, menaikkan harga BBM dengan konsekuensi inflasi tinggi dan menggerus daya beli. Kedua, mempertahankan harga BBM dengan konsekuensi menambah subsidi energi.

Jika subsidi energi ditambah, berarti defisit fiskal akan semakin melebar. ”Apabila harga minyak mentah di kisaran 95-100 USD per barel atau di atas asumsi makro APBN, setidaknya butuh Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun untuk tambahan subsidi BBM,” katanya. Selain itu, Fithra melanjutkan, hal lain yang berpotensi terjadi adalah imported inflation atau inflasi akibat kenaikan harga barang impor. Di sektor pangan, misalnya, harga bahan pangan impor, seperti gandum, kedelai, gula, dan beras berpotensi naik, baik akibat depresiasi rupiah terhadap USD maupun kenaikan harga minyak mentah dunia. (Yoga)